Home » Headline » Kementerian PUPR Kerahkan Alat Berat Tangani Banjir Lahar Dingin di Sumbar

Kementerian PUPR Kerahkan Alat Berat Tangani Banjir Lahar Dingin di Sumbar

dito 15 Mei 2024 143

NasionalPos.com, Jakarta- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bergerak cepat mengerahkan alat-alat berat untuk membantu penanganan darurat bencana banjir lahar dingin yang terjadi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), pada Sabtu (11/5/2024) lalu.

Banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi di kawasan Gunung Merapi yang menyebabkan luapan 4 sungai di bagian hilir, yakni Sungai Batang Malana, Sungi Batang Bangkahan, Sungai Batang Bengkawas, dan Sungai Batang Katiak hingga menggenangi permukiman warga.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Maulidya Indah Junica mengatakan alat berat yang dikerahkan difokuskan untuk membersihkan material lumpur dan material vulkanik Gunung Marapi serta membuka jalan akses untuk mengalirkan bantuan dan logistik.

“Penanganan dan langkah-langkah antisipasi dilaksanakan seluruh Unit Organisasi Kementerian PUPR. Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Ditjen Sumber Daya Air memobilisasi alat berat berupa 5 (lima) unit excavator standar PC 200 untuk pembersihan material lumpur dan material vulkanik Gunung Marapi. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Ditjen Bina Marga memobilisasi alat berupa 8 (delapan) unit excavator juga untuk membersihkan material banjiran,” kata Maulidya Indah kepada wartawan di kantor Kementrian PUPR, Rabu, 15/5/2024

Baca Juga :  RUU Kerja Sama Pertahanan dengan Lima Negara Di Bahas Pemerintah Indonesia

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi bagi masyarakat terdampak, Satuan Tugas Tanggap Darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat telah melakukan assessment kebutuhan sarana dan prasana (sarpras) yang dibutuhkan. Tim Tanggap Darurat Kementerian PUPR telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan monitoring kondisi terkini.

“Hasil monitoring Tim Tanggap Darurat BPPW Sumatera Barat mengantisipasi kebutuhan sarpras. BPPW Sumatera Barat masih melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar bilamana ada kebutuhan/permintaan sarpras,” kata Maulidya.

Baca Juga :  Program Prioritas Kemenpora Tahun 2023, Politisi Partai Golkar Usulkan Agar Dipangkas

Maulidya mengatakan BWS Sumatera V juga melakukan koordinasi dengan BPJN Sumatera Barat untuk penanganan jalan di Lembah Anai yang mengalami longsor, sehingga membuat lalu lintas terganggu, terutama jalur penghubung Kota Padang-Bukit Tinggi.

“Dari hasil koordinasi tersebut, BWS Sumatera V akan mensupport kebutuhan bronjong sekitar 1.000-1.500 unit dan 1 unit alat berat,” kata Maulidya.

Selain itu, dari hasil monitoring kondisi jalan nasional di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar oleh BPJN Sumatera Barat juga didapati ruas Batas Kota Padang Panjang – Sicincin, tepatnya di KM 62+000 – KM 67+600 amblas. Kerusakan juga terjadi pada  Jembatan Margayasa A, Jembatan Margayasa B, dan Jembatan Pincuran Batung.

“Kementerian PUPR telah memasang rambu peringatan genangan banjir dan membuat posko siaga tanggap bencana. Saat ini masih dilakukan penanganan darurat terhadap jalan putus/amblas/longsor,” kata Maulidya

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x