Organisasi Advokat dan Paralegal DPD Feradi WPI Jatim Ingatkan Tidak Ada Pungutan di Lembaga Pendidikan Banyuwangi

Nasionalpos.com l Banyuwangi – Organisasi Advokat dan Paralegal Pusat Bantuan Hukum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Feradi WPI Jawa Timur (Jatim) mengingatkan agar tidak ada pungutan dalam bentuk apapun di lembaga pendidikan, khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPD Feradi WPI Jatim, Ari Bagus Pranata dalam keterangannya pada hari Rabu (17/7/2024).

Ari menjelaskan bahwa pungutan di lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, sangat dilarang oleh undang-undang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan juga didalam dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan menyebutkan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan, Kemudian dalam Pasal 181 huruf di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 menyebutkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik Perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

“Pungutan di lembaga pendidikan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak anak,” tegas Ari.

Selain itu didalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama pada Pasal 3 berbunyi Sekolah pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasi dari peserta didik, orang tua, atau walinya. Di Pasal 4 Ayat (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak boleh melakukan pungutan:
a. yang dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik; dan
b. untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan sekolah.

“Komite pun sudah ada Permendikbudnya yaitu No. 75. Tahun 2016 tentang kita sekolah,” kata dia.

Lebih lanjut, Ari menghimbau kepada masyarakat dan orang tua murid untuk berani melaporkan jika menemukan adanya pungutan di lembaga pendidikan. Laporan dapat disampaikan kepada pihak sekolah, Dinas Pendidikan, atau aparat penegak hukum.

DPD Feradi WPI Jatim juga siap untuk membantu masyarakat dan orang tua murid dalam proses pelaporan pungutan di lembaga pendidikan.

“Kami siap memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat dan orang tua murid yang berani melaporkan pungutan di lembaga pendidikan,” ujar Ari.

Ari berharap dengan adanya peringatan ini, tidak ada lagi pungutan yang terjadi di lembaga pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.

“Mari kita jaga pendidikan di Banyuwangi agar terbebas dari pungutan, jika ada keluhan silahkan hubungi saya di nomor 082323234386,” pungkas Ari.

Redaksi/Tim.