Home » Headline » Copot Saja Walikota Kinerjanya Tidak Optimal Melaksanakan Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem Di Provinsi DKI Jakarta

Copot Saja Walikota Kinerjanya Tidak Optimal Melaksanakan Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem Di Provinsi DKI Jakarta

dito 25 Feb 2023 81

NasionalPos.com, Jakarta– Bicara masalah kemiskinan ekstrem, tentunya tidak terlepas dari penyebabnya, berbagai factor yang menyebabkan semakin akutnya kemiskinan ekstrem terjadi di dalam kehidupan warga Jakarta, terutama di wilayah Kota Adm Jakarta Pusat, salah satunya adalah perilaku atau gaya hidup dari warga itu sendiri, yang mudah terpengaruh oleh beragam tawaran kebutuhan, sehingga terpicu untuk memenuhi keinginan yang sesungguhnya bukan kebutuhan prioritas, demikian disampaikan Damuri Bacaleg PKB Dapil Jakarta Pusat ke awak media, Sabtu, 25/2/2023 di Jakarta.

“Pemerintah sudah berusaha membantu masyarakat, untuk meringankan beban hidupnya melalui berbagai kebijakan misalnya melalui pemberlakuan Kartu Jakarta Pintar, namun realitasnya ditemukan adanya sinyalemen penyalahgunaan KJP untuk keperluan lain”ungkap Damuri.

Menurut Damuri, dari hasil penelusuran dan juga pengaduan dari warga, ditengarai adanya fenomena, banyak warga yang terjerat utang oleh praktek Pinjaman Online maupun rentenir dengan beragam pola, serta dengan modus operandi menggandaikan KJP ke pinjaman online maupun ke rentenir, untuk suatu keinginan yang sebenarnya bukan kebutuhan prioritas, sehingga akibatnya melalui modus ini, hasil dari KJP diambil oleh Pinjaman Online atau rentenir tersebut, tentunya dengan beban bunga yang tinggi, akibatnya mereka ini terjebak pada kemiskinan membebani kehidupan mereka.

Baca Juga :  Tarif MRT, LRT dan Transjakarta Rp 1 pada 22 dan 23 Juni 2024

“Mengapa terjadi seperti itu, fenomena ini juga tidak terlepas dari masalah kinerja maupun kebijakan Gubernur di masa lalu, beserta Walikotanya, yang tidak pernah melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat, termasuk soal penanganan kemiskinan ekstrem”tukas Damuri.

Nah, karena itu, lanjut Damuri, Di era kepemimpinan Pj Gubernur Heru Budi Hartono bersama Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah DKI Jakarta, sudah saatnya mengenai penanganan kemiskinan ekstrem menjadi program maupun kebijakan prioritas, yang tentunya juga disertai dengan pengawasan yang ketat, efektif dan kontinyu, agar bisa meminimalisir penyalahgunaan penyelenggaraan program pembangunan, terutama masalah kesejahteraan masyarakat, untuk mendukung itu, maka perlu adanya tindakan tegas atau bahkan pencopotan bagi apparat birokrasi dari mulai SKPD, Walikota/Bupati, Camat sampai dengan Lurah, yang tidak melakukan pengawasan maupun pencegahan terhadap pelaksanaan program penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi DKI Jakarta, terutama di wilayah Kota Adm Jakarta Pusat.

Baca Juga :  Kasal Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 8 Perwira Tinggi TNI AL

“ Ya, Saya sangat berharap dan mendukung PJ Gubernur agar  berani melakukan pencopotan bagi Walikota/Bupati, Camat dan Lurah yang kinerjanya tidak efektif atau bahkan buruk dalam menyukseskan program dan kebijakan soal penanganan kemiskinan ekstrem, misalnya saja Walikota Jakarta Pusat, yang kami cermati kinerja kurang optimal”pungkas Damuri.

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Tragedi Little Aresha Yogyakarta, Catatan Penting Bagi Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah

dito

29 Apr 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Waspada,S. Ag, MM Dosen PG PAUD UNUSIA & Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor. Tragedi memilukan yang dilakukan oleh pengelola Daycare dan pekerjanya seperti di Daycare Little Aresha Yogjakarta, sesungguhnya bukan yang pertama kali. Sebelumnya telah terjadi hal serupa dibeberapa daerah, akan tetapi hal tersebut tidak membuat jera oleh oknum pengelola …

Negara di Era Perang Narasi: Disinformasi: Senjata Tak Kasat Mata Yang Melumpuhkan (2)

Dhio Justice Law

28 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Perang modern tidak selalu dimulai dengan serangan fisik. Ia sering kali dimulai dari sesuatu yang tampak sepele: informasi yang dipelintir. Di era digital, peluru pertama bukanlah rudal—melainkan narasi. Dan yang ditembak bukan tubuh, tetapi persepsi. Disinformasi bekerja tanpa suara, tanpa jejak yang kasat …

Negara di Era Perang Narasi: Negara Kalah karena Kehilangan Narasi (1)

Dhio Justice Law

26 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia- LAKI)   NasionalPos. Com, Jakarta – Negara jarang runtuh karena kekurangan kekuatan. Ia runtuh ketika kehilangan kendali atas makna. Hari ini, kekuasaan tidak lagi semata ditentukan oleh siapa yang menguasai wilayah, sumber daya, atau aparat keamanan. Kekuasaan semakin ditentukan oleh siapa yang mampu mengendalikan persepsi publik—siapa yang dipercaya, …

Tantangan Menteri Pertahanan RI ditengah Isu Agama dan Konflik Papua

Dhio Justice Law

22 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera)   NasionalPos.com, Jakarta – Beberapa hari terakhir, negeri tercinta ini dihadapkan pada isu sensitif soal agama dan masalah konflik Papua . Jika pemerintah salah atau abai dalam menangani hal tersebut, maka kedaulatan NKRI taruhannya. Ironisnya, isu agama dan kondisi Papua mencuat di tengah konflik global akibat perang Iran Vs …

Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

x
x