Menelisik Konstelasi Dukungan Politik Bacapres Pilpres 2024

Nasionalpos.com, Jakarta– Suasana politik menjelang Pemilihan Umum 2024 di Indonesia semakin ramai setelah Partai Nasdem resmi mengusung Anies Baswedan untuk maju pilpres. Nama figur lain yang disoroti adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo setelah menyatakan dirinya siap menjadi capres. Prediksi berapa capres pun masih terus diperbicangkan public,  akan ada tiga poros penilaian dalam pesta demokrasi 2024. Prediksi tersebut berdasarkan peta kekuatan dukungan politik maupun basis dukungan politik secara objektif-faktual, demikian disampaikan Setyoko Pengamat Intelejen Independen, kepada nasionalpos.com, Minggu, 2 April 2023 di Jakarta.

“Dari hasil pengamatan dan juga informasi yang kami dapat, maka kami dapat sampaikan informasi dan juga prediksi kekuatan politik dari tiga sosok bacapres tersebut”ungkap Setyoko.

Menurut Setyoko, dari informasi yang diperolehnya, menyebutkan bahwa  Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada 5 September tahun 2023 ini akan habis masa jabatannya. Nampaknya ia agak tipis peluangnya untuk menjadi Capres pada perhelatan Pilpres 2024, Mengapa? Meskipun Ganjar Pranowo selalu masuk dalam tiga besar dalam setiap survey yang digelar oleh Lembaga survey, yang sudah mulai ada akhir tahun 2022 lalu, namun Peluang GP sangat berat untuk jadi Capres, lebih realistis ia jadi Cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Menghadapi Pilpres Februari 2024 mendatang, GP hanya kader PDI Perjuangan (tak masuk jajaran pemimpin DPP PDI Perjuangan), uang/dana relatif kurang, restu Paman Sam belum/tak dikantongi, kurang didukung Umat Islam,

“Ia tak punya akses ke intelijen resmi (baca: BIN). GP tidak masuk ‘radar’ analisis intelijen CIA. Sebagai Kandidat Bacapres GP masih ada kasus. “ucap Setyoko.

Kemudian, lanjut Setyoko, mengenai Mantan Gubernur DKI Jakarta (2017 — 2022) Anies Rasyid Baswedan bukan kader parpol, apalagi pemimpin parpol (meski ia turut mendirikan Ormas Nasdem pada 2011), awalnya memang tidak direstui penuh Amerika Serikat (dan juga negara-negara Barat lainnya), meskipun, ARB masuk ‘radar’ analisis intelijen CIA sejak Pilgub DKI Jakarta Februari 2017 silam,

Namun belakangan ini, nampaknya ada indikasi ARB digadang-gadang pihak Barat, dukungan itu terindikasi semakin menguat, sejak ia terpilih sebagai salah satu pemimpin muda berpengaruh, pemimpin masa depan, dalam seleksi Young Global Leader’s pada 2009 di AS. Situasi politik semakin menghangat juga didukung Umat Islam Indonesia, ia tak punya akses ke intelijen resmi (baca: BIN). ARB memiliki kerawanan, minim basis pendukung dirinya di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Dengan adanya sinyalemen intervensi kekuatan asing, hal ini terkait dengan pencapresan ARB, yang kami peroleh informasi, salah satu simpul penting keamanan negara asing (AS) pada awal Oktober 2022 yang lalu sudah ‘mendekat’ ke Partai Demokrat, dan 15 Februari 2023 lalu ada kunjungan Dubes AS yang baru di Indonesia ke kantor DPP PKS, ada apa sebenarnya ini”? ucap Setyoko.

Dari pengamatan Setyoko, bahwa kunjungan pihak AS ke DPP PKS merupakan sinyal dukungan negara adikuasa tersebut untuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, sehingga konsekuensi logis dari pertemuan Dubes AS dengan elite DPP PKS adalah percepatan deklarasi dukungan DPP PKS pada 23 Februari 2023 terhadap pencapresan ARB, hasil pertemuan itu,

Menurut Setyoko, justru memperkuat informasi yang diperolehnya, dari hasil analisis atau riset US Embassy, di Jakarta beberapa tahun lalu, yang menyebutkan bahwa di mata AS/CIA, ARB adalah seorang penganut Islam moderat, informasi itu juga mengungkap bahwa ARB duduk sebagai anggota aktif Boston Club di AS. Boston Club adalah sebuah klub/perkumpulan cendekiawan internasional yang didirikan oleh tokoh-tokoh Yahudi Amerika.

Selain itu, imbuh Setyoko, dirinya juga mendapatkan informasi yang menyebut keberadaan Ada dugaan  Dubes AS Sung Yong Kim (keturunan Korea) yang baru satu semester menjabat itu melakukan ‘penggalangan’ terhadap Parpol-Parpol Islam atau berbasis massa Islam untuk memperluas basis dukungan yang diduga untuk seorang mendukung ARB, selain itu, Kedubes AS beberapa kali pernah mengundang ARB ke acara-acara yang diselenggarakan Kedubes AS di Jakarta. misalnya saja, pada 13 November 2022 mantan Gubernur DKI, ARB mendapat kehormatan menyambut Duta Besar AS untuk Indonesia, Sung Yong Kim dalam rangka diskusi bersama di sela-sela Forum G20 di Nusa Dua, Bali.

