Home » Nasional » Upaya Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Yang Lebih Efektif Dan Efisien, Perwakilan Dari Lapas Kelas llA Jember

Upaya Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Yang Lebih Efektif Dan Efisien, Perwakilan Dari Lapas Kelas llA Jember

Eni 25 Sep 2024 99

 

NASIONALPOS.com ll JEMBER – Dalam upaya meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang lebih efektif dan efisien, perwakilan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jember, Teguh Wicaksono dan Dwi Saputra, melakukan pertemuan dengan petugas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember pada Rabu (25/09/2024). Kunjungan ini disambut hangat oleh Koordinator Aplikasi SIMAN se Besuki Raya, Roby.
Fokus utama pertemuan ini adalah membahas pengelolaan sewa lahan oleh pihak ketiga di lingkungan Lapas Jember. Teguh Wicaksono, selaku Pengelola BMN di Lapas Jember, mengungkapkan bahwa pihaknya menghadapi beberapa kendala dalam proses pelaporan melalui Aplikasi SIMAN. “Kami mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan data aset fisik dengan data yang tercatat dalam SIMAN. Perbedaan format data dan kurangnya pemahaman petugas menjadi salah satu penyebabnya,” ujar Teguh.
Menanggapi kendala tersebut, pihak KPKNL Jember memberikan penjelasan dan solusi yang lebih detail. “Kami siap memberikan pendampingan kepada Lapas Jember dalam mengatasi permasalahan ini. Nantinya, akan dilakukan pelatihan khusus untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam mengoperasikan SIMAN,” kata Roby.
Kalapas Jember, Hasan Basri, sangat mengapresiasi upaya sinergi antara Lapas Jember dan KPKNL Jember. Menurutnya, pengelolaan BMN yang optimal memiliki dampak yang sangat signifikan bagi kinerja lapas. “Dengan pengelolaan BMN yang baik, kita dapat meningkatkan efisiensi anggaran, memperbaiki kualitas sarana dan prasarana, serta meningkatkan kualitas pembinaan bagi warga binaan,” jelas Hasan.
Sebagai contoh nyata, Hasan menyebutkan bahwa melalui pengelolaan BMN yang lebih baik, Lapas Jember telah berhasil melaksanakan 4 program pembinaan teknik bangunan bagi warga binaan pada tahun lalu. “Itu karena alat alat yang digunakan lengkap dan berfungsi baik,” tambahnya.
Hasan juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan pengelolaan BMN yang baik. “Tantangan ke depan adalah bagaimana kita dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah kita capai. Perlu adanya komitmen yang kuat dari seluruh pihak, baik internal maupun eksternal Lapas Jember,” ujarnya.
Pertemuan antara Lapas Jember dan KPKNL Jember ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Baca Juga :  Meutya Hafidz Ketua Komisi I DPR RI : RUU PDP Bakal Segera Disahkan

**Humas/Eni**

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Pernikahan RINI ANGGRAENI dan AZHAR DZULFIQAR di BANDUNG Berlangsung Megah, Karangan Bunga Tokoh Publik Curi Perhatian

- Banyuwangi

11 Okt 2026

BANDUNG, NASIONALPOS.COM — Suasana penuh kebahagiaan dan kemeriahan menyelimuti pernikahan Rini Anggraeni, S.Tr.Kes., dan Azhar Dzulfiqar, S.T., yang berlangsung pada Minggu (11/10/2026) di Maison Grande, Bandung, Jawa Barat. Perhelatan istimewa ini menjadi momentum bersejarah bagi kedua mempelai untuk memulai perjalanan baru dalam membangun rumah tangga. Pernikahan tersebut berlangsung dengan nuansa elegan, memadukan kesakralan prosesi dengan …

Dugaan Penarikan Kendaraan oleh Debt Collector di Banyuwangi, WOM Finance Diminta Buka Dasar Hukumnya

- Banyuwangi

11 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS. COM – Penarikan satu unit mobil Toyota Avanza tahun 2009 bernomor polisi DK 1156 IS di wilayah Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, tepatnya di depan Masjid Arohman, menuai keberatan dari pemilik kendaraan, (RR). Mobil yang disebut dibeli melalui pembiayaan WOM Finance tersebut diduga telah ditarik paksa oleh pihak ketiga yang disebut sebagai debt …

x
x