Home » Nasional » Ratusan Warga Binaan Lapas Banyuwangi Gunakan Hak Pilih di TPS Khusus

Ratusan Warga Binaan Lapas Banyuwangi Gunakan Hak Pilih di TPS Khusus

Eni 27 Nov 2024 150

 

Banyuwangi – NASIONALPOS.com ll Ratusan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus yang ada di dalam Lapas, Rabu (27/11).

Ada dua TPS Khusus di Lapas Banyuwangi untuk menampung suara dari 913 Warga Binaan, yaitu TPS 901 dan TPS 902.

Kepala Lapas Banyuwangi, Agus Wahono menyebut, dari jumlah total 913 Warga Binaan, 887 diantaranya tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sedangkan sisanya tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

“Memang tidak semua Warga Binaan terdata dalam DPT, dikarenakan ada keluar masuk Warga Binaan maupun tahanan yang berpengaruh terhadap pendaftaran pemilih,” ujarnya.

Baca Juga :  Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Menurutnya, Warga Binaan yang masuk dalam DPTb merupakan tahanan yang baru masuk setelah ditetapkannya DPT.

“Sebelumnya kami upayakan agar seluruh Warga Binaan di Lapas Banyuwangi ini dapat menyalurkan hak pilihnya, karena ini bagian dari hak mereka,” terangnya.

Untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilkada, Kapolresta Banyuwangi, Komandan Kodim Banyuwangi dan Komandan Lanal Banyuwangi turut memantau langsung pelaksanaan pemilihan di Lapas Banyuwangi.

Selain itu, jajaran Lapas Banyuwangi juga mengawasi secara ketat keseluruhan proses pemilihan, mulai dari pencoblosan, penghitungan hingga perekapan suara.

Baca Juga :  Dinsos Sumbar Apresiasi Visi Kapolda Sumbar dalam Pembinaan Karakter Siswa Sekolah Rakyat

“Alhamdulillan pelaksanaan berjalan dengan lancar, aman dan kondusif hingga pelaksanaan pemilihan selesai,” ungkapnya.

Pada tahap persiapan, lanjut Agus, pihaknya melakukan sinergi dan koordinasi dengan beberapa instansi agar pelaksanaan Pilkada 2024 dapat terlaksana dengan baik dan dapat diikuti oleh seluruh Warga Binaan.

Koordinasi yang dilakukan diantaranya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapi), Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setempat.

“Alhamdulillah berkat dukungan dari berbagai instansi, seluruh Warga Binaan dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi untuk memilih calon kepala daerah kali ini,” pungkasnya.(Humas)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Pernikahan RINI ANGGRAENI dan AZHAR DZULFIQAR di BANDUNG Berlangsung Megah, Karangan Bunga Tokoh Publik Curi Perhatian

- Banyuwangi

11 Okt 2026

BANDUNG, NASIONALPOS.COM — Suasana penuh kebahagiaan dan kemeriahan menyelimuti pernikahan Rini Anggraeni, S.Tr.Kes., dan Azhar Dzulfiqar, S.T., yang berlangsung pada Minggu (11/10/2026) di Maison Grande, Bandung, Jawa Barat. Perhelatan istimewa ini menjadi momentum bersejarah bagi kedua mempelai untuk memulai perjalanan baru dalam membangun rumah tangga. Pernikahan tersebut berlangsung dengan nuansa elegan, memadukan kesakralan prosesi dengan …

x
x