- Top NewsKomisi IV DPR RI Terima Audensi Siap Perjuangkan Nasib Pembudidaya Benih Lobster
- HeadlineTragedi Little Aresha Yogyakarta, Catatan Penting Bagi Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah
- HeadlineNegara di Era Perang Narasi: Disinformasi: Senjata Tak Kasat Mata Yang Melumpuhkan (2)
- PolitikDPD Partai Hanura Jabar Gelar Musda 2026 di Bandung
- PolitikPartai Hanura Gelar Musda 2026 di Bandung, Fokus pada Regenerasi Kepemimpinan
FAMPI Ajukan Grasi untuk Setnov lewat Menteri Hukum.
NasionaPos.com, Jakarta-
Juru bicara Front Aksi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (FAMPI) Ratih Paulina, kepada wartawan, ia mengatakan bahwa di kabulkannya permohonan Peninjauan Kembali terpidana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto, tentunya putusan PK tersebut sudah incrach, dan bisa memiliki konsekuensi hukum terhadap terpidana Setyo Novanto.
” Ya, tentunya konsekuensi hukum nya adalah pengurangan masa tahanan sesuai bunyi putusan PK tersebut bagi Setya Novanto selama 12 Tahun 6 bulan, ” ungkap Ratih Paulina kepada wartawan, Jum’at, 25 Juli 2025 di Jakarta.
Namun, lanjut Ratih, ada konsekuensi hukum lainnya, selain pengurangan masa tahanan tersebut, dan atas dasar PK Mahkamah Agung tersebut dapat menjadi dasar bagi pengajuan grasi kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap Terpidana Bapak Setyo Novanto, di karenakan pada putusan PK Mahkamah Agung tersebut di dasarkan pada adanya novum, yang memungkinkan terpidana Bapak Setyo Novanto menjalani hukuman Bebas Bersyarat.
” Ya, ada peluang bagi Setnov untuk di mohonkan grasi atau amnesti sekalipun kepada Presiden Prabowo, yang mengacu pada putusan PK Mahkamah Agung atas perkara kasus korupsi e-ktp 2011, tentunya permohonan grasi atau amnesti dll tersebut di dasar kan rasa kemanusiaan dan keadilan.” Tukas Ratih.
Lebih lanjut Ratih mengatakan bahwa di karenakan Setyo Novanto sudah menjalankan masa hukuman sesuai vonis pengadilan pada perkara korupsi e-Ktp tahun 2011, dengan iklas, sungguh-sungguh, berkelakuan baik, serta kooperatif, selain itu di karenakan factor usia, terkadang Setyo Novanto mengalami sakit yang perlu penanganan dari dokter, sehingga tidak memungkinkan beliau menjalani sisa tahanan selama 12 tahun 6 bulan
” Tentunya demi rasa kemanusiaan dan Keadilan, maka ada peluang di ajukan grasi, abolisi, amnesti dll bagi pak Setyo Novanto kepada Presiden Prabowo ” tukas Ratih yang juga koordinator Koalisi Mahasiswa Putri Jakarta.
Pengajuan grasi, sambung Ratih, tentunya juga mengacu pada Sila ke 2 dan sila 5 Pancasila, yakni tentang rasa keadilan yang di ciderai oleh sanksi hukum yang di kenakan kepada Setnov di karenakan oleh kerugian negara akibat kasus korupsi e-KTP yang hanya Rp 2 triliun, sedangkan korupsi timah yang merugikan negara ratusan triliun rupiah, si terdakwa hanya di hukum 6 tahun penjara, bukan hanya itu dengan di kabulkan permohonan Peninjauan kembali perkara tersebut oleh MA, maka ada koreksi terhadap vonis hukum yang di putuskan oleh majelis hakim terhadap Setnov, dan itu bisa berpeluang pemberian grasi kepada Setnov
” Nah, oleh karena itu, hari ini kami bersurat kepada Menteri Hukum, untuk memohon kepada Presiden Prabowo, melalui Menteri Hukum, agar Presiden Prabowo, demi keadilan dan kemanusiaan, berkenan memberikan grasi kepada Setnov, Setnov itu korban konspirasi, beliau layak mendapatkan grasi atau bahkan amnesti.” Pungkas Ratih.
