Home » Headline » Menteri PPPA Dampingi Perempuan Tersangka UU ITE

Menteri PPPA Dampingi Perempuan Tersangka UU ITE

dito 15 Apr 2024 110

NasionalPos.com, Jakarta- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, menyatakan akan memberikan pendampingan psikologis terhadap perempuan berinisial AP. Ibu dua anak tersebut dijadikan tersangka pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sehingga mendekam di tahanan.  

Ini setelah perempuan berusia 34 tahun itu mengunggah kasus perselingkuhan suaminya dengan lima perempuan di media sosial. Selain pendampingan psikologis, Menteri PPPA juga akan memfasilitasi saksi ahli bidang pidana dan anak pada kasus tersebut. 

Baca Juga :  Jelang HUT Kemerdekaan RI Ke-77, Satgas Pamtas Yonif 645/Gty Adakan Baksos Pengobatan Masal

Saat ini penahanan terhadap AP telah ditangguhkan sehingga bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Selama ditahan, dia sempat membawa bayinya yang berusia 1,5 bulan karena masih menyusui.

“Saya turut lega AP sudah mendapat penangguhan penahanan,” ujarnya, Senin (15/4/2024). Bintang juga mengapresiasi pihak Polresta Denpasar yang telah mengedepankan pemenuhan hak anak. 

Menteri khawatir pemisahan dari ibunya akan menimbulkan kecemasan dan depresi pada pihak anak. “Karena itu, kami akan terus berkoordinasi dan memastikan anak-anak AP terpenuhi haknya dan mendapat layanan sesuai kebutuhan,’ ujarnya.

Baca Juga :  Butuh Kerja Sama Seluruh Stakeholder Berantas Judi Online

AP ditahan karena sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya yang dianggap mencemarkan nama baik sang suami. Diketahui, suami AP berprofesi sebagai dokter gigi berinisial MHA berpangkat Letnan Satu yang berdinas di Bali. 

Informasi lain menyebutkan suami AP diduga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tindakan pidana lainnya. AP ditahan sejak 4 April 2024 setelah polisi menerima laporan pada 21 Januari 2024. 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
22 Tahun Penantian Berakhir: UU Perlindungan PRT Disahkan, Negara Hadir untuk Pekerja Domestik

dito

23 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi tonggak historis dalam reformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional. Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan, regulasi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan legislasi, tetapi juga menjadi bentuk koreksi atas ketimpangan struktural yang selama ini menempatkan pekerja domestik dalam posisi rentan dan minim perlindungan. Secara empiris, urgensi kehadiran UU …

Tantangan Menteri Pertahanan RI ditengah Isu Agama dan Konflik Papua

Dhio Justice Law

22 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera)   NasionalPos.com, Jakarta – Beberapa hari terakhir, negeri tercinta ini dihadapkan pada isu sensitif soal agama dan masalah konflik Papua . Jika pemerintah salah atau abai dalam menangani hal tersebut, maka kedaulatan NKRI taruhannya. Ironisnya, isu agama dan kondisi Papua mencuat di tengah konflik global akibat perang Iran Vs …

Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Kuasa Hukum, Keluarga, dan Sahabat Almarhum Karim Gelar Tabur Bunga di Permindo

Primadoni,SH

04 Apr 2026

Padang, Nasionalpos.com — Kuasa hukum, keluarga, serta sahabat almarhum Karim menggelar konferensi pers di kawasan Jalan Permindo, tepatnya di depan Trenshop, Pasar Raya Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan aksi tabur bunga sebagai bentuk penghormatan dan mengenang sosok almarhum Karim yang dikenal dekat dengan masyarakat sekitar. Dalam suasana haru, para sahabat dan rekan …

x
x