Home » Headline » DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Terhadap P2APBD 2022

DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Terhadap P2APBD 2022

dito 24 Jul 2023 137

NasionalPos.com, Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  DKI Jakarta menggelar rapat paripurna  pemandangan umum fraksi – fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (P2APBD) tahun 2022, Senin  24/7/2023.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin dan dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Sejumlah masukan disampaikan saat rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta.

Baca Juga :  Dokumen IPO dari Lion Air Belum Diterima Direktur BEI

Pemandangan umum Fraksi PDIP yang dibacakan oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Stevani Octavia berharap Pemprov DKI segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memastikan agar semua bantuan sosial  disalurkan tepat sasaran untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

“Kami juga berharap Pemprov DKI dapat menjadikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai pijakan tunggal untuk menentukan penyaluran semua jenis bantuan sosial. Pengawasan terhadap penyaluran bansos juga menjadi hal yang sangat mendasar,” ujar Stevani Octavia.

Baca Juga :  Berjalan Mulus, Uji Coba Kereta Cepat dari Tegalluar ke Halim

Kemudian pemandangan umum Fraksi Demokrat DPRD dibacakan oleh Ali Muhammad Johan. Ia meminta Pemprov DKI agar dapat memastikan program KJP/KJMU dapat dimiliki oleh masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan.

Setelah pemandangan umum sembilan fraksi disampaikan, rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dilanjutkan dengan agenda jawaban Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x