Home » Top News » Aksi Damai Jilid II, Puskaptis Banyuwangi “Gruduk” Kantor DPU CKPP: Soroti Dugaan Permainan Mini Kompetisi

Aksi Damai Jilid II, Puskaptis Banyuwangi “Gruduk” Kantor DPU CKPP: Soroti Dugaan Permainan Mini Kompetisi

- Banyuwangi 14 Nov 2025 444

BANYUWANGI, NASIONALPOS.COM –

Pusat Kajian Pembangunan Strategis (Puskaptis) Kabupaten Banyuwangi kembali menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman (PU CKPP) Banyuwangi, Jumat (14/11/2025). Aksi ini merupakan jilid II setelah sebelumnya massa juga menyuarakan tuntutan serupa.

Dalam aksi tersebut, Puskaptis menyoroti dugaan adanya intervensi dan permainan dalam proses pengadaan mini kompetisi di lingkungan Dinas PU CKPP Banyuwangi. Mereka menilai proses evaluasi 21 paket pekerjaan yang seharusnya berjalan cepat justru terkesan berlarut-larut dan tidak transparan.

Direktur Puskaptis, Amrullah, dalam orasinya menyampaikan kekecewaan mendalam atas lambannya penetapan pemenang mini kompetisi.

“Sudah hampir satu bulan proses mini kompetisi belum dievaluasi. Padahal semestinya satu minggu sudah selesai. Mini kompetisi ini kan penyederhanaan dari proses lelang agar cepat, transparan, dan manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat. Tapi di Banyuwangi justru berlarut-larut,” ujarnya.

Baca Juga :  Update Data Corona (7/4/2022) Jumlah Pasien Positif 6.028.413 Orang dan Meninggal 155.509 Orang

Amrullah juga menduga adanya pihak-pihak yang mencoba “memainkan” proses tersebut dengan mengintervensi penunjukan pemenang pekerjaan.

“Jangan sampai mini kompetisi ini seperti sudah ada yang punya, seperti sistem ijon proyek. Itu tidak boleh. Biarkan proses berjalan apa adanya. Siapa pun pemenangnya, harus transparan dan profesional,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa kewenangan evaluasi mini kompetisi berada di tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada masing-masing bidang, termasuk di Bidang Bina Marga. Namun hingga aksi dilakukan, hasil evaluasi belum juga diumumkan.

“Alasannya menunggu petunjuk dari LKPP. Tapi kalau memang tidak mampu mengevaluasi, seharusnya minta bantuan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Jangan malah diam dan menunda, karena dampaknya pembangunan tidak berjalan maksimal,” tambahnya.

Baca Juga :  Sekda Pimpin Forum Komunikasi Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen Cakupan dan Tingkat Keaktifan Peserta BPJS Kesehatan

Puskaptis menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan resmi dari Dinas PU CKPP Banyuwangi. Mereka bahkan berencana menggelar aksi lanjutan jika tuntutan tidak ditindaklanjuti.

“Kami akan kembali turun minggu depan, bahkan setiap minggu di bulan November ini. Kalau perlu Desember kita aksi mogok makan. Jangan main-main dengan rakyat, karena rakyatlah yang berkuasa,” tegas Amrullah.

Aksi berlangsung tertib dan damai dengan pengamanan aparat kepolisian setempat. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PU CKPP Banyuwangi belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan Puskaptis.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kemenag Muratara-STAIS BS Tandatangani PKS Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Admin Redaksi

17 Jun 2026

Nasionalpos.com/Bertempat di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Rabu (17/6/2026) berlangsung penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) antara Kemenag Kabupaten Muratara dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari (STAIS BS) Lubuk Linggau. Penandatanganan berita acara PKS dilakukan langsung oleh Kakan Kemenag Kabupaten Muratara, Dr H Ikrar dan Ketua STAIS BS, Dr Muhammad Yunus, disaksikan …

Sekda Hadiri Pelantikan Pengurus PGRI Cabang Kecamatan dan Cabang Khusus Kota Lubuk Linggau  * Masa Bakti 2026-2030

Admin Redaksi

17 Jun 2026

Nasionalpos.com/LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rachmat Hidayat yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), H Trisko Defriyansa menghadiri Pelantikan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Kecamatan dan Cabang Khusus Kota Lubuk Linggau Masa Bakti 2026-2030 di Gedung Guru, Kelurahan Senalang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Rabu (17/6/2026).   Pelantikan tersebut mengusung tema “Meningkatkan Profesionalitas dan …

Wujudkan Kebijakan Disdik Sumbar,  SMKN 1 Painan Antar Langsung Ijazah ke Rumah Alumni

Primadoni,SH

17 Jun 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Kepala SMKN 1 Painan, Almes Gangga, S.Pd., M.Pd.T., mengambil langkah proaktif dalam menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait larangan penahanan ijazah dengan mengantarkan langsung ijazah kepada para alumni yang belum mengambil dokumen tersebut. Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor 100.3.4/2842/PSMASLB/DISDIK-2026 yang diterbitkan pada 21 …

Wali Kota Memimpin Rapat Evaluasi Pembatasan Volume Pembelian Solar Bersubsidi, Siapkan Pengaturan Jam Pengisian

Admin Redaksi

15 Jun 2026

Nasionalpos.com/LUBUK LINGGAU – Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rachmat Hidayat memimpin rapat evaluasi pelaksanaan surat edaran wali kota terkait penjadwalan dan pembatasan volume pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Wali Kota Lubuk Linggau, Senin (15/6/2026). Dalam arahannya, H. Rachmat Hidayat menyampaikan bahwa surat edaran tersebut telah diterapkan …

Staf Ahli I Buka Grand Final Pemilihan Duta Lalu Lintas Tingkat Kota Lubuk Linggau 2026

Admin Redaksi

15 Jun 2026

Nasionalpos.com/LUBUK LINGGAU – Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rachmat Hidayat yang diwakili Staf Ahli I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Achmad Hasian Ritonga, membuka Grand Final Pemilihan Duta Lalu Lintas Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 di Gedung Kesenian Kota Lubuk Linggau, Senin (15/6/2026). Dalam sambutannya, Achmad Hasian Ritonga menyampaikan bahwa lalu lintas merupakan bagian yang …

Dugaan Korupsi Proyek RS Khusus Paru Senilai Rp.15 Meliar.Ketua DPW PWDPI Dki Jakarta, Desak KPK Usut Tuntas

Admin Redaksi

15 Jun 2026

Jakarta, Nasionalpos.com JAKARTA–Ketua DPW PWDPI DKI Jakarta, Mayuli, selaku kuasa dari DPW PWDPI Sumatera Utara, desak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menindaklanjuti dan mengusut secara tuntas dugaan korupsi pada proyek pembangunan UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara (Sumut), yang diduga merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah. Desakan ini disampaikan menyusul laporan …

x
x