Home » Ekonomi » Tempo Doeloe KUD Sarang Korupsi, Kini Koperasi Merah Putih Sarang Inovasi & Kreasi Ekonomi

Tempo Doeloe KUD Sarang Korupsi, Kini Koperasi Merah Putih Sarang Inovasi & Kreasi Ekonomi

dito 28 Jul 2025 1.680

NasionalPos.com, Jakarta-

Koperasi Merah Putih, sebuah gerakan ekonomi berbasis desa yang diinisiasi oleh pemerintah, mendapatkan sambutan positif dari masyarakat.

 

Koperasi ini sungguh sungguh sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang bertinggal di wilayah pedesaan, dan bahkan bisa mengurangi ketergantungan pada tengkulak serta rentenir, demikian di sampaikan Faris Galuh Pratama Koordinator Gerakan Masyarakat Berdikari kepada wartawan, Senin, 28 Juli 2025 di Jakarta.

“Koperasi Merah Putih dapat menjadi wadah untuk mengoptimalkan potensi desa dan membangun ekonomi yang lebih mandiri, ini semua terwujud berkat kecermatan Presiden Prabowo Subianto dan juga Budi Arie Setiadi Menteri Koperasi dalam membaca peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan “ucap Faris Galuh Pratama.

Baca Juga :  Ruang Udara untuk Israel Telah Dibuka Pemerintah Saudi Arabia

Menurutnya, Koperasi Merah Putih diakui sebagai gerakan nasional yang bertujuan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa, yang sangat berbeda dengan konsep Koperasi Unit Desa ( KUD) di Era Order Baru, kalau KUD masih menerapkan sistem keuangan tradisional yang rentan adanya penyalahgunaan pengelolaan keuangan nya, sehingga menciptakan kondisi koperasi berhenti bahkan kolaps alias bangkrut,

Sedangkan Koperasi Merah Putih ini, menerapkan sistem keuangan modern, yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan layanan.

“Penerapan teknologi digital ini diharapkan dapat memberdayakan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, serta pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan ” tukas Faris.

Oleh karena itu, sambungnya, keberadaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berperan aktif dalam mendukung program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan menghadirkan Digi Koperasi, yang berperan sebagai integrator yang menghubungkan antara koperasi, rantai pasok BUMN, akses ke marketplace UMKM, hingga dashboard guna melakukan pemantauan performansi koperasi.

Baca Juga :  Firli Bahuri Memang Mantul, Digoyang Malah Tangkap Koruptor

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Keberadaan Digi Koperasi diharapkan dapat mendukung pengelolaan dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih menjadi lebih efisien dan efektif melalui sejumlah fitur yang andal, termasuk penyediaan internet berkecepatan tinggi.

“Ini lah perbedaan KUD dengan Koperasi Merah Putih, KUD Di masa lalu sarang Korupsi, Koperasi Merah Putih Sarang Inovasi”pungkasnya.

Comments are not available at the moment.

Sorry, the comment form has been disabled on this page/article.
Related post
Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum, Usut Rp 50 Milyar APBD 2026 Pemprov DKI Jakarta, Untuk Pembangunan RSUD Cakung

dito

24 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Terkait dengan adanya temuan dugaan adanya dana Rp 50 Milyar bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 Pemprov DKI Jakarta, yang semestinya peruntukkannya membangun Rumah Sakit Daerah Cakung, yang total membutuhkan biaya Rp 400 milyar, namun hingga saat ini pembangunan fisiknya belum ada,   Maka kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, …

Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x