Home » Politik » Pencopotan Baliho di Rajeg, di Duga Berat Sebelah, Masih Banyak Baliho Paslon Yang Tidak dI Turunkan

Pencopotan Baliho di Rajeg, di Duga Berat Sebelah, Masih Banyak Baliho Paslon Yang Tidak dI Turunkan

Syamsul Bahri 25 Sep 2024 77

 

Nasionalpos.com ll Tangerang

Pencopotan baliho paslon pilkada 2024,dilaksanakan serentak di kabupaten Tangerang, kegiatan itu di laksanakan pada hari selasa tanggal 24 September 2024.

namun ada yang janggal pada saat pencopotan baliho paslon tertentu yang masih berdiri tegak alias tidak di copot oleh panwas kecamatan Rajeg,

kami dari rekan media menanyakan perihal pencopotan baliho yang di duga berat sebelah tersebut, kepada ketua panwas kecamatan Rajeg, beliau mengatakan, “kami sudah melakukan pencopotan baliho serentak pada hari selasa tanggal 24 September 2024,namun waktu nya tidak cukup karena masih ada agenda dengan Bawaslu berikut,memperlihat photo-photo kegiatan nya.

Baca Juga :  BKSAP Suarakan Strategi Parlemen Respon Kemajuan AI dan Demokrasi Masa Depan

Namun masih ada beberapa yang terlihat oleh kami di sepanjang jalan daon kukun baliho maesal rasied masih terpampang tidak di copot,oleh panwas kecamatan Rajeg,beliau menjawab bahwa sekarang sudah waktunya kampanye,”ujar baehaki

Mengutip dari penjelasan ketua panwas kecamatan Rajeg,di duga ada upaya pembiaran untuk bagi baliho-baliho tertentu dengan sengaja tidak di lepas, karena hari ini sudah masuk masa kampanye

selaras dengan kompirmasi kepada ketua panwas kecamatan Rajeg, kamipun konfirmasi kepada satpol PP kecamatan Rajeg,menurut Yudi kami sudah melaksanakan pencopotan baliho serentak,sembari memperlihatkan photo-photo baliho tersebut, secara simbolis,” ujar Yudi

Baca Juga :  Hindari Kekosongan Kepala Daerah, Baleg Usul Revisi UU Pilkada

menurut pemahaman kami pelaksanaan pencopotan baliho itu harus semuanya bukan hanya sebatas simbolis dan terhadap baliho tertentu, sehingga ada rasa keadilan dalam berdemokrasi,kalo pelaksanaan pencopotan baliho tesebut hanya berdasarkan Simbolisasi dan juga cenderung berat sebelah terhadap paslon tertentu,itu mencederai demokrasi, “ujar Jedi junaedi sekretaris petisi brawijaya.

pencopotan itu harus semua, bukan sekedar simbolisasi atau pesanan, sehingga tidak mencerdai demokrasi.” tuturnya. (S.Bahri/tim)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Akademisi: Implementasi Pasal 33 UUD 1945, Prabowo Sedang Diuji Melawan Oligarki dan Kapitalisme Global

Dhio Justice Law

09 Jul 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Ekonom senior Fuad Bawazier menilai implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga kini belum berjalan secara maksimal. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menghadapi ujian besar untuk membuktikan bahwa pembangunan ekonomi nasional benar-benar berpijak pada amanat konstitusi. Sebagai keynote speaker dalam Seminar “Konflik Geopolitik dan Ancaman Krisis …

Ketika Meritokrasi Dipertanyakan dalam Pengangkatan Komisaris BUMN

Dhio Justice Law

29 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengangkatan komisaris pada perusahaan-perusahaan BUMN kembali menjadi sorotan publik setelah muncul nama-nama yang memiliki kedekatan dengan figur publik maupun pejabat negara. Misalnya, pengangkatan Barry Tamin sebagai Komisaris Independen di PT Sarinah yang diketahui merupakan adik ipar dari Raffi Ahmad, serta sorotan terhadap pengangkatan Mufli Budi Ananda, yang dikenal sebagai asisten pribadi Raffi …

‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

x
x