Home » Headline » Pemberian Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti untuk Hasto Kristiyanto, Di duga Bermotif Rekonsiliasi Politik

Pemberian Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti untuk Hasto Kristiyanto, Di duga Bermotif Rekonsiliasi Politik

dito 02 Agu 2025 421

NasionalPos.com, Jakarta Pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto oleh Presiden Prabowo, tentunya ada potensi motif politik dalam keputusan tersebut patut dipertimbangkan.

Namun, penegasan hal tersebut memerlukan analisis yang komprehensif terhadap konteks politik saat ini, demikian di sampaikan oleh A. Darwin Rangreng SH MH pengacara publik kepada wartawan, Sabtu, 2 Agustus 2025 di Jakarta.

 ” Keputusan Presiden Prabowo tersebut, tentunya di perlukan landasan yuridis, dan di lakukan secara  transparansi proses pengambilan keputusan, jika Ketiadaan transparansi, maka dapat berpotensi menimbulkan interpretasi yang merugikan asas  due process of law .” Ungkap A. Darwin Rangreng SH MH.
Menurut nya, adanya Hipotesis bahwa keputusan tersebut bertujuan mengamankan pemerintahan dari potensi gangguan oposisi, terutama jika dipicu oleh putusan pengadilan yang dianggap lemah, memiliki dasar argumentatif. Namun, hal tersebut  perlu pembuktian empiris untuk mendukung hipotesis tersebut. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem peradilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
” Keputusan Presiden Prabowo tersebut, tentunya berpotensi menimbulkan interpretasi sebagai intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, khususnya jika dianggap sebagai preseden yang dapat melemahkan supremasi hukum. ” Kata A. Darwin Rangreng SH MH.
Namun, lanjut nya, Di sisi lain, keputusan ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya rekonsiliasi nasional atau koreksi atas ketidakadilan hukum, sedangkan Evaluasi dampak jangka panjangnya memerlukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta peran aktif masyarakat sipil dalam pengawasan.
” Penjelasan di atas merupakan analisis hukum umum, tentunya diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dan komprehensif, “tukas A Darwin Rangreng SH MH
Akan tetapi, sambung nya, terlepas semua itu, keputusan pemberian abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan Hak Prerogatif yang patut di apresiasi sebagai terobosan untuk menjaga persatuan bangsa dan negara, serta untuk mencegah terjadinya konflik yang bisa menciderai persatuan nasional.
” Ya, pemberian amnesti dan abolisi juga mempertimbangkan aspek politik, termasuk menjaga stabilitas dan kondusivitas negara, karena itu sebaiknya kita dukung keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut yang sudah di pikirkan sangat matang baik oleh Presiden Prabowo maupun DPR RI, sehingga tidak perlu di perdebatkan” pungkas A Darwin Rangreng SH MH.

Comments are not available at the moment.

Sorry, the comment form has been disabled on this page/article.
Related post
Membaca Motif Politik di Balik Satgas Dasco

Dhio Justice Law

30 Mei 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Posisi Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI sulit dibaca semata sebagai langkah teknokratis. Dalam politik, terutama pada lingkar kekuasaan inti, hampir tidak ada penempatan strategis yang benar-benar netral dari kepentingan politik. Apalagi Dasco bukan hanya pimpinan DPR. Ia …

Pengurus DPD Gebu Minang Jawa Barat Periode 2026–2031 Dikukuhkan, Perkuat Sinergi Rantau dan Ranah

Suryana Korwil Jabar

30 Mei 2026

Kota Bandung, NasionalPos.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (Gebu Minang) Jawa Barat resmi menggelar acara Pengukuhan Pengurus DPD Gebu Minang Jawa Barat periode 2026–2031 dengan mengusung tema “Sinergi Rantau dan Ranah dalam Menguatkan Ekonomi dan Budaya Minangkabau”, yang berlangsung di Balai Kota Bandung, Sabtu (30/5/2026). Acara pengukuhan berlangsung khidmat dan …

Di duga Sampah sebagai Bancakan Anggaran: Poros Rawamangun Kritik Keras Arah Kebijakan Pemprov DKI

dito

29 Mei 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Kritik keras terhadap arah kebijakan pengelolaan sampah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mencuat. Ketua Umum organisasi masyarakat Poros Rawamangun, Rudy Darmawanto, SH kepada wartawan, yang menghubungi nya, ia menilai kebijakan pemilahan sampah yang saat ini digencarkan Pemprov DKI Jakarta belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan pengelolaan sampah di ibu kota. “Kebijakan tersebut berpotensi hanya …

LA Connextion Kupas Ketahanan Ekonomi di Tengah Badai Geopolitik Global

dito

29 Mei 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Sekelompok masyarakat yang pernah berkuliah di berbagai kampus di Kota Los Angeles dan berbagai kota lainnya di Amerika Serikat, menggelar Talkshow, Rabu 20 Mei 2026 lalu di peringatan hari Kebangkitan Nasional di ruang Jimbaran hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Acara ini di hadiri sebanyak 85 orang peserta Saat ini pada umumnya mereka yang …

Diduga Belum Kantongi Izin, Proyek Pembangunan di Benelan Kidul Disorot AWI Dpc Banyuwangi

- Banyuwangi

28 Mei 2026

Banyuwangi, Nasionalpos.com – Dugaan belum jelasnya perizinan pembangunan proyek di Dusun Padang Bulan, Desa Benelan Kidul, Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi, mulai menjadi sorotan publik. Aktivitas alat berat yang tampak beroperasi di lokasi proyek tersebut menuai perhatian dari berbagai pihak, termasuk Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) DPC Banyuwangi, Kamis (28/05/2026). Ketua AWI DPC Banyuwangi, Indra, menegaskan bahwa …

Kemitraan dengan Media Dipertanyakan, Wartawan Banyuwangi Sampaikan Kritik ke Polresta

- Banyuwangi

27 Mei 2026

Banyuwangi, Nasionalpos.com -Gelombang kekecewaan terhadap pola komunikasi dan kemitraan jajaran Polresta Banyuwangi mulai mengemuka. Sejumlah wartawan menilai institusi kepolisian di bawah kepemimpinan Kombes Pol Rofiq Ripto Himawan belum sepenuhnya menjalankan hubungan yang sehat, terbuka, dan profesional dengan seluruh insan pers. Keluhan itu muncul setelah beberapa jurnalis mengaku mengalami perlakuan yang dinilai diskriminatif dalam akses informasi …

x
x