Sebuah Usulan Solusi Eksistensi & Kesejahteraan Driver Ojol Di masa kini dan Mendatang

NasionalPos.com, Jakarta-Secara formal, hubungan antara driver dan perusahaan aplikator disebut sebagai kemitraan. Namun dalam praktiknya, kemitraan ini bersifat tidak setara. Aplikator memiliki kendali penuh melalui algoritma, sistem pembagian order, serta mekanisme insentif dan sanksi. Hal ini menyebabkan posisi tawar driver menjadi lemah, demikian di sampaikan Fernando Yohanes SH, MH kepada wartawan, Rabu, 15/10/2025 di Jakarta.

” Karena mereka bergantung pada sistem dan kebijakan yang ditentukan sepihak. Dengan demikian, walaupun disebut kemitraan, hubungan tersebut dalam praktiknya cenderung menyerupai hubungan kerja karena posisi aplikator lebih dominan.” Ungkap Fernando Yohanes SH MH yang juga berprofesi sebagai pengacara.

Menurutnya, Secara hukum (de jure), driver ojol bukan pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja, karena tidak ada hubungan kerja formal berupa kontrak kerja, gaji tetap, dan tunjangan atau insentif lainnya.

Namun secara faktual (de facto), mereka memenuhi unsur hubungan kerja, yakni adanya perintah, pengawasan, kepasrahan dalam menerima kebijakan aplikator serta imbalan atas pekerjaan yang dilakukan secara sepihak atau tanpa consensus.

“Oleh karena itu, ojol dapat dikategorikan sebagai pekerja dalam arti sosial dan ekonomi walaupun secara hukum dikatakan sebagai kemitraan. ” Tukas Fernando Yohanes SH MH yang juga alumni GMNI.

Nah, lanjut Fernando, oleh karena untuk menyelesaikan permasalahan yang di alami ojol, perlu adanya kehadiran negara, yang seharusnya mencakup:

1. Regulatif: Menetapkan aturan yang adil dan transparan, termasuk standar tarif, mekanisme kemitraan, dan hak-hak dasar mitra pengemudi.

2. Protektif: Menyediakan akses terhadap jaminan sosial, asuransi kecelakaan kerja, dan kesehatan bagi para driver, meskipun berstatus mitra.

3. Mediasi: Menjadi penengah antara kepentingan aplikator dan driver agar tercipta hubungan kemitraan yang setara dan imparsial.

” Adalah kewajiban konstitusional negara hadir harus melindungi, mengayomi dan mensejahterakan ojol yang juga adalah warga negara Indonesia,” tandasnya

Fernando juga mengungkapkan bahwa Ekosistem transportasi online di masa kini dan di masa depan sudah seharusnya terbuka dan adil untuk semua pihak. Driver online harus Sejahtera dan mendapatkan penghasilan serta perlindungan yang layak.

Sedangkan Perusahaan aplikator dan atau investor juga harus diberikan ruang luas untuk berinovasi mencari untung, untuk itu, Disini peran negara diperlukan sebagai penengah agar semua stakeholder mendapatkan keadilan yang berimbang.

Apabila kedepannya tetap status quo kondisinya maka akan terbuka ruang untuk terjadi konflik yang besar antara aplikator dan driver.

” Oleh karena itu, saya usulkan perlu dipikirkan juga apa negara ikut serta untuk membuka badan usaha sejenis BUMD atau BUMN yang bergerak dalam bidang aplikasi angkutan online agar bisa lebih memberikan perimbangan keadilan bagi driver online baik motor dan mobil atau truk juga kepada konsumen mengingat bidang ini sudah dapat dikategorikan sebagai bidang “hajat hidup orang banyak” agar bisa cipkompetisi yang lebih adil dan terbuka karena aplikator angkutan online hari ini hanya didominasi oleh segelintir aplikator angkutan online besar.