Home » Headline » PWI Sumbar Gelar UKW November 2025, Didukung PWI Pusat, Dewan Pers dan Pemprov Sumbar

PWI Sumbar Gelar UKW November 2025, Didukung PWI Pusat, Dewan Pers dan Pemprov Sumbar

Primadoni,SH 20 Sep 2025 430

Padang, Nasionalpos.com — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat akan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada November 2025. Kegiatan ini akan berlangsung atas kerja sama dengan PWI Pusat, Dewan Pers, serta mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Sumbar.

Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Rudy Rinaldy, menyampaikan bahwa anggaran untuk pelaksanaan UKW telah tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2025. Hal ini disampaikan Rudy saat menerima kunjungan silaturahmi pengurus PWI Sumbar yang dipimpin langsung oleh Ketua PWI Sumbar, Widya Navies, di Kantor Dinas Kominfotik Sumbar, Jumat (19/9).

“Anggaran untuk UKW tersedia pada APBD Perubahan 2025,” ujar Rudy Rinaldy. Ia menegaskan, PWI merupakan mitra strategis pemerintah daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) wartawan di daerah. Karena itu, katanya, upaya peningkatan kompetensi seperti UKW harus didukung secara maksimal.

Baca Juga :  Urban Farming Wahana Efektif Manfaatkan Hasil Pemilahan Sampah"

Rudy juga mengungkapkan, empat peran utama pers yang selama ini dijalankan PWI telah memberikan banyak kemajuan bagi masyarakat dan daerah. Menurutnya, sinergi antara pers dan pemerintah daerah sangat penting, terutama dalam menggali potensi lokal guna mendukung pembangunan dan meningkatkan pendapatan daerah.

“Jika hanya mengandalkan dana dari pusat, sulit untuk berkembang karena tidak akan tercukupi. Peran pers sangat penting untuk mengangkat potensi lokal yang selama ini belum tergarap maksimal,” katanya.

Menanggapi dukungan tersebut, Ketua PWI Sumbar, Widya Navies, mengapresiasi komitmen Pemprov Sumbar melalui Dinas Kominfotik yang terus memberikan dukungan terhadap program peningkatan kapasitas wartawan. Widya menegaskan, sejak dahulu, pers di Sumbar memiliki komitmen kuat untuk ikut serta membangun daerah melalui pemberitaan yang objektif dan bertanggung jawab.

“Kita akan beritakan yang baik adalah baik, hal buruk adalah buruk,” tegas Widya. Ia juga menambahkan bahwa UKW merupakan tolok ukur profesionalitas seorang wartawan, yang tidak hanya diukur dari pengalaman, tetapi juga melalui sertifikasi resmi yang diakui Dewan Pers.

Baca Juga :  Pengaruh Wafatnya Ratu Elizabeth II Terhadap Komite 300 & GCA

Dalam kesempatan itu, Widya juga menyebutkan bahwa PWI Sumbar terus mendorong peningkatan jenjang sertifikasi wartawan di seluruh kabupaten dan kota. Sertifikasi ini mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan bersama para konstituen Dewan Pers, dengan tiga jenjang yakni Muda, Madya, dan Utama.

“Berdasarkan keputusan Kongres PWI di Bandung tahun 2023, jenjang minimal untuk Ketua PWI di daerah kini naik dari Muda menjadi Madya. Ini tantangan dan sekaligus dorongan agar pengurus di daerah semakin meningkatkan kompetensinya,” jelas Widya, yang turut didampingi jajaran pengurus PWI Sumbar lainnya.

UKW PWI Sumbar pada November 2025 mendatang diharapkan menjadi momentum penting dalam mendorong profesionalisme wartawan di Sumatera Barat. Dengan dukungan semua pihak, kegiatan ini bukan hanya sebagai formalitas, melainkan juga sebagai upaya nyata meningkatkan kualitas jurnalistik di daerah.***

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

x
x