Home » Headline » Presiden Jokowi Resmikan Sodetan Ciliwung, Pj Gubernur Optimistis Atasi Sebagian Masalah Banjir di Jakarta

Presiden Jokowi Resmikan Sodetan Ciliwung, Pj Gubernur Optimistis Atasi Sebagian Masalah Banjir di Jakarta

dito 31 Jul 2023 138

NasionalPos.com, Jakarta- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyambut baik rampungnya proyek Sodetan Ciliwung yang langsung diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Inlet (pintu masuk) Sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT), kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin 31/7/2023.

Ia menegaskan, Sodetan Ciliwung merupakan langkah pemerintah untuk mengatasi banjir di sebagian wilayah DKI Jakarta.

Pj Gubernur Heru menceritakan, pembangunan Sodetan Ciliwung pada mulanya diinisiasi oleh Presiden Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 dan pembangunannya dimulai sejak 2013.

“Kami sedikit sampaikan, bahwa ini adalah inisiasi pada tahun 2012 saat Pak Presiden menjadi Gubernur DKI Jakarta, saat itu 2012 (terjadi) banjir di DKI. Dan inisiasi oleh Bapak Presiden saat itu beliau sebagai gubernur, hal ini (pembangunannya) dilanjutkan sampai hari ini,” jelas Pj Gubernur Heru kepada wartawan.

Pj Gubernur Heru menegaskan, Sodetan Ciliwung merupakan proyek penting untuk mengatasi persoalan banjir di beberapa kawasan di Jakarta, seperti Bidara Cina, Kampung Melayu, Manggarai, dan kawasan sekitarnya. Ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah menyelesaikan pekerjaan terowongan Sodetan Ciliwung tersebut.

Baca Juga :  TNI AL Berhasil Tangani Insiden Serangan Siber

“Untuk itu sekali lagi, atas nama Pemprov DKI, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan Menteri PUPR yang telah bersinergi untuk pembangunan Sodetan Ciliwung yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Jakarta,” ujar Pj Gubernur Heru.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan, penanganan banjir di Jakarta harus dilakukan dari hulu ke hilir. Oleh sebab itu, sebelumnya pemerintah telah menyelesaikan pembangunan dua waduk di wilayah Bogor, Jawa Barat, yaitu Waduk Ciawi dan Sukamahi pada 2022.

Presiden Jokowi akan terus mengoordinasikan upaya penanganan banjir secara komprehensif. Mengingat kondisi geografis Jakarta yang dilewati 13 sungai, pemerintah harus mengatasi banjir di seluruh wilayah Jakarta.

“Ada 12 sungai lainnya yang juga perlu ditangani secara baik, Sungai Sunter, Sungai Cipinang, Sungai Baru Barat, Sungai Baru Timur, Sungai Mookervart, Sungai Pesanggarahan, dan lainnya. Belum kita mengurusi banjir rob yang naik ke daratan DKI Jakarta. Sekali lagi penanganan banjir Jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir secara komprehensif,” kata Presiden Jokowi.

Baca Juga :  Pencegah Perang Nuklir Siap Dikerahkan Korut

Kawasan Sodetan Ciliwung dilengkapi beragam fasilitas pendukung, seperti kafetaria, plaza air mancur, panggung kreasi, gym terbuka, toilet umum, taman bermain, hingga jembatan inspeksi yang melintas di atas jalur Sodetan Ciliwung. Selain itu juga terdapat Pusat Pengendali Banjir dan rumah genset yang difungsikan untuk pemantauan banjir di Jakarta.

Menurut Jokowi, Sodetan Ciliwung dapat mengurangi banjir di 6 kelurahan di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Dengan selesainya Sodetan Ciliwung, normalisasi Kali Ciliwung, KBT, dan Waduk Ciawi-Sukamahi diprediksi bisa menangani banjir Jakarta sekitar 62 persen. Artinya, masih ada 38 persen lagi yang harus dikerjakan bersama antara Kementerian PUPR dan Pemprov DKI.

“Sekali lagi harus dikerjakan bersama-sama Kementerian PUPR dengan Pemprov DKI. Bersama-sama, karena ini  persoalan yang sangat kompleks dan tidak mudah,” tandas Presiden Jokowi.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x