Pengamat : Keresahan warga Penghuni Rusunami Gading Nias Residence, mesti Segera Di Tanggulangi Oleh Pemprov Daerah Khusus Jakarta

NasionalPos.com, Jakarta-  Beberapa keluhan warga penghuni Rusunami Gading Nias Residence terhadap kebijakan yang di keluarkan oleh pihak Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) , menunjukkan adanya indikasi buruknya kinerja kepengurusan P3SRS dalam mengelola Rusunami tersebut, demikian di sampaikan Drs Primus Wawo, MSi pengamat Sosial dan Perkotaan kepada wartawan, Jumaat, 14/3/2025 di Jakarta.

“ Atas kebijakan tersebut, membuat warga resah dan bahkan ada warga yang sudah merasakan enggan untuk tinggal di Rusunami Gading Nias Residence tersebut,”ungkap Primus.

Menurut Primus, dari hasil penelusurannya, dan juga diperoleh informasi dari warga penghuni Rusunami tersebut, menyebutkan bahwa perilaku maupun Tindakan dari kepengurusan P3SRS yang di sinyalir sewenang-wenang, tidak peduli kepentingan warga serta di indikasikan lebih mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompoknya, hal tersebut nampak pada sinyalemen adanya kenaikan tarif IPL-SF hingga mencapai 19% dari tarif semula, Adapun alasan kenaikan yang mereka sampaikan adanya tingkat inflasi Jakarta sampai 3% sehingga sangat mempengaruhi beban pemeliharaan yang lain,

Padahal tingkat inflasi di Jakarta tidak mencapi 3%, keputusan P3SRS tersebut, tentunya di tolak Warga, di karenakan kenaikan IPL -SF tersebut memberatkan beban pengeluaran warga yang mayoritas tidak memiliki penghasilan yang memadai, selain itu, keputusan tersebut, tanpa persetujuan warga, namun pihak P3SRS tetap memaksakan keputusan tersebut, di sertai adanya ancaman dari pihak Badan Pengelola kepada warga, dalam bentuk selebaran yang bertuliskan ancaman bagi warga yang tidak melunasi tarif IPL- SF, hingga batas waktu tanggal 15 Maret 2025 mendatang, jika warga tidak melakukan pelunasan pembayaran tarif IPL- SF yang baru, bakal mendapatkan sanksi seperti pemblokiran kartu akses masuk dan juga pemblokiran penggunaan lift.

“ Kami menilai apa yang di alami warga Rusunami Gading Nias tersebut, merupakan sinyalemen yang buruk dalam pengelolaan sebuah Rusunami, dan bahkan di duga tindakan tersebut menciderai hak-hak para penghuni yang di atur dalam Hak-hak penghuni Rusunami diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun), dan juga Pergub DKI Jakarta No.44 Tahun 2024 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun“tukas Drs. Primus Wawo, Msi.

Oleh karena itu, lanjut Primus, apabila mencermati permasalahan tersebut, maka tentunya sudah semestinya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dalam hal ini adalah DPRD dan Gubenur Pramono Anung, turun tangan dengan menurunkan team khusus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, serta melakukan mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah Khusus Jakarta beserta jajarannya, baik itu Kepala Bidang, Kepala Seksi maupun Kepala Suku Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman di lima wilayah Kota Administrasi & satu Kabupaten administrasi  yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap keberadaan seluruh P3SRS di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, khususnya P3SRS Rusunami Gading Nias Residence, agar segera mencegah terjadinya perilaku sewenang-wenang pengurus P3SRS Gading Nias Residence yang di sinyalir mendorong munculnya keresahan warga Rusunami tersebut.

“ Saya sangat berharap DPRD dan Gubernur Pramono Anung, segera menyelesaikan permasalahan yang sudah lama berlarut-larut terjadi, serta meresahkan warga Jakarta yang tinggal di Rusunami, melalui kebijakan yang tegas dan komprehensif, sehingga tidak ada lagi persoalan semacam itu di masa kini dan di masa mendatang.”pungkas Primus.