Ada Martabat Manusia Yang harus di Hormati di balik Aplikasi itu

NasionalPos.com, Jakarta- Masih menyoroti masalah keberadaan driver online di kehidupan masyarakat Indonesia, menyikapi hal itu, maka Dr. Ferlansius Pangalila, SH., MH pengamat Transportasi. Kepada wartawan, Senin, 16 Juni 2025 di Jakarta, ia mengatakan bahwa dulu, masyarakat mengenal ekonomi sebagai aktivitas pasar yang jelas: ada pedagang, pembeli, dan pekerja dengan hak serta kewajiban yang diatur. Namun kini, semuanya bergerak cepat, tersembunyi di balik layar aplikasi. Kita memesan makanan, kendaraan, atau paket—semua dalam sekali sentuh. Praktis, efisien, dan murah.

“Tapi pernahkah  kita berhenti sejenak dan bertanya: siapa yang menanggung biaya sebenarnya dari kemudahan itu? Tentunya Di balik lalu lintas yang hiruk pikuk dan kecepatan layanan digital yang kita nikmati hari ini, ada wajah-wajah yang kerap luput dari perhatian: para pengemudi ojek dan sopir daring yang duduk diam menanti perintah dari layar ponsel mereka.”ucap  Dr. Ferlansius Pangalila, SH., MH yang juga alumnus Universitas Indonesia ini.

Menurutnya, mereka tidak sekadar mengantar barang dan manusia; mereka sedang mempertahankan hidup. Setiap suara notifikasi bukan sekadar informasi—itu adalah pintu rezeki, kadang satu-satunya untuk memberi makan anak, membayar sewa, atau menutup utang yang terus menumpuk. Mereka bekerja tanpa kepastian, tanpa perlindungan memadai, dan sering tanpa suara. Padahal, setiap tenaga yang mereka curahkan adalah bagian sah dari kerja manusia yang seharusnya dihargai, dilindungi, dan diupahkan secara adil. Dalam wajah-wajah lelah itu, terlihat  bagaimana sistem kadang gagal memenuhi tanggung jawab dasarnya: menempatkan martabat manusia di atas efisiensi ekonomi.

“Di sinilah kita melihat paradoks besar era digital. Teknologi, yang semestinya membebaskan manusia dari kerja kasar dan menyejahterakan banyak orang, justru melahirkan kelas pekerja baru yang tidak diakui. Mereka disebut “mitra”, bukan “pekerja”, agar perusahaan bisa lepas dari tanggung jawab hukum: tanpa kontrak kerja formal, tanpa jaminan sosial, tanpa perlindungan pendapatan minimum..”tukas Dr. Ferlansius Pangalila, SH., MH.

Padahal, lanjutnya, relasi mereka dengan platform digital sangat jelas: mereka bekerja, mengandalkan algoritma, mengikuti aturan main aplikasi, dan tak punya kuasa untuk menawar,  tidak hanya di Indonesia, itu terjadi, tetapi juga di banyak negara lain, bahkan negara-negara yang progresif mulai melakukan pembenahan. Inggris, Spanyol, serta sebagian negara bagian Amerika Serikat mulai mengakui hak-hak driver digital.

Mereka berhak atas cuti, perlindungan kecelakaan, dan penghasilan yang layak. Sedangkan di Indonesia dengan jutaan driver online yang menopang logistik kota besar masih tertinggal dalam hal ini. Yang lebih menyedihkan, sebagian dari besar pengguna setia layanan ini ikut terjebak dalam logika sistem.

“Sering kali kita mengeluh kalau pengemudi terlambat, kalau rute tidak sesuai, atau kalau pelayanan tidak ramah. Tapi kita lupa, mereka bekerja dalam tekanan yang luar biasa: sistem rating sepihak, insentif yang berubah-ubah, bahkan risiko pemblokiran akun secara otomatis jika performa dianggap menurun. Tidak sedikit dari mereka yang bekerja 12 jam lebih per hari, hanya untuk mengejar target harian yang kadang tidak realistis, Mereka tidak malas. Mereka hanya tak punya pilihan. “tuturnya.

Lebih lanjut Dr. Ferlansius Pangalila, SH., MH menuturkan, di sinilah negara seharusnya hadir, bukan hanya sebagai fasilitator teknologi, tapi sebagai pelindung keadilan. Mereka membutuhkan kerangka hukum nasional yang mengatur transportasi online secara komprehensif. Bukan hanya regulasi teknis seputar tarif atau batas wilayah, tetapi pengakuan status kerja, perlindungan sosial, mekanisme penyelesaian sengketa antara pengemudi online dengan perusahaan aplikasi, serta pemenuhan hak atas asuransi kesehatan, jaminan hari tua, dan upah minimum yang manusiawi.

Bayangkan jika sistem algoritmik perusahaan bisa diaudit secara transparan, agar tidak terjadi ketimpangan atau pemutusan hubungan kerja sepihak hanya karena satu bintang hilang.

Lebih dari itu, imbuhnya, bayangkan jika sebagai masyarakat pengguna mulai menumbuhkan empati digital kesadaran bahwa di balik layanan murah dan cepat, ada manusia yang mengorbankan waktu, tenaga, dan kadang keselamatannya untuk memenuhi ekspektasi pengguna jasa mereka, pada masalah driver ojek online, saat ini, tidak sedang berbicara soal belas kasihan, melainkan sedang bicara soal keadilan. Keadilan berarti memberikan yang menjadi hak seseorang, bukan berdasarkan belas hati, tapi karena sistem menjamin martabat mereka. Tidak cukup hanya menyebut mereka “pahlawan digital” saat pandemi, lalu melupakan mereka ketika ekonomi kembali stabil.

“Teknologi bisa membantu manusia, tapi teknologi juga bisa memperalat manusia jika tidak dikendalikan oleh nilai-nilai yang adil. Di sinilah peran negara, masyarakat, dan korporasi harus bersinergi: membangun sistem yang menjunjung martabat mereka, bukan sekadar mengejar efisiensi dan profit, Para driver online itu bukan robot. Mereka tidak dibayar untuk sekadar patuh pada aplikasi. Mereka adalah manusia yang bekerja, berpeluh, dan berharap. Sama seperti kita.”pungkas Dr. Ferlansius Pangalila, SH., MH yang juga peneliti di bidang sosial dan hukum.