Jelang Muktamar PPP, KH Husnan Dicengkeram Oligarki

NasionalPos.com, Jakarta – Menjelang Muktamar X 2025 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinamika meningkat. Sejumlah nama dari luar partai maupun internal yang bermunculan, isu politik transaksionalpun ikut mewarnai.

Pengamat politik yang juga Ketua Program Doktor Universitas Nasional (UNAS), Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar menilai dalam setiap perhelatan demokrasi di partai manapun di Indonesia isu politik transaksional kerap muncul.

“Isu itu (politik transaksional) barang usang, dalam setiap event pemilihan Ketum Parpol di Indonesia sering muncul. Bahkan dalam pesta demokrasi 5 tahunan seperti Pilpres, Pileg, Pilkada, bahkan sampai pemilihan Kepala Desa semua itu sudah jadi rahasia umum,” papar TB Massa saat ditemui di Kampus UNAS, Rabu (24/9/2025)

Menurutnya, isu usang itu justru menjadi penyebab hancurnya tatanan demokrasi dan kehidupan sosial suatu negara atau organisasi. Kehidupan demokrasi, sosial, politik dan hukum di Indonesia menjadi rusak akibat praktik politik transaksional yang merupakan bagian money politic.

“Negara kita bernasib seperti sekarang ini dimana kehancuran di semua lini kehidupan akibat praktik politik transaksional yang dilakukan elit politik bersama cukong atau oligarki. Soal ini sudah saya buat dalam bentuk opini,” imbuhnya.

Lebih lanjut TB Massa mengaku ada kekhawatiran praktik politik transaksional terjadi di PPP yang akan menggelar Muktamar ke-X tahun ini. Indikasinya sejumlah nama yang muncul dinilai publik adalah orang-orang dari bagian atau kaki tangan oligarki. Termasuk diantaranya orang yang dianggap gagal memimpin PPP untuk lolos ke Senayan pada Pemilu tahun 2024 lalu.

Sementara, sosok seperti Prof. Dr. Husnan Bey Fanani yang merupakan kader tulen PPP, Ketum PP Parmusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia) yang juga cucu pendiri Pesantren Gontor serta mantan dubes Azerbaijan, justru namanya tenggelam hanya karena tak punya dana untuk kampanye.

Prof. Dr. Husnan Bey Fanani

“Ini ironis, pak Husnan yang kader tulen PPP sekaligus Ketum PP Parmusi juga cucu pendiri Pesantren Gontor justru namanya tenggelam di media massa mainstream, namun di media sosial ia terlihat dapat banyak dukungan bukan hanya dari internal PPP, tapi juga kalangan umat muslim, itu modal sosial karena Pak Husnan dikenal luas di kalangan Pondok Pesantren. Dia punya basis massa islam yang kuat dan massif, kapasitas, kapabilitas dan integritas, tapi tak punya ‘isi tas’. Tampaknya oligarki mencengkram kuat agar Pak Husnan tak berdaya, namun Pak Husnan tentu tak akan gentar,” jelasnya.

Menurutnya, kini nasib partai Ka’bah berpulang kepada seluruh kader PPP. Apakah akan menyerahkan partainya kepada para kaki tangan oligarki yang menjadi musuh Presiden Prabowo atau memberi kesempatan kepada sosok ideolog Islam yang tak punya ‘isi tas’ sehingga mustahil melakukan money politik.

“Presiden Prabowo punya tekad membasmi para serakahnomics dan koruptor, semangat itu ada pada diri Pak Husnan. Semua kembali kepada kader PPP yang memiliki hak penuh terhadap partainya,” pungkasnya.

Diketahui menjelang Muktamar X PPP Tahun 2025 ini, sejumlah nama muncul disebut sebagai calon Ketua Umum PPP diantaranya, Mardiono, Sandiaga Uno, Amran Sulaiman, Saifullah Yusuf, hingga Jendral TNI (purn) Dudung Abdurrachman. (dhio)