Home » Headline » Copot Saja Walikota Kinerjanya Tidak Optimal Melaksanakan Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem Di Provinsi DKI Jakarta

Copot Saja Walikota Kinerjanya Tidak Optimal Melaksanakan Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem Di Provinsi DKI Jakarta

dito 25 Feb 2023 119

NasionalPos.com, Jakarta– Bicara masalah kemiskinan ekstrem, tentunya tidak terlepas dari penyebabnya, berbagai factor yang menyebabkan semakin akutnya kemiskinan ekstrem terjadi di dalam kehidupan warga Jakarta, terutama di wilayah Kota Adm Jakarta Pusat, salah satunya adalah perilaku atau gaya hidup dari warga itu sendiri, yang mudah terpengaruh oleh beragam tawaran kebutuhan, sehingga terpicu untuk memenuhi keinginan yang sesungguhnya bukan kebutuhan prioritas, demikian disampaikan Damuri Bacaleg PKB Dapil Jakarta Pusat ke awak media, Sabtu, 25/2/2023 di Jakarta.

“Pemerintah sudah berusaha membantu masyarakat, untuk meringankan beban hidupnya melalui berbagai kebijakan misalnya melalui pemberlakuan Kartu Jakarta Pintar, namun realitasnya ditemukan adanya sinyalemen penyalahgunaan KJP untuk keperluan lain”ungkap Damuri.

Menurut Damuri, dari hasil penelusuran dan juga pengaduan dari warga, ditengarai adanya fenomena, banyak warga yang terjerat utang oleh praktek Pinjaman Online maupun rentenir dengan beragam pola, serta dengan modus operandi menggandaikan KJP ke pinjaman online maupun ke rentenir, untuk suatu keinginan yang sebenarnya bukan kebutuhan prioritas, sehingga akibatnya melalui modus ini, hasil dari KJP diambil oleh Pinjaman Online atau rentenir tersebut, tentunya dengan beban bunga yang tinggi, akibatnya mereka ini terjebak pada kemiskinan membebani kehidupan mereka.

Baca Juga :  Prajurit Pos Eromaga Satgas Mobile Raider 300/Bjw Siliwangi Serbu Honai Terbengkalai

“Mengapa terjadi seperti itu, fenomena ini juga tidak terlepas dari masalah kinerja maupun kebijakan Gubernur di masa lalu, beserta Walikotanya, yang tidak pernah melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat, termasuk soal penanganan kemiskinan ekstrem”tukas Damuri.

Nah, karena itu, lanjut Damuri, Di era kepemimpinan Pj Gubernur Heru Budi Hartono bersama Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah DKI Jakarta, sudah saatnya mengenai penanganan kemiskinan ekstrem menjadi program maupun kebijakan prioritas, yang tentunya juga disertai dengan pengawasan yang ketat, efektif dan kontinyu, agar bisa meminimalisir penyalahgunaan penyelenggaraan program pembangunan, terutama masalah kesejahteraan masyarakat, untuk mendukung itu, maka perlu adanya tindakan tegas atau bahkan pencopotan bagi apparat birokrasi dari mulai SKPD, Walikota/Bupati, Camat sampai dengan Lurah, yang tidak melakukan pengawasan maupun pencegahan terhadap pelaksanaan program penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi DKI Jakarta, terutama di wilayah Kota Adm Jakarta Pusat.

Baca Juga :  Polisi Amankan Puluhan Remaja Bakal Perang Sarung di Jalan Raya

“ Ya, Saya sangat berharap dan mendukung PJ Gubernur agar  berani melakukan pencopotan bagi Walikota/Bupati, Camat dan Lurah yang kinerjanya tidak efektif atau bahkan buruk dalam menyukseskan program dan kebijakan soal penanganan kemiskinan ekstrem, misalnya saja Walikota Jakarta Pusat, yang kami cermati kinerja kurang optimal”pungkas Damuri.

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

Team PPI Siap Tegakkan Hukum Dukung Kapolri dan Polri Bersama Masyarakat

dito

07 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan adanya dugaan penyebaran berita hoax cenderung fitnah bahkan terkesan pembunuhan karakter terhadap pribadi Jendral Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Baru, maka Presidium Pemuda Indonesia telah membentuk team untuk menelusuri nya, demikian di katakan Rudy Darmawanto SH Ketua Presidium Pemuda Indonesia kepada wartawan, Rabu, 7/10/2026 di Jakarta.   “Kami sangat concern …

Umi Calon Kades Nomor Urut Satu Ingin Menjadikan Desa Padaasih Lebih Maju dan Kuat

ardi

07 Okt 2026

NasionalPos.com,Subang — Calon Kades Sumiati Agus SKM,MEM atau lebih akrabnya disapa sehari hari oleh warga masyarakat Padaasih Umi indung Lembur Padaasih mengikuti pengundian nomor urut Calon Kades desa Padaasih di Sekretariat Pilkades Desa Padaasih Subang Jawa Barat .Selasa (06/10/26). Dalam pengundian nomor urut calon kepala desa Padaasih Umi mendapatkan nomor urut Satu (1) dan disambut …

PPI Siap Tempuh Jalur Hukum Terhadap pihak pihak yang Fitnah Kapolri Baru

dito

06 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Presidium Pemuda Indonesia (PPI) saat di hubungi wartawan, Selasa, 6/10/2026 di Jakarta, ia mengatakan pergantian Kapolri dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merupakan langkah yang mengejutkan semua pihak yang di lakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, sebab di laksanakan dalam waktu singkat …

Poros Rawamangun siap Mengawal Tugas Amanah Kapolri Baru, Polri Bersama Rakyat

dito

05 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Keberlanjutan kepemimpinan di Korps Bhayangkara resmi bergulir usai Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026) lalu, menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang telah menjabat sejak 2021. Momen pergantian pucuk pimpinan ini disambut oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk …

x
x