Pengamat :Sorot Alokasi Anggaran Penanggulangan Stunting Di DKI Jakarta, Jangan-Jangan Juga Terjadi Pemborosan?

NasionalPos.com, Jakarta– Beberapa waktu lalu, tepatnya di Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu 14/6/2023 kemaren, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kegeramannya lantaran anggaran penanganan stunting di suatu daerah tidak optimal dan tidak tepat sasaran. Tanpa menyebut daerahnya, ia menyebut alokasi dana Rp10 miliar untuk mengatasi stunting digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas hingga Rp6 miliar, dari total Rp10 miliar itu, kata Jokowi, hanya Rp2 miliar yang digunakan untuk membeli telur, susu, daging dan sayur.

Ungkapan Presiden Jokowi tersebut, kemudian mendapatkan respon dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk diantaranya dari Damuri pengamat perkotaan, kepada awak media yang menghubunginya, ia mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangkan anggaran penanganan stunting digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.

“Anggaran stunting yang disusun oleh Pemda seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi merupakan contoh penyusunan anggaran keliru dan kurang tepat.”Ungkap Damuri kepada awak media, Sabtu, 17/6/2023 di Jakarta.

Menurut Damuri, kalau konteksnya tentang stunting, sudah benar petunjuk dari Jokowi, dimana 80 persen harus diwujudkan berupa bantuan protein seperti ikan, daging dan makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan, bukan anggaran rapat dan perjalanan dinas yang dibesarkan,

bila politik anggaran ini dijalankan dengan benar, maka problem stunting akan segera terurai, pun demikian dengan orientasi program lain dicanangkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, Mengingat, target pemerintah untuk menghilangkan stunting di tahun 2024 sepertinya sulit tercapai jika memang benar terjadi penyelewengan anggaran stunting.

“Modus penyelewengan dana stunting ini menggambarkan betapa banyaknya pekerjaan rumah yang harus diperbaiki. Paling berat adalah mensimplifikasi birokrasi kita sendiri. Bagaimana birokrasi tidak self serving hanya untuk sekadar naik pangkat, atau untuk memenuhi kebutuhan untuk kegiatan internal instansi, namun betul-betul bekerja menyelesaikan masalah yang ada di Negara kita yang salah satunya adalah stunting,” tegas Damuri.

Meskipun, lanjut Damuri, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan prevalensi balita Stunting terendah kedua di Indonesia pada 2022. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Ibu Kota sebesar 14,8% pada tahun lalu, namun persoalannya, bukan hanya capaian tersebut, melainkan anggaran dialokasikan untuk pelaksanaan program tersebut, juga sudah sepatutnya agar di gunakan secara efisien, transparan dan akuntabel,

oleh karena itu, agar warga Jakarta mengetahui anggaran penanggulangan stunting di Provinsi DKI Jakarta, maka sudah sepatutnya Pemprov DKI Jakarta khususnya Dinas Sosial sebagai SKPD yang melaksanakan program tersebut, secara transparan membuka anggaran yang digunakan untuk program penanggulangan Stunting, Jangan-jangan untuk mencapai prestasi prevalensi balita Stunting terendah kedua di Indonesia pada 2022, Dinas Sosial mengalokasikan anggaran  mencapai puluhan Milyaran Rupiah,

“Tapi yang digunakan mungkin hanya beberapa Milyar Rupiah saja, sedangkan yang lain digunakan untuk rapat-rapat atau perjalanan dinas atau study banding, yang memboroskan dan membebani APBD, karena itu kami mendesak agar KPK, BPKP, Kejaksaan maupun pihak terkait lainnya, agar proaktif turut mengawasi, mengaudit dan bahkan memeriksa penggunaan anggaran penanggulangan stunting, khususnya di DKI Jakarta. “pungkas Damuri.