Home » Headline » Pj Gubernur Heru Mendapat Apresiasi Menkes dalam Penanganan Stunting

Pj Gubernur Heru Mendapat Apresiasi Menkes dalam Penanganan Stunting

dito 31 Okt 2023 198

NasionalPos.com, Jakarta-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan langkah konkret untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting pada balita.

Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia. Seperti hari ini, Selasa (31/10), Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono hadir dalam peluncuran Gerakan Anak Sehat: Bersama Cegah Stunting yang diinisasi oleh Kemenkes RI.

Gerakan ini dicanangkan untuk meningkatkan sinergi lintas sektor dan memberi wadah yang mengundang partisipasi masyarakat dalam pencegahan stunting sejak dini. Gerakan yang dimulai di Jakarta dan akan berlanjut di provinsi-provinsi lain ini dilakukan dengan cara dukungan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal kepada anak-anak bermasalah gizi yang telah didata.

Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang hadir dalam peluncuran Gerakan Anak Sehat tersebut mengatakan, pihaknya telah melakukan banyak aksi bersama Kemenkes RI untuk mempercepat penanganan stunting.

Baca Juga :  Poros Rawamangun siap Mengawal Tugas Amanah Kapolri Baru, Polri Bersama Rakyat

”Jumlah balita stunting di Jakarta ada sekitar 20.000 anak, dan yang sudah berhasil diintervensi sejumlah 9.000-an. Dan jumlah ini akan terus bertambah,” ujar Pj Gubernur Heru, di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Utama, Cengkareng Barat, Jakarta Barat.

Kemudian, Pj Gubernur Heru mencontohkan berbagai upaya yang telah dilakukan pihaknya, baik berupa pemberian makanan tambahan untuk balita, maupun edukasi terhadap orang tua agar memperhatikan gizi bagi ibu hamil dan balita.

“Di Posyandu kami berikan makanan tambahan, di Dinas Sosial juga di setiap RPTRA diberikan kegiatan makanan tambahan. Pemprov DKI Jakarta berusaha membuat anak itu tidak masuk kategori stunting. Terima kasih karena Gerakan Anak Sehat ini menambah power supaya masyarakat sadar akan (bahaya) stunting,” jelasnya, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.

Baca Juga :  Kebijakan Terkait IUP Untuk Ormas Di dukung PB Mathla'ul Anwar

Keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam menangani kasus stunting mendapat apresiasi dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin. Menteri Budi menilai, naiknya data stunting di Jakarta bukan karena penanganannya yang kurang maksimal, justru karena Pemprov DKI secara aktif mengintervensi balita agar terbebas dari stunting.

“Pak Gubernur DKI yang paling rajin cari anak-anak stunting. Jadi Jakarta naik terus (data stunting), bukan jelek. Karena banyak dari daerah lain pindah ke Jakarta dirawat sama Gubernurnya,” ungkap Budi.

Gerakan Anak Sehat dicanangkan Kemenkes RI bersama Pemprov DKI, serta Yayasan Benih Baik Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia. Tidak hanya memberikan PMT lokal, gerakan ini juga memberikan edukasi gizi dan kesehatan yang bertujuan untuk membangun preferensi makan anak, menggerakkan ekonomi lokal masyarakat, menjamin keberlangsungan kegiatan, hingga mempermudah distribusi PMT agar tepat sasaran.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x