Bakal Naik 9,68% Pagu Indikatif Kemendikbud-Ristek 2023 Di Sorot DPR RI

- Editor

Kamis, 2 Juni 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nasionalpos.com, Jakarta– Dalam raker dengan Mendikbudristek, Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menanggapi dan menyoroti pagu indikatif Kemendikbud-Ristek. Menurutnya, beberapa program yang sudah dijalankan kementerian memang dirasakan dampaknya seperti KIP dan lainnya. Namun, politis PDIP itu juga  menyoroti keberpihakan pemerintah terhadap sekolah atau kampus swasta. Dari postur anggaran tersebut, dia menilai belum ada dukungan pemerintah kepada lembaga pendidikan swasta hingga para pendidik dan tenaga kependidikan.

“Pendidikan tinggi jumlah mahasiswa swasta jauh lebih banyak dibandingkan negeri. Kita tidak mengatakan yang negeri diistimewakan, tapi jangan sampai menganaktirikan swasta. Sementara kita lihat dari anggaran ini belum ada politcal will kita,” terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisi X lainnya, Ferdiansyah menekankan bahwa penambahan anggaran tidak sekadar menambah sasaran. Dia berharap ada dampak nyata yang dirasakan dari naiknya anggaran pendidikan. “Anggaran bukan sekadar tambah sasaran, tapi dampaknya juga harus kita ikuti,” tukasnya,

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sedangkan dalam paparannya, MENTERI Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Nadiem Makarim menyampaikan bahwa pagu indikatif Kemendikbud-Ristek pada tahun 2023 adalah Rp80.157.800.000.000,00 (80,157 triliun). Angka itu naik 9,68% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp73.082.900.000.000,00 (73,082 triliun).

Baca Juga :   Dave Laksono : Ada Kebocoran Informasi Terhadap Penangkapan 6 orang Intelijen Asing

“Pagu indikatif di tahun 2023 sebesar Rp80,15 triliun. Dari Rp80,15 triliun itu yang benar-benar bisa digunakan untuk anggaran program, itu rupiah murni nonoperasional sebesar Rp49,79 triliun,” ujar Nadiem dalam Raker bersama Komisi X DPR RI, Kamis (2/6) malam. Dijelaskannya, dari Rp49,79 triliun, yang sifatnya pendanaan wajib sebesar Rp44,53 triliun. “Ini adalah program-program on going seperti PIP, KIP, tunjangan guru, sertifikasi dan seterusnya,” ucap Nadiem

Sementara, lanjutnya, ruang fiskal untuk benar-benar meluncurkan program prioritas Merdeka Belajar hanya sekitar Rp5,26 triliun. “Jadi banyak sekali persepsi bahwa anggaran Kemendikbud-Ristek cukup besar tapi sebenarnya realita untuk program transformasi pendidikan yaitu Merdeka Belajar yang benar-benar bisa kita gunakan untuk program inovatif dan transformasi itu sekitar 5,26 T,” terangnya.

Baca Juga :   Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Apresiasi Kinerja Pj Gubernur

Lebih lanjut, Nadiem mengatakan bahwa dari total kebutuhan anggaran di tahun 2023 sebenarnya mencapai Rp88,159 triliun. Sehingga terjadi defisit hingga Rp8 triliun yang terbagi dalam beberapa pos anggaran.

“Jadi pada saat ini kami mengalami defisit dibandingkan dengan pagu indikatif sekitar sedikit diatas Rp8 triliun. Ini adalah jumlah anggaran kita dibandingkan dengan target yang mau kita capai di tahun depan,” kata dia.

Ada sekitar Rp91 miliar defisit dalam program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, di program Pelestarian dan Pemajuan Bahasa dan Kebudayaan defisit sekitar Rp1,154 triliun. Di program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran selisih sekitar Rp2,94 triliun dan di Program Pendidikan Tinggi selisih kekurangan sekitar Rp997 miliar.

“Di program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi ada sekitar Rp1,984 triliun dan untuk program Dukungan Manajemen kami ada selisih sekitar Rp833 miliar. Jadi ini mungkin data dari pagu indikatif dan kebutuhan berdasarkan usulan dan target kami,” pungkas Nadiem.(*dit)

Loading

Berita Terkait

Ating Rusnatim Cocok Mendampingi Ruhimat di Pilkada Subang
Soal Tawaran Cawagub, Pakar Menilai Posisi PKS di Pilkada Jakarta Strategis
Wacana duet Anies-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024 Ditolak Kader Senior PDIP
Datangi DPC Demokrat Subang Kades Jalan Cagak Ambil Formulir Pencalonan Bupati
Menko Polhukam: Keterbukaan Informasi Jadi Kunci keberhasilan pilkada
Wujudkan Pilkada Jakarta Berintegritas, Pengawas Ad hoc Mesti Miliki Pemahaman Geografis Daerah
BNPT: Kerja sama ASEAN-Australia Mampu Tekan Terorisme di Indonesia
Hilman Sahli Siap Maju di Pilkada Kabupaten Agam, Wakili Aspirasi Pemuda

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 21:29 WIB

Ating Rusnatim Cocok Mendampingi Ruhimat di Pilkada Subang

Selasa, 18 Juni 2024 - 20:33 WIB

Soal Tawaran Cawagub, Pakar Menilai Posisi PKS di Pilkada Jakarta Strategis

Jumat, 14 Juni 2024 - 18:59 WIB

Wacana duet Anies-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024 Ditolak Kader Senior PDIP

Rabu, 12 Juni 2024 - 20:08 WIB

Datangi DPC Demokrat Subang Kades Jalan Cagak Ambil Formulir Pencalonan Bupati

Selasa, 11 Juni 2024 - 21:50 WIB

Menko Polhukam: Keterbukaan Informasi Jadi Kunci keberhasilan pilkada

Selasa, 11 Juni 2024 - 09:45 WIB

Wujudkan Pilkada Jakarta Berintegritas, Pengawas Ad hoc Mesti Miliki Pemahaman Geografis Daerah

Sabtu, 8 Juni 2024 - 21:45 WIB

BNPT: Kerja sama ASEAN-Australia Mampu Tekan Terorisme di Indonesia

Kamis, 6 Juni 2024 - 16:50 WIB

Hilman Sahli Siap Maju di Pilkada Kabupaten Agam, Wakili Aspirasi Pemuda

Berita Terbaru

daerah

Akurasi Data Pemilih Pilkada DKI Jakarta

Senin, 24 Jun 2024 - 19:20 WIB