Home » Nasional » daerah » FSP Farkes Provinsi Jawa Timur Gelar Rakerda 2024, Soroti SKB 3 Menteri soal Cuti Bersama & Hari Libur Nasional

FSP Farkes Provinsi Jawa Timur Gelar Rakerda 2024, Soroti SKB 3 Menteri soal Cuti Bersama & Hari Libur Nasional

dito 17 Sep 2024 126

NasionalPos.com, Surabaya-  Pada Jumaat 14 September 2024 pekan lalu, Federasi serikat  pekerja farmasi dan kesehatan – SPSI Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Daerah – Rakerda.  Rakerda ini merupakan forum evaluasi, konsultasi, maupun koordinasi tingkat daerah dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program dan pengembangan organisasi.

Hadir pada Rakerda kali ini jajaran kepengurusan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan di tingkat Jawa Timur.

Dalam  Rakerda FSP Farkes – SPSI kali ini Citra R. Prayitno selaku pimpinan sidang RAKERDA menyampaikan bahwa pada RAKERDA kali ini dihasilkan Rekomendasi kepada Pemerintah kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mengkaji ulang Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi RI Nomor 855, Nomor 3, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024,

“Pada SKB ini FSP Farmasi dan Kesehatan Provinsi Jawa Timur meminta Pemerintah untuk melakukan kajian ulang poin ke 4 SKB yang berbunyi Pelaksanaan Cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan pekerja/buruh “ucap Citra R Prayitno kepada pers, sesaat usai di gelarnya Rakerda.

Baca Juga :  OTT Gubernur Abdul Ghani Kasuba Jadi Momentum Evaluasi Kepemimpinan di Maluku Utara

Tentunya, lanjut Citra, ketentuan tersebut, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang berlaku pada setiap perusahaan tentu hal ini berbeda dengan ketentuan hak cuti yang di atur dalam UU Ketenagakerjaan  Pasal 79 yang dirubah dengan ketentuan pasal 81 angka 25 PERRPU CIPTA KERJA yang menyatakan pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti sekarang kurang nya 12 hari kèrja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus menerus artinya perusahaan harus menetapkan minimal cuti tahunan 12 hari kerja dan kata sekurang- kurangnya ini berarti cuti tahunan dapat lebih dari 12 hari kerja.

“Kami meminta agar Kementerian Ketenagakerjaan dapat pengkaji ulang SKB pada poin ke 4 yang mana pelaksanaan cuti bersama pekerja/buruh tidak mengurangi cuti tahunan yang sudah menjadi hak pekerja/buruh. Rekomendasi terkait pengaturan cuti bersama pada SKB pada kegiatan RAKERDA FSP FARKES – SPSI Jawa Timur ini disampaikan demi tercapainya kesejahteraan pekerja/buruh khususnya pekerja/buruh di Jawa Timur.” Tandas Citra.

Baca Juga :  Polsek Ranah Pesisir dan Pemerintah Nagari Sungai Tunu Gelar Gerakan Pangan Murah di Pasar Sungai Tunu

Selain itu, sambung Citra, pada RAKERDA kali ini,  panitia juga melakukan kegiatan penunjang yaitu dilaksanakannya kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis oleh Kimia Farma Diagnostika Surabaya dan kegiatan diskusi jaminan sosial bersama BPJS Ketenagakerjaan Darmo Surabaya. Selaku panitia menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para mitra sehingga acara RAKERDA dapat berjalan sukses.

“ Kami sangat berterima kasih atas kehadiran rekan-rekan anggota FSP Farkes-SPSI Provinsi Jawa Timur, dari berbagai kabupaten maupun Kota di Jawa Timur ini, dan juga kami ucapkan terima kasih atas ke ikutsertaan jajaran kepengurusan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan di tingkat Jawa Timur., yang telah dengan antusias mengikuti rangkaian Acara Rakerda ini dari awal sampai akhir, mari kita kawal dan perjuangkan bersama-sama hasil Rakerda ini.” Pungkas Citra R Praytino.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Negara di Era Perang Narasi: Disinformasi: Senjata Tak Kasat Mata Yang Melumpuhkan (2)

Dhio Justice Law

28 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Perang modern tidak selalu dimulai dengan serangan fisik. Ia sering kali dimulai dari sesuatu yang tampak sepele: informasi yang dipelintir. Di era digital, peluru pertama bukanlah rudal—melainkan narasi. Dan yang ditembak bukan tubuh, tetapi persepsi. Disinformasi bekerja tanpa suara, tanpa jejak yang kasat …

Musda Ke III Partai Golkar Tetapkan Argento jadi Ketua DPD II Golkar Pesisir Barat Masa Bakti 2026-2031

Admin Redaksi

26 Apr 2026

NASIONALPOS.com Pesisir Barat – Musyawarah Daerah (Musda) III DPD Partai Golkar Pesisir Barat yang digelar hari ini resmi menetapkan Argento sebagai Ketua terpilih. Melalui prosesi yang berjalan khidmat dan demokratis, Argento kini memegang tongkat estafet kepemimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut di tingkat Kabupaten. Argento terpilih sebagai Ketua DPD II Golkar Kabupaten Pesisir Barat dalam …

Panitia Musda Ke- III Resmi Buka Pendaftaran Bacalon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pesisir Barat

Admin Redaksi

26 Apr 2026

NASIONALPOS.com Pesisir Barat – Panitia Musyawarah Daerah (Musda) Ke- III DPD Partai Golkar Kabupaten Pesisir Barat resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon Ketua DPD Kabupaten Pesisir Barat untuk masa bakti 2026-20231 mendatang. Pengumuman ini disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Pesisir Barat Lampung, pada Selasa 21 April 2026. Ketua …

Negara di Era Perang Narasi: Negara Kalah karena Kehilangan Narasi (1)

Dhio Justice Law

26 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia- LAKI)   NasionalPos. Com, Jakarta – Negara jarang runtuh karena kekurangan kekuatan. Ia runtuh ketika kehilangan kendali atas makna. Hari ini, kekuasaan tidak lagi semata ditentukan oleh siapa yang menguasai wilayah, sumber daya, atau aparat keamanan. Kekuasaan semakin ditentukan oleh siapa yang mampu mengendalikan persepsi publik—siapa yang dipercaya, …

Argento Resmi Kembalikan Berkas, Tegaskan Keseriusan Maju sebagai Bacalon Ketua DPD II Golkar Pesisir Barat

Admin Redaksi

24 Apr 2026

NASIONALPOS.com Pesisir Barat – Dinamika politik internal Partai Golkar di Kabupaten Pesisir Barat semakin menghangat. Salah satu bakal calon (bacalon) Ketua DPD II Golkar, Argento, secara resmi mengembalikan berkas pendaftaran kepada panitia penjaringan, sebagai bentuk keseriusan dirinya dalam mengikuti proses pemilihan ketua partai. Pengembalian berkas tersebut dilakukan di sekretariat DPD II Golkar Pesisir Barat dan …

Tantangan Menteri Pertahanan RI ditengah Isu Agama dan Konflik Papua

Dhio Justice Law

22 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera)   NasionalPos.com, Jakarta – Beberapa hari terakhir, negeri tercinta ini dihadapkan pada isu sensitif soal agama dan masalah konflik Papua . Jika pemerintah salah atau abai dalam menangani hal tersebut, maka kedaulatan NKRI taruhannya. Ironisnya, isu agama dan kondisi Papua mencuat di tengah konflik global akibat perang Iran Vs …

x
x