Home » Nasional » daerah » Sinergitas TNI-POLRI, Satgas Pamtas Yonif 645/GTY Gelar Patroli Gabungan Di Perbatasan RI-Malaysia

Sinergitas TNI-POLRI, Satgas Pamtas Yonif 645/GTY Gelar Patroli Gabungan Di Perbatasan RI-Malaysia

dito 01 Mei 2023 124

NasionalPos.com, Sanggau, Kalbar – Sebagai bentuk wujud Soliditas dan Sinergitas TNI-Polri dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan serta menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Prajurit Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Malaysia Yonif 645/Gardatama Yudha Pos Komando Taktis (Kotis) Gabma Entikong Bersama Prajurit Polsek Entikong gelar patroli gabungan perbatasan, berlokasi di jalur-jalur tidak resmi atau jalur tikus sector kiri Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau.

Demikian disampaikan Komandan Satgas (Dansatgas) Pamtas RI-Malaysia Yonif 645/Gardatama Yudha, Letnan Kolonel Inf Hudallah, S.H. dalam keterangan tertulisnya di Markas Komando Taktis (Makotis) Gabma Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Senin, 1 Mei 2023.

Dansatgas mengatakan, kegiatan patroli gabungan perbatasan Bersama dengan polsek entikong (Polri) ini dipimpin langsung oleh Pasi Minlog Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 645/Gardatama Yudha Letda Inf Marwanto beserta 5 (lima) orang anggota pos kotis gabma entikong Yonif 645/Gty. Ujar Dansatgas

Baca Juga :  Menteri yang Terlibat Pemenangan Capres Didesak Mundur

Dikatakannya, Patroli Gabungan tersebut selain bentuk wujud Soliditas dan Sinergitas TNI-Polri juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kegiatan ilegal di sepanjang jalan-jalan tikus atau jalan tidak resmi perbatasan Indonesia-Malaysia sector kiri PLBN Entikong dan juga menjaga keamanan wilayah perbatasan serta pilar batas negara, menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tegaasnya

“Kegiatan patroli dilakukan bersama dengan Kepolisian sektor (polsek) entikong, selain bertujuan antisipasi kegiatan illegal di jalur-jalur tikus juga tujuannya untuk memastikan kondisi patok atau pilar batas negara yang menjadi tanggung jawab sektor Pos Kotis Gabma Entikong Satgas Pamtas Yonif 645/Gty”, Hal tersebut guna mengecek keberadaan patok di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia tidak bergeser, rusak ataupun hilang oleh ulah manusia maupun faktor alam. Imbuhnya

Baca Juga :  Raperda Pajak dan Retribusi Daerah akan Pangkas Tumpang Tindih Kebijakan

Sementara itu Pasi Minlog Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 645/Gardatama Yudha Letda Inf Marwanto sebagai yang tertua mewakili Pos Kotis Gabma Entikong mengatakan bahwa “Kegiatan Ini sangat baik kita lakukan, selain menjaga soliditas dan sinergitas TNI dan Polri di Perbatasan tentu melalui kegiatan patroli gabungan atau bersama ini kita bisa menjaga perbatasan dengan baik dan semoga kedepannya kegiatan seperti ini dapat dipertahankan terus agar TNI-POLRI semakin sinergi” ujar Letda Inf Marwanto.
(*Red/Pen Satgas Pamtas Yonif 645/Gty).

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
KNPI Kota Padang Sukses Gelar RAPIMPURDA XVI, Matangkan Persiapan Musda

Zulwandi

18 Okt 2026

Padang, Nasionalpos.com — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) sukses menyelenggarakan Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (RAPIMPURDA) XVI pada Minggu (18/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Padang tersebut berjalan lancar dan dihadiri oleh pengurus KNPI Kota Padang, perwakilan KNPI Sumatera Barat, serta sejumlah organisasi kepemudaan lainnya. RAPIMPURDA XVI …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Polsek Talango Ungkap Kasus Narkotika Jenis Sabu, Dua Pria Diamankan

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H.

16 Okt 2026

NASIONALPOS.Com SUMENEP – JATIM | Unit Reskrim Polsek Talango, Polresta Sumenep, mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, pada Kamis (15/10/2026) sekitar pukul 18.15 WIB. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan dua orang pria berinisial R (37) dan H (28). Keduanya diamankan di lokasi berbeda setelah petugas melakukan …

Gagal Insaf, Residivis Spesialis Curanmor Kembali Dibekuk Tim URC Sat Reskrim Polres Pesibar dan Unit Reskrim Polsek Pesisir Utara

Taufik Hidayat

15 Okt 2026

Pesisir Barat – Lulusan penjara yang gagal insaf, Baru keluar, langsung magang curanmor lagi, itulah sebuah kata-kata yang cocok untuk Residivis Spesialis Curanmor Kambuhan yang berhasil diringkus Tim Gabungan Tekab 308 Sat Reskrim Polres Pesibar Dan Unit Reskrim Polsek Pesisir Utara. Residivis Spesialis Curanmor Kambuhan berinisial US (40) Warga Pekon Kampung Jawa dan JB (50) …

Empat Raperda Masuk Pembahasan DPRD Bandung, Fraksi-Fraksi Sampaikan Sejumlah Catatan

Admin Nasionalpos

15 Okt 2026

NASIONALPOS.com | BANDUNG 15 Oktober 2026 — Sejumlah fraksi DPRD Kota Bandung menyampaikan pandangan umum terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Wali Kota Bandung dalam Rapat Paripurna, Kamis (15/10/2026). Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembentukan regulasi daerah yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan Kota Bandung. Empat Raperda …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x