Home » Headline » Antisipasi Banjir, Pj Gubernur Heru Tinjau Pengerukan Lumpur Kali Ciliwung

Antisipasi Banjir, Pj Gubernur Heru Tinjau Pengerukan Lumpur Kali Ciliwung

dito 10 Nov 2023 184

NasionalPos.com, Jakarta- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Jumat (10/11), meninjau aktivitas pengerukan lumpur di Kali Ciliwung, Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, dan Kelurahan Kebon Baru, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dalam rangka antisipasi menghadapi musim penghujan.

Dalam peninjauan ini, Heru didampingi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono; Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA), Ika Agustin; Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, MMuhammad Anwar; serta Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Munjirin.

Menurut Heru, Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan bulan pengerukan (Kali Ciliwung) sebagai langkah mengantisipasi banjir jika debit air hujan tinggi.

“Hari ini kita di Kebon Baru dan Bidara Cina. Berhubung ini memasuki bulan pengerukan, kita terus berupaya mengurangi sedimentasi lumpur. Pak Sekda juga menyampaikan, pekan depan kita, termasuk ASN, akan melakukan kerja bakti,” ujar Heru, dikutip dari Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.

Baca Juga :  Belum Bahas Koalisi, Pertemuan PAN-PDIP

Selain itu, Pj Gubernur Heru juga akan meminta Dinas Sumber Daya Air Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup (LH) untuk mengerahkan personel maupun alat berat, agar proses pengerukan bisa dijalankan secara optimal. Dengan begitu, DKI Jakarta semakin siap menghadapi potensi banjir genangan maupun kiriman dari luar wilayah ketika musim hujan tiba.

“Semua alat berat akan kita turunkan untuk mengatasi potensi banjir. Tadi Kadis SDA menyampaikan, hari ini di semua titik bergerak. Ada 240 unit alat berat, semuanya turun mengeruk kali, supaya bisa mengantisipasi banjir,” terang Heru.

Pj Gubernur Heru berharap, kegiatan pengerukan lumpur yang sudah dilakukan, terutama di Kali Ciliwung ini, bisa mengurangi dampak genangan. Ia menuturkan, pengurangan dampak risiko banjir merupakan salah satu program strategis Pemprov DKI Jakarta, sehingga beragam upaya dilakukan secara serius.

“Ya mudah-mudahan berkurang, walaupun ada beberapa lokasi yang rawan banjir. Mudah-mudahan genangannya cepat surut. Karena, Jakarta tidak bisa terhindar dari banjir. Salah satunya juga karena penurunan muka tanah. Karena itu, di daerah tertentu, kami sediakan juga pompa,” jelas Heru.

Baca Juga :  Tinggal di Rusun Nagrak, Warga Eks Kampung Bayam Kini Menempati Hunian Layak

Ia menambahkan, seluruh peralatan milik Dinas Sumber Daya Air juga dalam keadaan siaga untuk menghadapi musim hujan. Saat ini, Dinas Sumber Daya Air memiliki 549 unit pompa stasioner yang tersebar di 195 lokasi, pintu air sebanyak 799 unit di 547 lokasi, pompa mobile sebanyak 566 unit, dan alat berat sebanyak 240 unit.

“Ada pompa mobile, ada pompa statis (yang stand by). Seperti di Ancol, ada tambahan dua pompa. Di Gunung Sahari, ada tambahan pompa lagi. Di Jakarta Timur, juga ada tambahan beberapa waduk lagi. Ini semua kami upayakan dalam pengendalian banjir di Jakarta,” pungkas Heru.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Harapan Warga Nahdliyyin, Muktamar ke-35 NU dan Kesiapan NU Songsong Indonesia Emas 2045

dito

29 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- NU adalah organisasi yg didirikan oleh Para Ulama kharismatik diantara Muassis yg waro adalah Hadrotusy Syeikh KH. Hasyim Asy’ari, setiap diadakan Muktamar pasti banyak manfaat yg dihasilkan, disamping mengevaluasi masa khidmat 5 th terakhir, membuat Program strategis 5 th kedepan, dan Rekomendasi unt semua yg terkait dengan keumatan,   Sedangkan manfaat utama Muktamar …

Ratusan Buruh FPE KSBSI Gelar Aksi Unras di Kantor Pusat PT. NNI, Tolak PHK Sepihak dan Union Busting

dito

28 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ratusan orang Massa pekerja/buruh dari Federasi Pertambangan Dan Energi filiasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE KSBSI), menggelar aksi demo di Kantor PT. Nadesico Nickel Industry (NNI), di Gedung Noble House, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat , 28/8/2026.   Aksi demo tersebut dilatar belakangi, kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak, yang dilakukan …

Blokir Nomor rekening Bank Tidak Bisa Sewenang-wenang, Ada Aturannya, Jika di langgar, Rentan Di gugat

dito

28 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Blokir rekening adalah tindakan pembatasan sementara terhadap akses rekening bank, sehingga kamu tidak bisa melakukan transaksi keluar seperti penarikan, transfer, maupun pembayaran.  Namun, saldo di dalam rekening tetap tercatat dan tidak serta-merta diambil alih oleh pihak berwenang.   Tujuan utama pemblokiran biasanya untuk mencegah aliran dana yang diduga terkait tindak pidana, sengketa perdata, …

Sengketa Tanah 52 Hektar Manggala: Bukti Hanya Fotokopi, Di duga Pemprov-Pemkot Makassar Melanggar Konstitusi dan Hukum Agraria

dito

27 Agu 2026

Nasionalpos.com, Makassar-  Masih terkait dengan Sengketa lahan seluas 52 hektar di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, A. Darwin R Rangreng SH MH Kuasa hukum pihak pemilik sah, Hj. Magdalena de Munnik, Kepada wartawan, Kamis, 27 Agustus 2026 di Makassar, ia mengatakan kini perkara tersebut kembali mencuat ke permukaan setelah pihak pemilik sah, Hj. Magdalena …

Di tengah di gelar nya Aksi 27 Agustus 2026, Botok Cs Berkesempatan Audiensi Dengan Pimpinan DPR RI Di Sidang Paripurna

dito

27 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari pantauan di lapangan di informasikan, massa aksi, sudah berdatangan ke depan gedung DPR RI sejak Pukul 08.30 WIB, massa yang datang nampak dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, serta dari kelompok masyarakat lainnya baik dari dalam Kota Jakarta maupun dari sekitar Bodetabek dan dari luar Bodetabek,   Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati …

Saat RUU Perampasan Aset Jadi Ancaman Ekosistem Kekuasaan

Dhio Justice Law

26 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Mengapa RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan? Jawaban yang paling sering terdengar adalah karena persoalan hukumnya rumit. DPR harus berhati-hati. Ada kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan, perlindungan hak milik, pembuktian terbalik, hingga mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Terdengar semua alasan itu masuk akal. Tetapi …

x
x