Home » Nasional » daerah » Pj. Gubernur Heru Apresiasi Enam Piala Adipura untuk Seluruh Kota dan Kabupaten DKI Jakarta

Pj. Gubernur Heru Apresiasi Enam Piala Adipura untuk Seluruh Kota dan Kabupaten DKI Jakarta

dito 08 Mar 2024 261

NasionalPos.com, Jakarta- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menorehkan sejarah dalam perolehan Penghargaan Piala Adipura 2023 untuk seluruh kota dan kabupaten administrasi di DKI Jakarta. Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, torehan prestasi tersebut agar menjadi parameter untuk terus meningkatkan upaya dalam menjaga lingkungan.

”Adipura ini menjadi salah satu prestasi yang harus dijaga melalui Kadis Lingkungan Hidup, para wali kota, dan bupati agar bisa menjaga apa yang telah diraih pada siang hari ini,” ungkap Pj. Gubernur Heru didampingi Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto, di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, pada Jumat  8/3/2024.

Ia menambahkan, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang pada 2022 hanya mendapatkan sertifikat Adipura, pada tahun 2023 meningkat menjadi Piala Adipura. Untuk itu, Pj. Gubernur Heru mengapresiasi upaya segenap pihak yang telah bekerja keras sehingga menorehkan peningkatan prestasi.

Baca Juga :  Hikmah Hijrah, Habib Nabiel: Cari Teman yang Baik

“Sekarang meningkat (Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) kini mendapat Piala Adipura. Sekali lagi seluruh wali kota, bupati, dan seluruh masyarakat se-DKI saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan pastisipasinya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, penilaian Adipura dilakukan bukan hanya dengan melihat secara fisik, namun juga melalui data dan informasi. Termasuk data dan operasional fasilitas pengelolaan sampah di daerah yang dipantau.

Selain itu, pemantauan Adipura saat ini juga dilakukan melalui penggunaan citra satelit dan aerial survey seperti penggunaan drone.

Baca Juga :  Siapkan Jaring Pengaman Sosial & Pastikan Tarif Angkutan Umum Tetap, Langkah Pemprov DKI Antisipasi Kenaikan Harga BBM

“Prestasi ini didapat melalui peran serta dan kerja sama berbagai pihak, seperti unsur masyarakat, perangkat daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi DKI Jakarta, serta instansi terkait,” ungkap Asep.

Penilaian Adipura secara fisik dilakukan di 20 lokasi dengan 124 komponen dan 268 sub-komponen penilaian. Lima kota administrasi di DKI Jakarta meraih penghargaan Anugerah Adipura kategori Kota Metropolitan, yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Timur, serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu meraih penghargaan Anugerah Adipura kategori Kota Kecil.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sentuhan Perubahan Irwan Hakim: Membangun Gunung Kemala Melalui Musyawarah dan Transparansi

Taufik Hidayat

20 Okt 2026

Pesisir Barat — Menjelang pelaksanaan Pemilihan Peratin (PilPeratin) Kabupaten Pesisir Barat yang dijadwalkan pada 29 Oktober 2026, suasana demokrasi mulai terasa di tengah masyarakat kabupaten Pesisir Barat, termasuk di Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Selasa (20-10-2026). Salah satu sosok yang menjadi perhatian dalam kontestasi tersebut adalah Irwan Hakim, calon …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Beri Motivasi dan Edukasi, Waka Polres Pesisir Barat Pimpin Upacara Bendera di MAN 1 Pesisir Tengah

Taufik Hidayat

19 Okt 2026

Pesisir Barat – Dalam rangka pembinaan generasi muda dan pencegahan kenakalan remaja, Polres Pesisir Barat melaksanakan kegiatan menjadi Pembina Upacara di MAN 1 Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, pada hari Senin (19/10/2026) Pukul 07.30 WIB. Kegiatan upacara bendera tersebut dipimpin langsung oleh Waka Polres Pesisir Barat *Kompol Sugeng Sumanto, S.E., M.H.* sebagai Pembina Upacara, didampingi …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

KNPI Kota Padang Sukses Gelar RAPIMPURDA XVI, Matangkan Persiapan Musda

Zulwandi

18 Okt 2026

Padang, Nasionalpos.com — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) sukses menyelenggarakan Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (RAPIMPURDA) XVI pada Minggu (18/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Padang tersebut berjalan lancar dan dihadiri oleh pengurus KNPI Kota Padang, perwakilan KNPI Sumatera Barat, serta sejumlah organisasi kepemudaan lainnya. RAPIMPURDA XVI …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x