Praktisi Hukum Andi Darwin Ranreng Soroti Kinerja Polri dalam Penanganan Demonstrasi: Mendesak Reformasi dan Evaluasi Menyeluruh

NasionalPos.com, Jakarta-

Praktisi hukum, Andi Darwin Ranreng kepada wartawan ia menyampaikan pandangannya terkait kinerja Polri dalam menangani serangkaian demonstrasi yang terjadi baru-baru ini, dirinya juga menyoroti berbagai aspek, mulai dari kritik terhadap tindakan represif, tuntutan pertanggungjawaban, hingga potensi adanya kelompok yang menunggangi aksi.

” Saya beranggapan bahwa tindakan represif aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi pada 25 dan 28 Agustus 2025 telah memicu gelombang kritik. ” Ungkap A Darwin Rangreng SH MH kepada wartawan,

3 September 2025 di Jakarta.

Menurutnya, aksi demonstrasi tersebut merupakan reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa dan kebijakan yang dianggap tidak adil. Alih-alih bertransformasi menjadi institusi sipil yang humanis, Polri dinilai masih melanggengkan wajah lama yang represif, biadab, dan anti-demokrasi.

” Tindakan brutal dan penggunaan kekerasan oleh aparat bersenjata lengkap dianggap melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia,” tegas Andi Darwin.

Tidak hanya itu, lanjutnya, bahwa  Insiden tewasnya seorang pengemudi ojek online (ojol) akibat dilindas kendaraan polisi semakin memicu kemarahan publik, akibat insiden itu masyarakat mendesak penyelidikan tuntas atas kasus ini dan menyerukan unjuk rasa untuk memprotes tindakan berlebihan aparat kepolisian.

” Saya menduga adanya indikasi kelompok yang menunggangi demonstrasi. Sejumlah aktivis kelompok masyarakat sipil mencurigai adanya kejanggalan dalam tindakan perusakan dan pembakaran selama demonstrasi.”tukas A. Andi Rangreng, SH, MH

Lebih lanjut A. Andi Rangreng SH MH mem bahwa dalam mengantisipasi keamanan saat demonstrasi, Polri seharusnya mengutamakan pendekatan yang humanis dan menghormati hak asasi manusia. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain pencegahan eskalasi, penggunaan kekuatan yang terukur, serta dialog dan mediasi.

Mengenai meninggalnya pengemudi ojol, Andi Darwin menekankan bahwa insiden ini menuntut adanya investigasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya. Sementara itu, penjarahan rumah pejabat menunjukkan adanya tindakan anarkis dan kriminal dalam demonstrasi yang tidak dapat dibenarkan.

Selain itu, Andi Darwin Ranreng mendesak agar institusi Polri dievaluasi dan direformasi secara menyeluruh. Ia juga menyinggung mengenai kemungkinan penggantian Kapolri terkait dengan kinerja Polri dalam penanganan demonstrasi.

“Kinerja Polri dalam penanganan demonstrasi menjadi sorotan utama dan memicu desakan untuk dilakukan evaluasi serta reformasi menyeluruh. Kapolri dianggap bertanggung jawab atas tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian,” tegasnya.

Andi Darwin juga mengungkapkan bahwa akibat peristiwa tersebut tentunya memicu munculnya beberapa alasan mengapa seorang Kapolri dapat diganti, antara lain karena pensiun, kinerja yang tidak maksimal, masa jabatan berakhir, isu politis, pelanggaran terhadap directives, masalah manajemen, serta kontroversi dan kritik publik.

Di akhir perbincangan dengan awak media, Andi Darwin Ranreng menekankan perlunya perubahan paradigma dalam penanganan demonstrasi. Polri harus mengutamakan prinsip-prinsip hak asasi manusia, menghindari tindakan represif, serta mengedepankan dialog dan mediasi dalam menghadapi massa pengunjuk rasa.

“Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polri dalam penanganan demonstrasi perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan,” pungkasnya.