Gugatan PDIP ke PTUN, Tidak Dapat Batalkan PKPU Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pencawapresan Gibran.

NasionalPos.com, Jakarta- Praktisi hukum, Andi Darwin Ranreng, SH, MH mengatakan sulit untuk mengeksekusi gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bahkan jika inkracht sampai ke tingkat Mahkamah Agung, bahwa putusan MK itu tidak dapat diubah karena sifatnya yang final dan mengikat.

Artinya, terhadap putusan MK tidak bisa diajukan upaya hukum. artinya keputusan MK itu adalah keputusan atas nama penguasa masa putusan atas nama penguasa. mau di batalkan oleh penguasa, inikan aneh walaupun beda jalur pengadilan itu adalah perwakilan dari negara jadi nanti bisa jeruk makan jeruk,

“Seandainya putusan PTUN mengabulkannya, pasti ada upaya hukum melawan putusan PTUN tersebut sampai ke tingkat Mahkamah Agung dan hingga pencalonan Gibran menjadi gugur, itu akan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian orang akan mempertentangkan putusan mana yang akan dipakai? Tentu putusan Mahkamah Konstitusi,”ungkap Andi Darwin Ranreng, SH, MH kepada wartawan, Rabu, 8/5/2024 di Jakarta.

Disamping itu, lanjut Andi Darwin Ranreng, SH, MH, dalam UUD 1945 telah ditegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Lagi pula, putusan MK bukanlah objek sengketa dari PTUN., Secara singkat, terdapat 2 jenis putusan MK dalam judicial review. Pertama, putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibuat peraturan baru atau perubahan. Kedua, putusan yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut oleh DPR atau Presiden.

Putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, mengandung konsekuensi bahwa Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, sudah jelaskan bahwa Putusan MK tersebut, tidak tergoyahkan dan langsung bisa diterapkan.

“Selain itu, Karena yang akan dijadikan dasar oleh KPU untuk menetapkan pemenang pemilu itu kan putusan MK dan sudah dilakukan dua hari setelahnya, sehingga Keputusan KPU menetapkan Gibran sebagai cawapres adalah sah” Tukas Andi Darwin Ranreng, SH, MH.

Lebih lanjut Andi menjelaskan bahwa KPU juga telah secara resmi merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Pilpres, melalui PKPU Nomor 23 Tahun 2023, dengan memasukkan amar putusan MK nomor 90, sehingga putusan tersebut memiliki landasan yuridis yakni Putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Dengan demikian gugatan PDIP apabila dikabulkan akan sulit dieksekusi, sebab KPU sebagai adresat putusan tidak akan mengeksekusi putusan untuk menganulir Gibran, KPU bakal tetap menetapkan Gibran sebagai wakil presiden terpilih dengan dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi 22 April 2024 bersifat final dan mengikat.

“ Putusan MK itu sudah jelas. Itulah kepastian hukum. tidak mungkin PTUN mempunyai kewenangan untuk bisa membatalkan putusan MK. Selain dua lembaga yang beda, dia juga PTUN ini peran beda, jadi apa yang diputuskan MK, tidak mungkin dibatalkan PTUN,” pungkasnya.