Di tulis dan di sampaikan oleh Waspada,S. Ag, MM Dosen PG PAUD UNUSIA & Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor. Tragedi memilukan yang dilakukan oleh pengelola Daycare dan pekerjanya seperti di Daycare Little Aresha Yogjakarta, sesungguhnya bukan yang pertama kali. Sebelumnya telah terjadi hal serupa dibeberapa daerah, akan tetapi hal tersebut tidak membuat jera oleh oknum pengelola …
Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Perang modern tidak selalu dimulai dengan serangan fisik. Ia sering kali dimulai dari sesuatu yang tampak sepele: informasi yang dipelintir. Di era digital, peluru pertama bukanlah rudal—melainkan narasi. Dan yang ditembak bukan tubuh, tetapi persepsi. Disinformasi bekerja tanpa suara, tanpa jejak yang kasat …
Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia- LAKI) NasionalPos. Com, Jakarta – Negara jarang runtuh karena kekurangan kekuatan. Ia runtuh ketika kehilangan kendali atas makna. Hari ini, kekuasaan tidak lagi semata ditentukan oleh siapa yang menguasai wilayah, sumber daya, atau aparat keamanan. Kekuasaan semakin ditentukan oleh siapa yang mampu mengendalikan persepsi publik—siapa yang dipercaya, …
NasionalPos.com, Jakarta- Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi tonggak historis dalam reformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional. Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan, regulasi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan legislasi, tetapi juga menjadi bentuk koreksi atas ketimpangan struktural yang selama ini menempatkan pekerja domestik dalam posisi rentan dan minim perlindungan. Secara empiris, urgensi kehadiran UU …
Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Beberapa hari terakhir, negeri tercinta ini dihadapkan pada isu sensitif soal agama dan masalah konflik Papua . Jika pemerintah salah atau abai dalam menangani hal tersebut, maka kedaulatan NKRI taruhannya. Ironisnya, isu agama dan kondisi Papua mencuat di tengah konflik global akibat perang Iran Vs …
NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …
NASIONALPOS.com II Banyuwangi, 20 November 2024 – Kasus penipuan dan pemerasan yang mengatasnamakan media Tribunnews kembali terjadi. Kali ini, pelaku yang diduga bernama Noviar Arya Putra, bersama dengan kontak bernama Tiara, berhasil menipu korban melalui aplikasi WhatsApp. Modus yang digunakan kali ini mengarah pada ancaman penyebaran video asusila yang direkam secara video call (VC). …
Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Musyawarah Kabupaten (Muskab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), sukses digelar di Aula Kantor Camat Lengayang pada Kamis (18/9) siang. Acara tersebut dimulai pukul 13.30 WIB dan berlangsung hingga selesai dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan antar sesama insan pencak silat. Muskab kali ini …
NasionalPos.com, Depok– Diperoleh informasi yang menyebutkan bahwa Pangdivif 1 Kostrad yang baru, Brigjen TNI Bobby Rinal Makmun sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya menggantikan Mayjen TNI Dedy Kusmayadi akan masuki masa Pensiun, secara resmi di lantik langsung oleh Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dalam suatu upacara serah terima jabatan (Sertijab) …
NasionalPos.com, Jakarta- Koperasi Merah Putih, sebuah gerakan ekonomi berbasis desa yang diinisiasi oleh pemerintah, mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Koperasi ini sungguh sungguh sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang bertinggal di wilayah pedesaan, dan bahkan bisa mengurangi ketergantungan pada tengkulak serta rentenir, demikian di sampaikan Faris Galuh Pratama Koordinator Gerakan Masyarakat Berdikari …
NasionaPos.com, Jakarta- Diperoleh informasi yang menyebutkan adanya indikasi oknum Kementerian Perhubungan RI yang di duga menciptakan suasana tidak kondusif untuk menyelesaikan permasalahan di kalangan ojol, Sinyalemen itu nampak ketika bakal di gelar nya FGD yang di laksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI yang nampak nya mengundang para pihak yang selama ini berkaitan erat dengan permasalahan …
NasionalPos.com, Jakarta- Totok Ketua Forum Mahasiswa Jakarta Peduli Perumahan Rakyat, kepada wartawan, ia mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi telah terjadi kekerasan itu terjadi bukan hanya sekali, namun berulang kali dialami warga pemilik dan penghuni Rusunami Gading Nias Residence, Kelapa Gading (hanya sekitar 10% warga sesuai klaim dari Pengurus PPPSRS), dan nampaknya kejadian itu sudah berlangsung …
Banyuwangi – Nasionalpos.com ll Gerah terhadap pemberitaan yang menyudutkan Muhammad Murni (35) warga Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kab Banyuwangi dengan judul berita ” Aksi Koboy Warga Todong Menggunakan Senpi Ke Jukir” menggelar jumpa pers dengan beberapa awak media di Banyuwangi . Jumpa pers itu di geber , Kamis (31/10/2024) siang di warung Mbok Judges …
Comments are not available at the moment.