Home » Headline » Satgasus Bentukan Mahfud MD Diragukan Bisa Buka Tabir Konspirasi Kejahatan Keuangan Negara

Satgasus Bentukan Mahfud MD Diragukan Bisa Buka Tabir Konspirasi Kejahatan Keuangan Negara

dito 13 Apr 2023 122

NasionalPos.com, Jakarta- Diperoleh infromasi beberapa waktu lalu, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD menegaskan untuk segera membentuk satuan tugas TTPU guna menelusuri transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Komite TPPU akan segera membentuk satgas yang nanti melakukan supervisi penanganan dan penyelesaian seluruh Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi laporan transaksi keuangan mencurigakan,” kata Mahfud MD dalam konferensi pers di kantor PPATK pada Senin (10/4/2023).

Mahfud menegaskan satgas ini akan diisi oleh anggota yang berasal dari lintas instansi negara. Termasuk Badan Intelijen Negara (BIN), adapun instansi yang terlibat adalah PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Bareskrim Polri, Pidsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenkopolhukam.

Sontak saja rencana pembentukan Satgasus tersebut, mendapatkan respon dari berbagai kalangan, baik dari kalangan anggota DPR RI yang Sebagian menolak rencana tersebut, maupun dari kalangan komponen masyarakat lainnya, salah seorang diantaranya adalah ekonom Rizal Ramli, melalui twiter pribadinya, ia menuliskan bahwa pembentukan satgas tersebut sebagai becandaan terpopuler pada bulan ini.

Baca Juga :  Negara Harus Hadir Selesaikan Konflik, Satukan Organisasi Advokat Dalam Satu Organisasi Yang Memayungi

“”Joke of the month, Pak Mahfud bikin Satgas langkah bagus. Tapi ngajak Menkeu SMI, si pokok masalah, ya ambyar,” kicaunya lewat akun Twitter pribadi, Selasa 11/4/2023 kemaren.

Selain ekonom Rizal Ramli, ada juga Bethor Suryadi Penasehat Repdem ini pun angkat bicara mengenai pembentukan satgasus TPPU tersebut, kepada wartawan, ia mengatakan bahwa seharusnya pada rapat hari Senin, tanggal 10 Maret 2023 di Kantor PPATK, seharusnya Mahfud MD membentuk team pembersihan cabinet dengan melakukan penangkapan terhadap  Dirjen Pajak, Dirjen Beacukai beserta jajarannya dengan dua alat bukti keterlibatan, termasuk juga Mahfud MD bisa menangkap Menteri keuangan Sri Mulyani

“Tindakan yang dilakukan Mahfud MD melalui pembentukan Satgasus dengan melibatkan para diduga pejabat penjahat di dalam teamnya, adalah suatu perbuatan yang sia-sia, memalukan dan menampar wajahnya sendiri.”ungkap Beathor Suryadi seperti dilansir di video youtube, Kamis, 13/4/2023

Baca Juga :  Pakar HUkum UII : Ada Dugaan Keanehan Pada Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres

Menurut Beathor, keterlibatan Sri Mulyani sangat jelas dan terang benderang, seperti yang diungkap Yenti Ganarsih, bahwa Menteri keuangan tak mengerti laporan keuangan bertahun-tahun atau sengaja pura-pura tidak tau karena mungkin di duga kebagian, bahkan sosok Bursok seorang ASN pegawai pajak berani bertaruh nyawanya, karena dia menemukan dua PT bodong di kementerian keuangan.

Beathorpun mempertanyakan pembentukan satgas yang beranggotakan diduga pejabat penjahat ini sebenarnya apa targetnya dan siapa yang akan ditangkap agar kabinet bersih dari koruptor, Seharusnya Mahfud MD memasukkan personal yang berada diluar pemerintahan, misalnya para aktivis anti korupsi yang integritasnya sudah teruji dan terbukti, serta tokoh bangsa yang bersih dari kasus korupsi saat berada di pemerintahan.

“Kalau anggota Satgasus itu hanya ada dilingkaran mereka, ya, kayak jeruk makan jeruk, sama juga bohong, tidak efektif justru di duga bisa terjadi saling menutupi, dan ada celah terjadi konspirasi yang menghalangi terbongkarnya tabir kejahatan tersebut.”pungkas Beathor.

 

 

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

Beri Motivasi dan Edukasi, Waka Polres Pesisir Barat Pimpin Upacara Bendera di MAN 1 Pesisir Tengah

Taufik Hidayat

19 Okt 2026

Pesisir Barat – Dalam rangka pembinaan generasi muda dan pencegahan kenakalan remaja, Polres Pesisir Barat melaksanakan kegiatan menjadi Pembina Upacara di MAN 1 Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, pada hari Senin (19/10/2026) Pukul 07.30 WIB. Kegiatan upacara bendera tersebut dipimpin langsung oleh Waka Polres Pesisir Barat *Kompol Sugeng Sumanto, S.E., M.H.* sebagai Pembina Upacara, didampingi …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Polresta Sumenep Sikapi Pengaduan Dugaan Permintaan Uang Rp100 Juta dalam Penanganan Perkara Narkotika

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H.

16 Okt 2026

NASIONALPOS.Com. SUMENEP – JATIM | Polresta Sumenep menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan permintaan uang sebesar Rp100 juta oleh oknum anggota Polsek Gapura dalam penanganan perkara narkotika. Pengaduan tersebut menjadi perhatian serius dan ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam), Polresta Sumenep telah melakukan klarifikasi terhadap pihak yang mengadukan (Korban) serta …

x
x