“Nampaknya, ada dugaan ARB adalah “Golden Boy yang selalu ‘dirawat’ juga ‘diruwat’oleh pihak Barat, melalui berbagai cara,” Tukas Setyoko.

Indikasi itu semakin menguat, tambah Setyoko, ketika pada 15 Februari 2023 yang lalu Dubes AS tersebut menggelar pertemuan dengan DPP PKS, kemudian pada 2 Maret 2023 lalu dilanjutkan ‘Sang Ambassador’ berjumpa dengan jajaran DPP PPP di Jakarta, namun kendalanya PPP bersama PAN sudah gabung dengan Partai Golkar dalam Wadah KIB (Koalisi Indonesia Bersatu), sehingga upaya sang Duber AS tersebut terhambat.

“Selain itu, ada informasi yang saya dengar beberapa bulan lalu, bahwa AS lebih cenderung majukan Khofifah Indar Parawansa sebagai bacawapres-nya ARB dengan alasan basis massa NU itu kuat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan juga wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Nach, JK beberapa hari yang lalu telah mengirim dengan amplop tertutup sejumlah nama bacawapres pendamping ARB. JK pun telah menepis bahwa tak ada nama KIP di antara nama bacawapres yang diajukannya pada bacapres ARB. “tutur Setyoko.

Setyoko juga mengingatkan bahwa terkait keberadaan Bacapres ARB juga memiliki permasalahan serius, diindikasikan ARB masih dililit sejumlah kasus, misalnya adanya indikasi  sejumlah kasus yang diduga melibatkan ARB semasa dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta, yang bakal bisa menjadi batu sandungan pencapresannya, dan bahkan bisa menjadi peluru bagi lawan politiknya untuk menganjal, dan bahkan bisa mengalahkan ARB di pentas Pilpres 2024 mendatang.

Setyoko juga mengungkapkan soal pencalonan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto; Ketua Umum Partai Gerindra sejak 2015 hingga sekarang ini, ia satu-satunya Capres terkaya, memasuki usia senja, Capres tertua sepanjang sejarah Pilpres Indonesia, PS saat masih aktif di dinas militer pernah sangat dekat dengan Pentagon (Departemen Pertahanan AS) & DIA (Defence Intelligence Agency), ia kurang didukung Umat Islam Indonesia (terbalik jika dibandingkan dengan Pilpres 2019 lalu), ia cukup punya akses ke intelijen resmi (baca: BIN, juga BAIS TNI, BAINTELKAM Polri, BSSN, dst), setelah pada 23 Januari 2023 lalu Kemenhan RI ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Koordinator Orkestrasi Informasi Intelijen.

“Prabowo Subiakto, saat masih perwira muda TNI-AD ikut Diklat Khusus Intelijen di Bogor pada tahun 1978, ia mengambil Klas Lid. Selain Klas Lid, juga ada Klas Pam dan Klas Gal. Di saat yang bersamaan, seorang perwira muda TNI-AU, Prayitno Ramelan mengambil Klas Gal. saat tahun 2001 — 2004 menjadi Penasehat Intelijen Menhan RI, Mathori Abdul Djalil.”ucapnya.

Sementara itu,  Setyoko juga mengungkapkan bahwa Di buku karya Menhan, Prabowo Subianto “Kepemimpinan Militer” edisi Juni 2021–setebal 576 halaman,  sepanjang karier militernya—mengakui cukup banyak terinsipirasi oleh sejumlah kader-kader binaan LB Moerdani, di antaranya Ben Mboy (Gubernur NTT 1978 — 1988); AM Hendropriyono (Kepala BIN 2001 — 2004); Agum Gumelar (Menteri Perhubungan 1999 — 2001); Luhut B. Panjaitan (Menko Marinves 2019 — sekarang).

“Informasi yang saya terima, Di mata AS,  Prabowo Subiakto itu seorang Islam abangan, Muslim secular, namun sayangnya Saat ini Prabowo bukan Golden Boy bagi Amerika beserta sekutunya, Prabowo juga dikenal sebagai sosok yang ultranasionalis, hal inilah kurang disukai oleh pihak Amerika beserta sekutunya, sehingga sangat kecil peluangnya AS mendukung Prabowo”tutur Setyoko.

Mengakhiri perbincangannya, Setyoko mengingatkan bahwa sebagai negara demokrasi yang menghendaki pemberlakuan sistem multiple party, konsolidasi dan koalisi adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh parpol untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan secara konstitusional. Namun perlu diingat bahwa hal yang paling substansi dari demokrasi adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui program-program konkret yang ditawarkan kepada publik. Perihal konsolidasi dan koalisi partai hanya bagian dari proses politik yang diisi oleh kalangan elite partai.

“Sementara yang dibutuhkan masyarakat selaku grassroot dari demokrasi adalah agenda-agenda politik yang nyata untuk menggapai kesejahteraan, dan jangan dilupakan untuk terus mewaspadai intervensi politik dari pihak asing, melalui berbagai cara, Itulah peta kekuatan politik nasional menjelang Pilpres 2024. Sampai saat ini baru ada satu partai yang mengumumkan capres yang diusung. Sementara partai lain seperti PDIP dan Golkar memilih tidak terburu-buru meresmikan capresnya.” pungkas Setyoko.