Home » Ekonomi » Pemegang Saham PT Bank DKI Putuskan Amirul Wicaksono Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama

Pemegang Saham PT Bank DKI Putuskan Amirul Wicaksono Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama

dito 02 Agu 2023 235

NasionalPos.com, Jakarta- Dalam rangka penyegaran organisasi perseroan serta mendukung penerapan tata kelola perseroan yang baik, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank DKI pada Selasa, 1 Agustus 2023, telah menyetujui Amirul Wicaksono yang merupakan salah satu Direktur untuk merangkap sebagai Pelaksana Tugas dalam menjalankan kewenangan Direktur Utama sampai diangkat Direktur Utama Perseroan yang definitif, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) Provinsi DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono mengatakan, pergantian pengurus perseroan ini untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik serta membangun sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal.

“Penerapan tata kelola perusahaan ini diharapkan mampu memperkuat posisi daya saing PT Bank DKI secara berkesinambungan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, serta meningkatkan corporate value serta kepercayaan stakeholders. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Fidri Arnaldy atas dedikasinya selama ini, dan Bapak Amirul Wicaksono yang terpilih sebagai Direktur sekaligus Pelaksana Tugas Direktur Utama. Kami ucapkan selamat dan semangat dalam mengemban amanahnya dengan baik di kepengurusan berikutnya,” kata Nasruddin kepada awak media di Jakarta, Rabu (02/08).

Baca Juga :  Tolak Cawe Cawe Kemenaker Terhadap Ojol, KON Desak Noel mundur sebagai Wamenaker."

Lebih lanjut, Nasruddin menerangkan, per 31 Desember 2022 tahun lalu, total aset PT Bank DKI sebesar Rp 78,885 triliun, dengan total laba bersih sebesar Rp 939,114 miliar. Bank DKI merupakan BUMD DKI Jakarta yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,98 persen dan Perumda Pasar Jaya sebesar 0,02 persen. Bank DKI berdiri dan beroperasi sejak 11 April 1961 yang merupakan bank pembangunan daerah pertama di Indonesia, seiring dengan terbentuk kota Jakarta.

Baca Juga :  Perubahan Perda Pengelolaan BMD, Bapemperda Minta Agar Dioptimalkan

“Pergantian pengurus ini diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas dan daya saing, serta adaptif dalam mengantisipasi dinamika perubahan teknologi perbankan,” imbuh Nasruddin.

PT Bank DKI telah memulai sejumlah rangkaian program transformasi 5.0 yang mencakup aspek bisnis dan support Pemprov DKI Jakarta, digital dan operasional, sumber daya manusia, struktur organisasi dan budaya serta tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

x
x