KPU Bakal Pertahankan Hasil Pemilu 2024 Saat Di sidang MK

- Editor

Jumat, 22 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta- KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bakal mempertahankan hasil Pemilu 2024 yang telah ditetapkan pada Rabu (20/3) dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai penyelenggara pemilu, hal itu merupakan bentuk pengejawantahan dari prinsip akuntabilitas.

Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih menunggu informasi dari MK terkait perkara yang diregistrasi. Pengajuan sengketa hasil Pemilu 2024 oleh peserta pemilu masih dibuka hingga Sabtu 23/3/2024.
“Sebagai penyelenggara pemilu, kami akan mempertahankan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan secara nasional pada Rabu pukul 22.19 WIB, karena salah satu prinsip penyelenggara pemilu itu harus memiliki unsur akuntabilitas,” kata Idham kepada wartawan di KPU, Jumat 22/3/2024.
Ia meyakini, hasil Pemilu 2024 yang direkapitulasi secara manual berjenjang telah memenuhi unsur akuntabilitas. Guna menunjang kinerja selama sidang PHPU nanti, Idham juga mengatakan KPU bakal menyiapkan war room atau lokasi khusus.

Mengingat, yang bakal disengketakan oleh peserta pemilu bukan hanya hasil pemilu presiden-wakil presiden, tapi juga pemilu legislatif tingkat DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

“Yang kita ketahui dapilnya begitu banyak, lebih dari 2.700 dapil,” terang Idham.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sidang sengketa Pilpres 2024 di MK sendiri bakal berlangsung paling lama 14 hari kerja dan kemungkinan baru dimulai pada 25 Maret 2024. Sementara itu, MK memiliki jangka waktu 30 hari kerja untuk menyidangkan sengketa Pileg 2024 yang kemungkinan rampung pada awal Juni mendatang.

Menurut Idham, penetapan calon terpilih akan sangat tergantung oleh ada tidaknya perkara yang disengketakan di MK. Jika ada satu dapil dalam satu provinsi yang hasilnya diperkarakan, KPU belum dapat menetapkan calon terpilih pada provinsi tersebut.

“Untuk yang tidak ada sengketa di dapilnya, sangat bergantung, itu harus menunggu,” ujar Idham

“Di Jawa Barat itu ada 11 dapil. Maka kalau sekiranya ada satu dapil yang sedang bersangkutan di MK, maka penetapannya menunggu dapil yang selesai dibacakan putusannya oleh MK,” tandasnya.

Berita Terkait

Menhub Sebut Penyeberangan Sumatera-Jawa ditambah Jadi 146 trip
TNI AL dan Brimob lakukan mediasi setelah terjadi bentrok di Sorong
Banyak Nemo Menggemaskan, Konservasi Carita Banten Dipadati Wisatawan
Peringati 68 Tahun Injil Masuk Ke Maybrat, Satgas Yonif 623 Gelar Acara Jalan Santai
Pemerintah Terapkan WFH dan WFO Bagi ASN pada 16-17 April 2024
Pengurus Pusat Pemuda Panca Marga Kutuk Tindakan Brutal OPM
Soal Merapat ke Prabowo Subianto, PKB: Kami Masih Fokus di MK
Presiden Jokowi Tinjau Stasiun Pasar Senen

Berita Terkait

Minggu, 14 April 2024 - 20:12 WIB

Menhub Sebut Penyeberangan Sumatera-Jawa ditambah Jadi 146 trip

Minggu, 14 April 2024 - 19:47 WIB

TNI AL dan Brimob lakukan mediasi setelah terjadi bentrok di Sorong

Minggu, 14 April 2024 - 19:22 WIB

Banyak Nemo Menggemaskan, Konservasi Carita Banten Dipadati Wisatawan

Sabtu, 13 April 2024 - 18:22 WIB

Peringati 68 Tahun Injil Masuk Ke Maybrat, Satgas Yonif 623 Gelar Acara Jalan Santai

Sabtu, 13 April 2024 - 17:11 WIB

Pemerintah Terapkan WFH dan WFO Bagi ASN pada 16-17 April 2024

Senin, 8 April 2024 - 21:44 WIB

Soal Merapat ke Prabowo Subianto, PKB: Kami Masih Fokus di MK

Senin, 8 April 2024 - 21:16 WIB

Presiden Jokowi Tinjau Stasiun Pasar Senen

Senin, 8 April 2024 - 20:00 WIB

PODSI Siapkan Tim Canoeing Incar Tiket Olimpiade Paris di Jepang

Berita Terbaru