Presiden Gober Community Desak Pemerintah Wujudkan Keadilan Sosial dalam Ekosistem Transportasi Online Indonesia

NasionalPos.com, Jakarta- Sudah lebih dari satu dekade ekosistem transportasi online hadir di Indonesia. Namun hingga hari ini, para pengemudi online yang menjadi ujung tombak layanan transportasi digital masih diperlakukan sebagai mitra semu tanpa jaminan hukum, sosial, dan ekonomi yang layak, Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa negara wajib, Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, demikian disampaikan Dody Ilham kepada Wartawan, Selasa, 8 Juli 2025 di Jakarta.

“Namun yang terjadi justru sebaliknya para pengemudi online, Diperbudak oleh algoritma yang tidak transparan, Ditindas oleh pemotongan sepihak dan skema tarif yang tidak adil, Ditinggalkan oleh negara dalam jaring kuasa kapital digital.”ungkap Dody Ilham.

Menurut Dody, Pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-113 (ILC-ILO) di Jenewa, Juni 2025, dunia secara resmi mengakui bahwa Pengemudi transportasi online adalah PEKERJA PLATFORM DIGITAL dan berhak mendapatkan: Perlindungan hukum, Jaminan sosial, Hubungan kerja yang adil, oleh karena itu, tidak ada lagi alasan untuk menunda, Reformasi regulasi, Penegakan hukum digital, dan Reposisi pengemudi sebagai subjek pembangunan nasional, tidak hanya itu, sesungguhnya ada persoalan ojol yang mendesak yakni Tidak adanya payung hukum yang mengikat aplikator digital secara pidana maupun administrative, sehingga Aplikator semena-mena menentukan tarif, memotong komisi, dan menyuspensi akun tanpa perlindungan hukum.

“Sedangkan PP No. 28 Tahun 2025 yang di terbitkan oleh Presiden Prabowo, belum mencantumkan sanksi tegas terhadap aplikator yang melanggar prinsip keadilan digital, dan juga Belum ada penegakan terhadap audit sistem algoritma dan dompet digital, “tukas Dody

Hal tersebut, lanjut Dody, membuktikan Negara absen selama 10 tahun, itu jelas nampak karena Tidak ada pengawasan, tidak ada audit, dan tidak ada akuntabilitas dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, kondisi semacam ini, tidak boleh dibiarkan terus berlangsung, oleh sebab itu, di perlukan Langkah solusi yang fundamental, dan komprehensif,

Yakni perlunya UU Ekonomi Digital & Perlindungan Pekerja Digital yang di dalamnya tedapat klausul yang Merumuskan klasifikasi pengemudi online sebagai pekerja formal berbasis hubungan kerja digital, Menjamin perlindungan hak-hak dasar (upah layak, cuti, jaminan sosial, dan keterlibatan dalam penentuan kebijakan tarif), serta pemberlakuan Blockchain Audit System dengan mewajibkan semua aplikator menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan: Transparansi tarif dan komisi, Keamanan data transaksi dan saldo driver, serta juga di haruskan adanya Audit terbuka oleh negara dan komunitas driver.

“Tidak hanya itu, seharusnya di dalam PP No. 28 Tahun 2025 dicantumkan pemberian sanksi administratif, pidana, dan pencabutan izin operasi bagi siapapun yang menerapkan keuangan digital, yang tentunya sanksi itu di terapkan bagi mereka yang melanggar prinsip keadilan digital, melakukan praktik algoritmik diskriminatif, dan tidak memenuhi standar audit sistem.”tegas Dody.

Mencermati kondisi tersebut, sambung Dody, maka dirinya sebagai pelaku transportasi online sejak 2017 dan anggota aktif APOB serta FSPPOB menyerukan kepada seluruh pemangku kebijakan agar kembalikan kedaulatan rakyat dalam sistem ekonomi digital, tegakkan keadilan sosial dalam era platformisasi ekonomi, serta bangun kembali semangat gotong royong melalui koperasi pekerja sebagai bentuk nyata Self-Determination Right rakyat Indonesia.

“Cukup sudah satu dekade penindasan algoritmik, Kini saatnya bangsa ini berdiri untuk anak-anak negerinya sendiri, Pengemudi online bukan sekadar mitra. Kami adalah pekerja. Kami adalah warga negara. Kami adalah subjek pembangunan nasional.”tandasnya.