Home » Headline » Larangan dalam Kampanye Politik Disosialisasikan Bawaslu

Larangan dalam Kampanye Politik Disosialisasikan Bawaslu

dito 13 Mar 2023 110

NasionalPos.com, Jakarta- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus melakukan sosialisasi baik kepada partai politik maupun masyarakat umum. Sosialisasi merupakan salah satu langkah strategis untuk mengedukasi publik terkait pelaksanaan kampanye politik yang sesuai dengan regulasi.

“Untuk memastikan kampanye berjalan sesuai dengan ketentuan, maka Bawaslu sudah sejak dini menyosialisasikan larangan dalam UU Pemilu kepada partai politik dan masyarakat agar dapat diketahui,” Anggota Bawaslu, Puadi kepada awak media, Senin 13/3/2023 di Jakarta.

Baca Juga :  Cek Ketersediaan Elpiji 3 Kg, Bupati Ipuk Ajukan Tambahan Alokasi ke Pertamina

Diterangkannya bahwa arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin agar kampanye tidak bertentangan dengan Pancasila adalah bagian dari UU Pemilu. Di Pasal 280 ayat 1 huruf a, yang dilarang adalah mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan NKRI.

Karena ketiga hal itu merupakan konsensus bersama sebagai bangsa Indonesia.

Baca Juga :  1162 Wisudawan/wati ITL Trisakti Tahun Akademik 2021/2022, Siap Berbakti Untuk Negeri, & Memajukan Translog Nasional

“Saya menangkap yang dimaksud oleh Wakil Presiden mungkin demikian. Jadi sepanjang dalam kampanye tidak mempersoalkan Pancasila, maka tidak menjadi masalah,” jelas Puadi.

Dia pun berharap agar semua pihak mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Dasar-dasar negara harus dijunjung tinggi, sebab Pemilu diselenggarakan untuk memilih pemimpin yang akan mengimplementasikan tujuan bangsa Indonesia.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

x
x