Home » Ekonomi » Anwar Usman Dilaporkan ke KPK

Anwar Usman Dilaporkan ke KPK

dito 15 Nov 2023 166

NasionalPos.com, Jakarta- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman ke dilaporkan ke KPK terkait dugaan tindak pidana nepotisme. Pelaporan dilakukan berkaitan putusan Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) memutuskan Anwar melanggar etik sebagai Ketua MK.

“Hari ini saya ke KPK untuk melaporkan dugaan tindak pidana nepotisme yang (diduga) dilakukan oleh Anwar Usman. Dia selaku mantan Ketua MK, eks Majelis dalam perkara 90,” kata Koordinator Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia, Charles Situmorang di Gedung KPK, Rabu (15/11/2023).

Baca Juga :  Mantan Penyidik KPK Akan Lengkapi Data MAKI Soal kasus Wakil ketua KPK

Charles menjelaskan, pelaporan dilakukan karena Anwar terbukti melanggar kode etik berat, salah satunya konflik kepentingan. Bahkan, kata Cahrles, Anwar tidak mengundurkan diri sebagai Hakim MK.

“Kami menilai atas putusan MKMK tersebut ternyata setelah kita pelajari UU di Pasal 22 UU No 28 tahun 1999. Aturan tentang penyelenggara negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme ada unsur pidana disebutkan,” ujarnya.

Baca Juga :  Lily Wahid Politikus PKB Adik Kandung Gus Dur Telah Berpulang Ke Rahmatullah

Ia mengatakan, bukti yang dilampirkan dalam laporan ini berupa putusan MKMK Nomor 90 yang ada discenting opinion dari dua Hakim MK. Bukti lain adalah laporan dari majalah Tempo, dan yang terbaru saluran youtube Bocor Alus.

“Di channel Bocor Alus disebutkan ucapan terima kasih dari pihak-pihak yang diuntungkan kepada Anwar Usman. Nah kami menduga ucapan terima kasih itu bentuknya materi,” ucapnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito

21 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …

Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito

21 Nov 2026

Nasional pos.com, Jakarta-  KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.   Kondisi tersebut di respon …

Cegah Gangguan Kamtibmas, Polsek Pesisir Utara Gelar Patroli Malam di Titik Rawan

Taufik Hidayat

18 Nov 2026

Pesisir Barat – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polsek Pesisir Utara melaksanakan patroli malam di wilayah hukum Polsek Pesisir Utara, Selasa (17/11/2026). Kegiatan patroli tersebut dilaksanakan sebagai upaya preventif guna mengantisipasi tindak kriminalitas, gangguan kamtibmas, serta menciptakan situasi keamanan yang aman dan kondusif bagi masyarakat, khususnya pada malam hari. Dalam pelaksanaan patroli, …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

x
x