Home » Headline » Dicurigai Gugatan Moeldoko Ke Demokrat, Diduga Bentuk Intervensi Jokowi di Pilpres 2024

Dicurigai Gugatan Moeldoko Ke Demokrat, Diduga Bentuk Intervensi Jokowi di Pilpres 2024

dito 09 Mei 2023 103

NasionalPos.com, Jakarta- Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo yang bungkam terkait Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang hingga saat ini masih terus mencoba mengambil alih Partai Demokrat.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu curiga, diamnya Jokowi itu merupakan bagian dari upaya Jokowi ikut andil dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Terlebih Moeldoko merupakan anak buah Jokowi.

“Saya betul-betul ingin bertanya kepada beliau, kenapa Presiden Jokowi membiarkan. Menurut saya ini tidak terbantahkan sebagai bentuk cawe-cawe Presiden Jokowi,” ujar Denny secara daring dalam diskusi publik, yang berlangsung di Universitas Paramadina,  Jakarta, Selasa 9/5/2023.

Baca Juga :  Perumda Dharma Jaya Siap Jadi Sentra Protein Hewani di Jakarta

Bila Jokowi berkilah bahwa hal tersebut adalah hak politik Moeldoko, Denny menyatakan hal itu tidak bisa dibenarkan. Menurutnya, mengmbil hak orang lain secara paksa bukanlah hak politik melainkan pencurian.

“Ini Demokrat sedang tidak di tangan Moeldoko tapi dengan segala upaya tiba-tiba diambil secara paksa, itu kan bukan hak pollitik, itu mencuri. Jadi tidak bisa dikatakan hak politik,” tegas Denny.

Baca Juga :  Pencopotan Baliho di Rajeg, di Duga Berat Sebelah, Masih Banyak Baliho Paslon Yang Tidak dI Turunkan

Pria yang pernah menjadi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada itu memprediksi, jika Moeldoko berhasil memenangkan PK di Mahkamah Agung, maka kemungkinan besar Partai Demokrat akan mencabut dukungannya kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024.

“Jika dimenangkan,maka Demokrat akan dikuasai Jokowi, dan dapat dipastikan, Anies akan kehilangan dukungan partai Demokrat dan terancam tidak mendapat tiket pencapresan,” jelasnya.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

Kontribusi Pemikiran Anti Penjajahan Sumitro Djojohadikusumo Dalam Undang-Undang Perekonomian Nasional

dito

04 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia karya Agus Rizal dan Dedi Setiadi diluncurkan oleh Nusantara Centre pada tanggal 4 Agustus 2026 di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta.   Acara ini dikemas bersama simposium nasional untuk menggali kedaulatan ekonomi nasional.   Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengangkat kembali pemikiran Prof. …

JDIH Kabupaten Pesisir Selatan Hadirkan Inovasi Layanan Hukum Digital untuk Wujudkan Pemerintahan Transparan

Primadoni,SH

04 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah terus memperkuat pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Layanan berbasis digital ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat, akurat, dan terpercaya terhadap berbagai dokumen hukum resmi tanpa dipungut …

Viviannne Vernetta Wangsa Memukau Panggung Awarding Banyuwangi Ethno Carnival, Suara Emas Generasi Muda Gaungkan Pesona Budaya Blambangan

- Banyuwangi

03 Agu 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS.COM  – Penampilan penyanyi muda berbakat Viviannne Vernetta Wangsa menjadi salah satu sajian paling memikat dalam malam Awarding Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) 2026. Dengan membawakan lagu legendaris Banyuwangi “Grajagan Banyuwangi”, Viviannne sukses mencuri perhatian para tamu undangan, pegiat seni, pelaku budaya, serta masyarakat yang memadati lokasi acara. Di bawah sorotan lampu panggung, Viviannne tampil …

A.DARWIN R. RANRENG SH,MH : DUA LEMBAGA NEGARA BERSENGKETA ATAS TANAH YANG BUKAN MILIK MEREKA, TAPI TANAH ITU MILIK WARGA NEGARA YANG TIDAK PERNAH MENJUALNYA

dito

02 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa tanah di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang sedang diperebutkan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tersebut.   Kepada wartawan yang menghubungi, Minggu, 2 Agustus 2026 di Makassar, Andi Darwin R. Ranreng SH, MH, selaku Kuasa Hukum dari Hj. Magdalena Demunic / …

x
x