Home » Headline » Pakar Soroti Masalah Rekrutmen Afirmatif TNI-Polri Asal Papua.

Pakar Soroti Masalah Rekrutmen Afirmatif TNI-Polri Asal Papua.

dito 01 Jul 2024 167

NasionalPos.com, Jakarta-  Banyaknya kasus disertir anggota TNI-Polri di wilayah konflik Papua, turut disoroti, salah satunya msalah Rekrutmen afirmatif untuk TNI dan Polri bagi orang asli Papua menjadi langkah penting, namun perlu evaluasi besar untuk menjamin tidak adanya masalah kasus disertir berikutnya, demikian disampaikan Peneliti Senior Human Studies Institute (HSI), Syurya M. Nur kepada nasionalpos.com, Senin, 1 Juli 2024

“Rekrutmen afirmatif merupakan langkah penting dalam memastikan representasi yang lebih inklusif dan memperkuat kesatuan nasional”, jelasnya.

Menurutnya, perlu adanya evaluasi terkait penempatan personel yang harus dikelola dengan cermat, gunanya untuk menghindari potensi disertir atau pembelotan, terutama di wilayah asal yang rentan terhadap gerakan separatisme,  terlebih belum lama ini publik dikejutkan adanya kasus penyergapan disertir TNI Denis Murib yang bergabung dengan kelompok gerakan separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Paniai pada pertengahan Juni ini dan kasus disertir anggota asal Polres Yalimo Bripda Anke Mabel yang bawa kabur 4 pucuk AK2000P dengan ratusan amunisinya.

Baca Juga :  Larangan dalam Kampanye Politik Disosialisasikan Bawaslu

“Kita sangat prihatin ya soal kasus demi kasus yang terjadi dari anggota TNI-Polri afirmatif Papua ini, niatannya baik afirmatif ini, namun harus cermat dan evaluasi besar terhadap rekrutmen afirmatif ini jika tidak mau terulang kasus serupa”, tegasnya.

Terkait dengan masalah itu, Pakar Komunikasi dan Politik Universitas Esa Unggul Indonesia ini memberikan solusi dan langkah praktis sebagai refleksi rekrutmen afirmatif TNI-Polri asal daerah konflik Papua, sebaiknya TNI-Polri dapat menempatkan personel asal Papua ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia untuk dapat membantu mengurangi risiko pembelotan dan memperluas wawasan serta pengalaman mereka, anggota TNI-Polri asal Papua agar diberikan pelatihan khusus yang tidak hanya meningkatkan keterampilan militer atau kepolisian.

Baca Juga :  BPBD Se-Provinsi Bali Siap Sukseskan GPDRR Tahun 2022

“Personel ini perlu dibekali pada pemahaman tentang keragaman budaya dan dinamika politik di berbagai daerah NKRI, Satuan TNI-Polri perlu menyediakan dukungan psikologis dan sosial yang kuat dan berkelanjutan, Sebab ini penting untuk personel asal Papua agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan baru dan tetap termotivasi dalam menjalankan tugasnya”, bebernya.

Ia pun menyarankan agar pemerintah dan DPR yang sedang menggodok RUU TNI-Polri agar fokus memuat persoalan desentralisasi personel ini.

“Tolong pemerintah dan DPR fokus juga ada muatan yang bahas masalah desentralisasi personel ini, sebab ini penting terkait keutuhan kedaulatan NKRI dan jaga profesionalisme anggota TNI-Polri agar tidak tertarik pada ekses negatif ini”, tandasnya

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Negara di Era Perang Narasi: Disinformasi: Senjata Tak Kasat Mata Yang Melumpuhkan (2)

Dhio Justice Law

28 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Perang modern tidak selalu dimulai dengan serangan fisik. Ia sering kali dimulai dari sesuatu yang tampak sepele: informasi yang dipelintir. Di era digital, peluru pertama bukanlah rudal—melainkan narasi. Dan yang ditembak bukan tubuh, tetapi persepsi. Disinformasi bekerja tanpa suara, tanpa jejak yang kasat …

Negara di Era Perang Narasi: Negara Kalah karena Kehilangan Narasi (1)

Dhio Justice Law

26 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia- LAKI)   NasionalPos. Com, Jakarta – Negara jarang runtuh karena kekurangan kekuatan. Ia runtuh ketika kehilangan kendali atas makna. Hari ini, kekuasaan tidak lagi semata ditentukan oleh siapa yang menguasai wilayah, sumber daya, atau aparat keamanan. Kekuasaan semakin ditentukan oleh siapa yang mampu mengendalikan persepsi publik—siapa yang dipercaya, …

Tantangan Menteri Pertahanan RI ditengah Isu Agama dan Konflik Papua

Dhio Justice Law

22 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera)   NasionalPos.com, Jakarta – Beberapa hari terakhir, negeri tercinta ini dihadapkan pada isu sensitif soal agama dan masalah konflik Papua . Jika pemerintah salah atau abai dalam menangani hal tersebut, maka kedaulatan NKRI taruhannya. Ironisnya, isu agama dan kondisi Papua mencuat di tengah konflik global akibat perang Iran Vs …

Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

x
x