Home » Headline » Menteri PPPA Dampingi Perempuan Tersangka UU ITE

Menteri PPPA Dampingi Perempuan Tersangka UU ITE

dito 15 Apr 2024 162

NasionalPos.com, Jakarta- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, menyatakan akan memberikan pendampingan psikologis terhadap perempuan berinisial AP. Ibu dua anak tersebut dijadikan tersangka pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sehingga mendekam di tahanan.  

Ini setelah perempuan berusia 34 tahun itu mengunggah kasus perselingkuhan suaminya dengan lima perempuan di media sosial. Selain pendampingan psikologis, Menteri PPPA juga akan memfasilitasi saksi ahli bidang pidana dan anak pada kasus tersebut. 

Baca Juga :  Soal Insiden Pembubaran Acara AFTA, Usut juga Dugaan Keterlibatan Oknum Aggota Polri

Saat ini penahanan terhadap AP telah ditangguhkan sehingga bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Selama ditahan, dia sempat membawa bayinya yang berusia 1,5 bulan karena masih menyusui.

“Saya turut lega AP sudah mendapat penangguhan penahanan,” ujarnya, Senin (15/4/2024). Bintang juga mengapresiasi pihak Polresta Denpasar yang telah mengedepankan pemenuhan hak anak. 

Menteri khawatir pemisahan dari ibunya akan menimbulkan kecemasan dan depresi pada pihak anak. “Karena itu, kami akan terus berkoordinasi dan memastikan anak-anak AP terpenuhi haknya dan mendapat layanan sesuai kebutuhan,’ ujarnya.

Baca Juga :  Anwar Usman Dilaporkan ke KPK

AP ditahan karena sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya yang dianggap mencemarkan nama baik sang suami. Diketahui, suami AP berprofesi sebagai dokter gigi berinisial MHA berpangkat Letnan Satu yang berdinas di Bali. 

Informasi lain menyebutkan suami AP diduga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tindakan pidana lainnya. AP ditahan sejak 4 April 2024 setelah polisi menerima laporan pada 21 Januari 2024. 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

JDIH Kabupaten Pesisir Selatan Hadirkan Inovasi Layanan Hukum Digital untuk Wujudkan Pemerintahan Transparan

Primadoni,SH

04 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah terus memperkuat pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Layanan berbasis digital ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat, akurat, dan terpercaya terhadap berbagai dokumen hukum resmi tanpa dipungut …

A.DARWIN R. RANRENG SH,MH : DUA LEMBAGA NEGARA BERSENGKETA ATAS TANAH YANG BUKAN MILIK MEREKA, TAPI TANAH ITU MILIK WARGA NEGARA YANG TIDAK PERNAH MENJUALNYA

dito

02 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa tanah di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang sedang diperebutkan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tersebut.   Kepada wartawan yang menghubungi, Minggu, 2 Agustus 2026 di Makassar, Andi Darwin R. Ranreng SH, MH, selaku Kuasa Hukum dari Hj. Magdalena Demunic / …

PTUN Padang Nyatakan Gugatan Pilwana Kapuh Utara Tidak Diterima, Penggugat Dinilai Tak Memiliki Legal Standing

Primadoni,SH

30 Jul 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 17/G/2026/PTUN.PDG yang berkaitan dengan sengketa Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Kapuh Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Putusan tersebut ditayangkan dilaman Informasi PTUN Padang, pada Kamis (30/7/2026). Berdasarkan informasi putusan yang dipublikasikan PTUN Padang, …

PMKRI CABANG JAKARTA PUSAT DIPERCAYA MENJADI TUAN RUMAH KONGRES XXXV DAN MPA XXXIV PMKRI TAHUN 2028

dito

29 Jul 2026

Nasionalpos.com, Ruteng-   Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat Sanctus Robertus Bellarminus resmi dipercaya menjadi tuan rumah Kongres XXXV dan Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) XXXIV PMKRI Tahun 2028. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) PMKRI yang dipimpin oleh Mandataris Terpilih Cristian A. D. Rettob, setelah forum memberikan kesempatan kepada …

x
x