Penjelasan Soal Menggugat Corporate Turut Menggugat Rezim Jokowi

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan adanya video berdurasi sekitar 7 menit di youtube channel cahyo arema, dengan Judul “ Menuntut Keadilan Menggugat Corporate dan Negara.” Tentunya video tersebut di respon oleh masyarakat luas, serta dengan berbagai komentarnya, bahkan adanya  yang bertanya dan bahkan menuduh dengan nada nyinyir kenapa  dirinya menggugat perusahaan, tapi menyerempet-nyerempet pemerintah, demikian disampaikan Dody Ilham salah seorang pengemudi GreenSM kepada wartawan, Senin, 30 Juni 2025 di Jakarta.

“ Izinkan saya jelaskan ini secara jernih, faktual, dan berlandaskan pengalaman pribadi, Saya Tidak Asal Suara. Saya Berbicara Berdasarkan Lebih dari 8 Tahun Pengalaman Lapangan, menyelami dunia transportasi online sebagai pengemudi. Saya hidup dari profesi ini. Saya tahu denyut nadi algoritmanya, standar gandanya, bahkan ketidakpastian hukumnya.”ucap Dody Ilham.

Selama itu, lanjut Dody,  dirinya hanya sekali disuspend karena offbid lebih dari 3 bulan, dan saat banding dirinya diterima, kemudian akun miliknya diaktifkan kembali. Artinya: selama ini dirinya bukan mitra bermasalah. Justru dirinya merupakan driver teladan dalam ketertiban procedural, namun kenyataannya kini hanya di GreenSM, diirnya disuspend sepihak tanpa pemberitahuan resmi, tanpa klarifikasi, dan tanpa dasar hukum tertulis. Ini bukan pelanggaran teknis, sehingga dirinya mengganggap kebijakan dari Green SM tersebut merupakan penghancuran reputasi profesionalnya.

“Saya perlu juga jelaskan mengapa menyebut menggugat negara? Karena negara dalam hal ini pemerintah Jokowi telah berdiam diri terlalu lama, padahal pada tahun pertama masa jabatan Presiden Jokowi, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah menolak keberadaan transportasi online karena tidak memiliki dasar hukum.”ungkap Dody Ilham yang Juga Aktivis 98 dari FKSMJ (Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta)

Tapi, sambung Dody,  ternyata keputusan beliau dicabut dalam waktu kurang dari 24 jam. dan tak lama kemudian, beliau direshuffle, kemudian setelah itu justru selama 10 tahun penuh pemerintahan Presiden Jokowi, tidak ada satu pun produk hukum yang secara jelas, adil, dan formal melindungi para pengemudi ojol, Artinya: negara tidak hadir. Negara membiarkan pengemudi jadi obyek eksploitasi algoritmik, dibungkus dalam istilah “kemitraan”, padahal realitanya tunduk tanpa perlindungan. Suspend bisa terjadi kapan saja — tanpa mekanisme keadilan.

“ Mereka yang Nyinyir, Mungkin Belum Pernah Rasakan Suspend Tanpa Prosedur, bagi yang sinis dan bilang, “ngapain bawa-bawa Jokowi?”, saya ingin tanya balik, Kalau 10 tahun pemerintah tidak bisa menghadirkan satu pasal pun untuk melindungi Anda dari suspend sepihak, apakah Anda akan diam saja?”tukas Dody Ilham.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa dirinya tidak bicara karena benci pemerintah, namun dirinya bicara karena dirinya sebagai saksi langsung dari ketidakadilan yang dilanggengkan oleh absennya kebijakan, dikarenakan lebih dari 8 tahun menjaga nama baiknya sebagai pengemudi, lalu kemudian saat ini dirinya dicederai oleh satu platform yang bertindak tanpa prosedur.

“ Di dalam negara demokratis, kedaulatan ada di tangan rakyat, oleh karena itu ketika negara diam, maka suara rakyat harus menggema, Saya tidak sedang cari sensasi, akan tetapi Saya sedang membela martabat profesi saya, dan sebagai warga negara saya berhak  menagih tanggung jawab negara, Jadi kalau ada yang nyinyir bertanya kenapa saya menyebut Jokowi, jawabannya jelas: karena selama dua periode ini, tidak ada satu pun keputusan konkret untuk melindungi kami, Suspend tanpa perlindungan hukum adalah luka. Diam terhadapnya adalah pengkhianatan.”Tandas Dody Ilham