Home » Headline » Menko Polkam Tegaskan Kesiapsiagaan RI Hadapi Ancaman Tsunami Akibat Gempa Rusia

Menko Polkam Tegaskan Kesiapsiagaan RI Hadapi Ancaman Tsunami Akibat Gempa Rusia

Dame.T 30 Jul 2025 229

Jakarta,NasionalPos.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan menyampaikan kepada seluruh jajaran terkait untuk menyiapkan segala kemungkinan yang terjadi dan memastikan kondisi siaga dihadapkan dengan adanya potensi tsunami akibat gempa bermagnitudo 8,7 yang terjadi di lepas pantai Semenanjung Kamchatka, Rusia, pada Rabu (30/7) pukul 06.24 WIB yang diperkirakan juga akan berdampak ke wilayah Indonesia.

Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dampak yang mungkin akan sampai di Indonesia yaitu adanya potensi kenaikan muka air laut di beberapa wilayah yang diperkirakan mencapai 0,5 meter. Wilayah yang perlu mendapatkan pemantauan dan perhatian khusus meliputi Papua, Maluku Utara, Gorontalo, dan sebagian Sulawesi Utara. BMKG telah mengaktifkan peringatan dini tsunami dengan level Waspada/Siaga untuk beberapa wilayah tersebut.

Baca Juga :  BPSDM Kemendes Diminta Evaluasi ‘Output’ Kinerja Pendamping Desa

Mencermati kondisi tersebut, Menko Polkam Budi Gunawan menyampaikan instruksi kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah persiapan dan pencegahan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, BNPB dan BPBD, TNI/Polri Basarnas dan BMKG untuk menyiapkan Posko Tanggap Darurat di provinsi terkait dan meningkatkan kewaspadaan, menyiapkan personel di lapangan untuk siap dalam mendukung dan melaksanakan evakuasi termasuk dengan pengamanan jalur evakuasi, pengendalian massa, menjaga fasilitas vital di pesisir, menyiagakan tim SAR maritim dan udara di posisi yang memiliki kerawanan, mengumumkan peringatan resmi serta mengurangi aktivitas di pantai dan pelabuhan, dan memutakhirkan peringatan setiap 30 menit hingga ada pernyataan berakhirnya ancaman tsunami (all-clear).

“Seluruh komponen pemerintah baik pusat maupun daerah sudah siap untuk antisipasi dengan bergerak cepat dan tepat. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama pemerintah. Saya juga mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak panik, dan mengikuti instruksi resmi di lapangam,” tegas Menko Polkam Budi Gunawan dalam siaran pers, Rabu (30/7/2025).

Baca Juga :  Jaksa Agung ST Burhanuddin Terima Penghargaan Pertama di Era Kabinet Merah Putih dari CNBC Indonesia

Sambil menunggu kondisi yang sudah siap dinyatakan clear dihimbau kepada Masyarakat untuk:

* menjauhi pantai, muara sungai, dan aktivitas perairan di wilayah yang masuk peringatan BMKG.
* tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Seluruh informasi resmi hanya bersumber dari BMKG, BNPB, BPBD, dan aparat TNI/Polri.
* Menyiapkan kebutuhan darurat secukupnya jika berada di wilayah pesisir dan ikuti langkah-langkah serta jalur evakuasi yang telah ditentukan bila terjadi ancaman tsunami.(red)

 

Comments are not available at the moment.

Sorry, the comment form has been disabled on this page/article.
Related post
Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x