Home » Headline » Pembahasan Revisi KUHAP Jangan Terburu Buru Tapi Jangan Larut Dalam Polemik “

Pembahasan Revisi KUHAP Jangan Terburu Buru Tapi Jangan Larut Dalam Polemik “

dito 22 Jul 2025 384

NasionalPos.com, Jakarta-Urgensi revisi KUHAP perlu dilihat dari berbagai perspektif. Dari satu sisi, perlu adanya pembaharuan hukum acara pidana agar lebih modern, efisien, dan menjamin hak asasi manusia.

Demikian disampaikan A. Darwin Rangreng SH MH pengacara publik kepada wartawan, Selasa, 22 Juli 2025 di Jakarta.

“Sistem peradilan pidana maupun perdata yang usang dapat menghambat penegakan hukum yang berkeadilan. Namun, di sisi lain, proses revisi harus dilakukan secara hati-hati dan matang agar tidak menimbulkan masalah baru. ” Ucap A. Darwin Rangreng SH MH yang juga menjabat sebagai VIP Presiden kongres Advokat Indonesia Juanda Jakarta.

Menurutnya, jika di lakukan terburu-buru pengesahan Revisi KUHAP tersebut maka dapat berdampak negatif, bahkan berpotensi melanggar HAM jika substansi revisi tidak disusun dengan baik, maka akan bisa menimbulkan polemik di masyarakat maupun di kalangan penegak hukum dan praktisi hukum, sehingga dengan demikian,

Baca Juga :  Mendag Minta Maaf Tak Mampu Melawan Mafia Minyak

Urgensi revisi KUHAP tergantung pada bagaimana keseimbangan antara kebutuhan pembaharuan dan potensi risiko yang ditimbulkan dapat dijaga.

Selain itu, lanjut A. Darwin Rangreng SH. MH, anggapan bahwa revisi KUHAP berpotensi melanggar HAM, karena itu perlu ditinjau secara cermat, yakni bahwa munculnya Kontroversi di karenakan beberapa pasal dianggap memberikan ruang bagi penegakan hukum yang represif. Misalnya, jika pasal-pasal tersebut tidak dirumuskan secara jelas dan spesifik, dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan sipil.

” Oleh karena itu sangat penting untuk memastikan bahwa revisi KUHAP benar-benar melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humanis dan menghormati HAM.” Tandas A. Darwin Rangreng SH MH

Baca Juga :  Pastikan Penanganan Darurat Berjalan Baik, Kepala BNPB Bertolak ke Semarang

Tidak hanya itu, sambungnya, perlu juga kajian mendalam serta adanya partisipasi publik yang luas untuk memastikan revisi KUHAP tidak bertentangan dengan konstitusi dan menjamin keadilan bagi semua pihak.

” Revisi KUHAP jangan terburu buru pembahasannya, tapi jangan juga larut dalam polemik, untuk itulah harus tersusun dengan baik, transparan, memperhatikan pendapat masyarakat, serta memilahnya, mana pendapat yang bisa di terima dengan akal sehat dan mana yang tidak bisa di terima dengan akal sehat., soal puas atau tidak puas, silahkan yang tidak puas menggugat nya ke Mahkamah Konstitusi ” pungkas A. Darwin R Rangreng, SH, MH.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Bupati Garut Buka Rakar GTRA 2026 dan Kenalkan Skema Baru Redistribusi Lahan

Admin Redaksi

18 Apr 2026

  Garut,Nasionalpos.com Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memimpin Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tingkat Kabupaten Garut Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kamis (16/4/2026). Pertemuan ini membahas penguatan sinergi lintas sektor guna memastikan penataan aset tanah mampu memberikan keadilan sosial dan nilai …

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Perkuat Seluruh Pos Keamanan serta Rest Area di PT Freeport Indonesia

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

  NASIONALPOS.com | Papua – Pascaserangan mendadak dan mematikan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, TNI bahkan menyiagakan kendaraan tempur taktis, salah satunya panser Anoa Pindad, di sejumlah titik PT Freeport Indonesia. Dengan mengenakan senjata lengkap, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyambangi Rest Area Mile 50 PT Freeport …

Wakil Bupati berharap kegiatan undian ini dapat semakin memotivasi masyarakat untuk meningkatkan budaya menabung

Admin Redaksi

15 Apr 2026

Nasionalpos.com/Musi Rawas – Bank Sumsel Babel menggelar kegiatan penyaringan hadiah undian grand prize Tabungan Pesirah sebagai bentuk apresiasi kepada para nasabah setia, khususnya di wilayah Musi Rawas dan Musi Rawas Utara.   Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Musi Rawas Utara H. Junius Wahyudi, Wakil Ketua DPRD Muratara, Pimpinan Cabang Bank Sumsel Babel Muara Rupit …

DPRD Musi Rawas Gelar Paripurna Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025

Admin Redaksi

15 Apr 2026

Nasionalpos.com/MusiRawas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas (Mura) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3/2026). Rapat yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Musi Rawas tersebut dihadiri sebanyak 21 dari total 40 anggota DPRD. Jalannya rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD …

Ketua DPRD Musi Rawas Hadiri Musrenbang Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2027

Admin Redaksi

15 Apr 2026

Nasionalpos.com/Musi Rawas — Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, bertempat di Auditorium Pemkab Musi Rawas, Selasa (31/3/2026). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Musi Rawas, H. Suprayitno, dan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko Bidang …

x
x