Home » Headline » Copot Saja Walikota Kinerjanya Tidak Optimal Melaksanakan Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem Di Provinsi DKI Jakarta

Copot Saja Walikota Kinerjanya Tidak Optimal Melaksanakan Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem Di Provinsi DKI Jakarta

dito 25 Feb 2023 104

NasionalPos.com, Jakarta– Bicara masalah kemiskinan ekstrem, tentunya tidak terlepas dari penyebabnya, berbagai factor yang menyebabkan semakin akutnya kemiskinan ekstrem terjadi di dalam kehidupan warga Jakarta, terutama di wilayah Kota Adm Jakarta Pusat, salah satunya adalah perilaku atau gaya hidup dari warga itu sendiri, yang mudah terpengaruh oleh beragam tawaran kebutuhan, sehingga terpicu untuk memenuhi keinginan yang sesungguhnya bukan kebutuhan prioritas, demikian disampaikan Damuri Bacaleg PKB Dapil Jakarta Pusat ke awak media, Sabtu, 25/2/2023 di Jakarta.

“Pemerintah sudah berusaha membantu masyarakat, untuk meringankan beban hidupnya melalui berbagai kebijakan misalnya melalui pemberlakuan Kartu Jakarta Pintar, namun realitasnya ditemukan adanya sinyalemen penyalahgunaan KJP untuk keperluan lain”ungkap Damuri.

Menurut Damuri, dari hasil penelusuran dan juga pengaduan dari warga, ditengarai adanya fenomena, banyak warga yang terjerat utang oleh praktek Pinjaman Online maupun rentenir dengan beragam pola, serta dengan modus operandi menggandaikan KJP ke pinjaman online maupun ke rentenir, untuk suatu keinginan yang sebenarnya bukan kebutuhan prioritas, sehingga akibatnya melalui modus ini, hasil dari KJP diambil oleh Pinjaman Online atau rentenir tersebut, tentunya dengan beban bunga yang tinggi, akibatnya mereka ini terjebak pada kemiskinan membebani kehidupan mereka.

Baca Juga :  Pembayaran Rapelan Upah PJLP DKI Jakarta Rampung

“Mengapa terjadi seperti itu, fenomena ini juga tidak terlepas dari masalah kinerja maupun kebijakan Gubernur di masa lalu, beserta Walikotanya, yang tidak pernah melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat, termasuk soal penanganan kemiskinan ekstrem”tukas Damuri.

Nah, karena itu, lanjut Damuri, Di era kepemimpinan Pj Gubernur Heru Budi Hartono bersama Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah DKI Jakarta, sudah saatnya mengenai penanganan kemiskinan ekstrem menjadi program maupun kebijakan prioritas, yang tentunya juga disertai dengan pengawasan yang ketat, efektif dan kontinyu, agar bisa meminimalisir penyalahgunaan penyelenggaraan program pembangunan, terutama masalah kesejahteraan masyarakat, untuk mendukung itu, maka perlu adanya tindakan tegas atau bahkan pencopotan bagi apparat birokrasi dari mulai SKPD, Walikota/Bupati, Camat sampai dengan Lurah, yang tidak melakukan pengawasan maupun pencegahan terhadap pelaksanaan program penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi DKI Jakarta, terutama di wilayah Kota Adm Jakarta Pusat.

Baca Juga :  FK Ulum Jaktim Adakan Pelatihan Metode Dakwah Digital

“ Ya, Saya sangat berharap dan mendukung PJ Gubernur agar  berani melakukan pencopotan bagi Walikota/Bupati, Camat dan Lurah yang kinerjanya tidak efektif atau bahkan buruk dalam menyukseskan program dan kebijakan soal penanganan kemiskinan ekstrem, misalnya saja Walikota Jakarta Pusat, yang kami cermati kinerja kurang optimal”pungkas Damuri.

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Ical Syamsudin, S,Sos, S.H: 81 Tahun Merdeka, Penegakan Hukum Masih Sebatas Retorika

dito

18 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, penegakan hukum masih menghadapi tantangan ketimpangan antara hukum di atas kertas dan realitas sosial di masyarakat.   Untuk itulah dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045 mendatang, di perlukan berbagai perbaikan, terutama dalam hal integritas aparat, konsistensi regulasi, dan keadilan substansial menjadi kunci utama mewujudkan negara hukum …

Di HUT ke-81 RI, FSAB Menyerukan Untuk Bersatu dan Berkarya Bagi Kemajuan Bangsa

dito

17 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Pada Tanggal 17 Agustus 2026 menjadi momen bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tahun ini, bangsa Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.   Sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi dengan perjuangan, pengorbanan, serta tekad untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo …

Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM”

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gojek Grab Bikers Comunity (GGBC) Jabotabek menolak status ojek daring atau ojek online (ojol) menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang segera disahkan Pemerintah, demikian di sampaikan Aping Ketua Umum GGBC Jabotabek kepada wartawan, Rabu, 12/8/2026 di …

Dosen Dipecat Laporkan Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Naim ke Polda Metro Jaya

dito

11 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta –  Berangkat dari persoalan PHK sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon, yang di duga dilakukan oleh pihak Universitas Trisakti dan di dukung oleh Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im terhadap seorang dosen senior berinisial NIS, dengan alibi tidak dibayarkannya hak tersebut di karenakan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai calon dosen tetap selama 2015-2025, Serta …

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

x
x