Home » Headline » Oposisi adalah Jalan Terbaik Wujudkan Kedaulatan Rakyat dalam Penerapan Demokrasi

Oposisi adalah Jalan Terbaik Wujudkan Kedaulatan Rakyat dalam Penerapan Demokrasi

dito 29 Apr 2024 149

NasionalPos.com, Tangerang Selatan-   Pengamat Sosial Agus Yohanes mengatakan kekuatan oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih tetap dibutuhkan secara signifikan agar ada kontrol serta pengawasan terhadap pemerintah. Jika tidak ada oposisi, menurutnya kebijakan yang dimunculkan cenderung merugikan rakyat seperti di era Orde Baru.

“ Kalau semuanya masuk ke kabinet pemerintah Prabowo-Gibran, Parlemen betul-betul tidak memainkan peran, jika itu terjadi maka demokrasi mati suri dan bahkan hanya menjadi etalase politik alias basa-basi saja, itu bakal kembali seperti di masa orde baru, parlemen tunduk kepada penguasa.”ungkap Agus Yohanes kepada wartawan, Senen, 29/4/2024 di Tangerang Selatan.

Menurut Agus, saat ini nampak adanya kecenderungan rezim ini dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto seolah-olah berusaha mengkonsolidasikan partai politik yang berada di parlemen untuk kepentingan demokratisasi, bahkan apa yang dilakukan oleh Prabowo tersebut di dukung oleh pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang mengatakan bahwa demokrasi dapat berjalan tanpa oposisi, sehingga hal itu diterapkan ke semua mekanisme seolah-olah demokratis yang dilaksanakan penguasa, padahal bukan untuk kepentingan kedaulatan rakyat, melainkan untuk kepentingan oligarki kekuasaan.

Baca Juga :  Terungkap, Temuan Baru Di Sidang Gugatan Togap Marpaung Ketiga Kalinya di Komisi Informasi Pusat

“Manivestasi Kedaulatan Rakyat yang direpresentasikan pada Lembaga legislative itu tidak boleh tunduk terhadap penguasa, melainkan harus berada pada posisi yang seimbang dengan Lembaga Eksekutif, bahkan Legislatif punya hak untuk mengawasi Eksekutif, nah kalau semua partai politik berada di dalam lingkaran pemerintah, maka yang terjadi rakyat tidak berdaulat, dan itu tidak demokratis.”tukas Agus Yohanes yang juga mantan anggota LSM Kontras.

Oleh karena itu, lanjut Agus, untuk mencegah terjadi demokrasi basa-basi, demokrasi akal-akalan yang dibuat oleh kekuasaan oligarkis, maka diperlukan kekuatan oposisi yang kuat dan solid, meskipun ada sejumlah anggapan bahwa para anggota DPR akan tetap memainkan fungsi pengawasan walaupun partai-nya berkoalisi dengan pemerintahan.

Baca Juga :  Idealnya, Kebutuhan CCTV di Jakarta Capai 70 Ribu Titik

Namun, pengawasan itu tidak akan setajam jika partai dari anggota DPR tersebut menjadi oposisi, demokrasi akan tetap bertahan jika tokoh-tokoh politik dan petinggi partai berkomitmen untuk menjadikan demokrasi sebagai sistem bernegara di Indonesia, dan tidak ada selintas pemikiran pun untuk kembali ke otoritarianisme seperti di masa silam.

“Saya berharap ada komitmen dari parpol dan elite politik untuk menjadikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik untuk Indonesia, melalui penerapan demokrasi yang sesungguhnya memerlukan kekuatan oposisi, karena sesungguhnya Oposisi adalah Jalan Terbaik mewujudkan kedaulatan rakyat dalam penerapan demokrasi, tanpa oposisi tidak ada kedaulatan rakyat, tanpa oposisi tidak ada demokrasi, ”pungkas Agus Yohanes yang juga aktivis Pro Demokrasi.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PRJ 2026 Tak Berpihak ke Warga Jakarta, Poros Rawamangun Desak Pemprov DKJ Evaluasi PRJ 2026

dito

15 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta Fair 2026 atau Pekan Raya Jakarta sudah di buka oleh Gubernur Pramono Anung pada tgl 12 Juni 2026 merupakan Event yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1968 silam, dan untuk tahun 2026 ini, merupakan pelaksanaannya ke 57 kalinya.   Adapun untuk tahun ini, harga tiket masuk ajang pameran tahunan ini dibanderol mulai dari …

PPM – LVRI Gandeng Pemerintah Turki Jalin Kerjasama Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Dunia Usaha

dito

14 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga (PP PPM – LVRI) menggandeng pemerintah Turki dalam rangka menjalin kerjasama di bidang Pendidikan dan kebudayaan antar kedua negara sebagai bagian dari upaya PPM – LVRI menjawab peluang dan kebutuhan dalam masyarakat.   Jalinan kerjasama tersebut ditandai dengan pertemuan silaturahmi yang dihadiri oleh Ketua Umum PP PPM – …

‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Di perlukan Langkah cepat, tepat dan Kolaboratif Untuk Tanggulangi Jakarta Darurat Sampah

dito

06 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta kini berada dalam kondisi darurat sampah dengan produksi harian mencapai lebih dari 9.000 ton, di mana sekitar 7.500 ton di antaranya dibuang ke TPST Bantargebang. Kapasitas penampungan di Bantargebang telah berada di ambang batas kritis, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo Ketua LSM Biru Voice kepada wartawan, Sabtu, 6 Juni 2026 di …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

x
x