Home » Headline » Politisi Diingatkan agar tidak Mempolitisasi Bansos

Politisi Diingatkan agar tidak Mempolitisasi Bansos

dito 18 Des 2023 230

NasionalPos.com, Jakarta-     Pengamat Kebijakan Publik yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahadiansah mengatakan bansos merupakan instrumen yang efektif untuk membangun kepercayaan publik. Meski demikian, bansos rawan dipolitisasi.

“Apapun alasannya, bansos harus diletakkan pada tataran berkesinambungan. Kalau bisa berkesinambungan, bansos tidak dipolitisasi. Sekarang ada bansos El Nino, padahal sudah tidak ada El Nino. Arahnya sudah jelas kan? Dan jumlahnya (bansos) diperbanyak lagi,”ujar Trubus kepada pers, Senin 18/12/2023.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Timur, membagi-bagikan bansos kepada masyarakat juga bagi para petani. Pemerintah juga memberikan bansos El Nino berupa subsidi uang tunai kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (PKM).

Baca Juga :  Oposisi adalah Jalan Terbaik Wujudkan Kedaulatan Rakyat dalam Penerapan Demokrasi

Trubus menjelaskan bahwa Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga memberikan bansos saat mencalonkan diri kembali periode kedua pada 2009 bersama Budiono.

Bansos, ujar Trubus, punya kekuatan untuk mendorong masyarakat memilih calon tertentu. Jokowi, dinilainya punya kepentingan yakni memenangkan pasangan calon nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putera pertama Presiden Jokowi.

“Itu ditiru oleh Presiden Jokowi. Arahnya sudah jelas. Masyarakat bawah memilih yang memberikan bansos. Sementara bansos akan berlanjut asumsinya yang melanjutkan program sekarang, kemungkinan paslon nomor 2 karena mengatakan akan melanjutkan (program Jokowi),” terang Trubus.

Trubus menegaskan bahwa bansos program pemerintah. Menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan miskin ekstrem. Agar bansos tidak dipolitisasi, menurutnya kepala daerah harus mengingatkan bahwa bansos program pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan milik politisi. “Agak sulit agar bansos bebas dari politisasi,” ucap Trubus.

Baca Juga :  Ketua DPRD Ingin BUMD Daerah Khusus Jakarta Ambil Posisi di Investment Summit Amerika 2024

Ia menjelaskan bahwa bansos juga berefek negatif membuat masyarakat miskin ketergantungan pada program bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah lebih baik membuka lapangan pekerjaan.

“Pemerintah seharusnya menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang dibutuhkan. Tetapi saat perekonomian masyarakat membaik, masyarakat jadi melawan, pengalaman orde baru yang sangat perhatian pada orang kecil, masyarakatnya makmur ujung-ujungnya melawan pada presidennya. Sekarang bansos jadi dibuat seperti ketergantungan,” tukasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x