Home » Nasional » Cegah Kemacetan, Polsek Ranuyoso Optimalkan Pengaturan Lalu Lintas Di Pasar Gedang

Cegah Kemacetan, Polsek Ranuyoso Optimalkan Pengaturan Lalu Lintas Di Pasar Gedang

Eni 28 Jun 2024 188

 

 

Nasionalpos.com l Lumajang-Polsek Ranuyoso mengoptimalkan pengamanan dan pengaturan arus lalin di depan Pasar Tradisional Gedang, yang merupakan lokasi rawan kemacetan setiap hari pagi di Pasar, Selasa (28/6/2024).

Nampak jelas Kapolsek Ranuyoso bersama anggotanya di Pagi Hari Secara Rutin melaksanakan pengamanan Khususnya pengaturan di Pasar Gedang Agar segala aktivitas warga dapat Berjalan dengan Lancar Khusus pengguna jalan.

Baca Juga :  FSAB : Di Peringatan Hardiknas 2023, Laksanakan Ajaran KH Dewantara, Solusi Krisis Keteladanan di Dunia Pendidikan Nasional

Sehingga dengan adanya polisi, agar tidak terjadi kemacetan mengingat lokasi pasar berada Pada poros jalan raya menghubungkan kabupaten Probolinggo yang melewati pasar tradisional tersebut.

Kapolsek Ranuyoso Iptu Imam Soepardi mengatakan, kegiatan pengaturan Lalin ini digelar setiap hari pasar, tujuannya untuk mencegah terjadinya kemacetan panjang akibat situasi Pasar yang Ramai dan antisipasi tindak kejahatan lainnya.

Baca Juga :  Pelaku Bisnis Berharap UU P2SK Memperkuat Kemampuan Hadapi Krisis dan Penerapan ESG dalam Bisnis

“kegiatan pengaturan dan pengamanan lainnya di lokasi pasar yang digelar setiap hari pasar ini terus kami laksanakan sebagai wujud kepedulian kami terhadap masyarakat,” jelasnya

Humas polres Lumajang

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x