Memahami Polemik Perpol 10/2025: Solusi Hukum yang Ideal

NasionalPos.com, Jakarta-

Pada Desember 2025 ini, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan penting: Anggota Polri yang ingin bekerja di luar struktur kepolisian (misalnya di BNN atau Komisi Yudisial) harus pensiun atau mengundurkan diri terlebih dahulu. Kecuali, jika jabatan tersebut sudah diatur jelas dalam undang-undang.

Setelah itu, Polri menerbitkan Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 10/2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur.

Menanggapi munculnya polemik mengenai apakah peraturan polisi No.10/2025 tentang penugasan anggota polri di luar struktur tersebut sesuai atau tidak dengan keputusan MK tersebut, Andi Darwin R Rangreng SH MH praktisi hukum, kepada wartawan, ia mengatakan bahwa polemik itu muncul pasalnya banyak yang bertanya: “Apakah Perpol ini sesuai dengan keputusan MK?” Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, untuk itulah dirinya menilai issue tersebut menyangkut beberapa hal penting, diantaranya adalah soal Supremasi Hukum: Apakah keputusan MK (yang bersifat final) harus diikuti oleh semua pihak, berikut nya adalah soal Reformasi Kepolisian.

“Apakah anggota Polri harus fokus pada tugas utama (menjaga keamanan) atau boleh terbagi dengan jabatan di luar kepolisian?,tentunya juga terkait Dengan kredibilitas lembaga: Apakah lembaga negara bekerja sesuai dengan aturan dan tugasnya?” Ucap A. Darwin R Rangreng SH MH kepada wartawan, Kamis, 18/12/2025 di Jakarta.

Menurutnya, solusi ideal yang mudah Dipahami untuk menyudahi polemik tersebut adalah Polri harus bersikap jujur dan terbuka, bahwa setelah MK mengeluarkan putusan, Polri harus segera memeriksa ulang Peraturan kepolisiannya, Jika ada yang tidak sesuai, segera perbaiki atau batalkan sementara, jelaskan kepada masyarakat isi Perpol dan alasan pembuatannya secara transparan.

” Berikut nya adalah minta klarifikasi MK, jika masih ada ketidakjelasan, pihak yang berkepentingan (masyarakat, organisasi, atau lembaga) dapat meminta MK untuk menguji keabsahan Perpol. Tersebut, sedangkan Keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga polemik dapat diakhiri.” Tukas A. Darwin R Rangreng SH MH.

Tidak hanya itu, sambung A. Darwin R Rangreng SH MH, jika putusan MK menunjukkan bahwa undang-undang tentang Polri masih kurang jelas, maka DPR dan Pemerintah dapat membuat aturan baru (misalnya Peraturan Pemerintah atau mengubah UU Polri),

Tentunya aturan baru ini harus menjelaskan secara rinci jabatan di luar kepolisian yang diizinkan untuk anggota Polri, selanjutnya setelah aturan yang di buat itu jelas dan tegas, serta tentunya Polri harus menjalankannya dengan benar, penugasan pun harus sesuai dengan aturan yang diizinkan dan berdasarkan kemampuan, bukan hubungan personal.

” Tentunya kami sangat berharap DPR harus memantau pelaksanaan aturan oleh Polri, jika ada pihak yang merasa dirugikan, mereka dapat meminta bantuan pengadilan, sedangkan Presiden dapat berperan memfasilitasi pertemuan antara MK, DPR, Polri, dan Pemerintah untuk bekerja sama menyelesaikan masalah ini dengan cepat.” Tandas A. Darwin R Rangreng SH MH.

Lebih lanjut A. Darwin R Rangreng SH MH menegaskan bahwa dari langkah solusi yang di sampaikan nya itu bisa menyelesaikan polemik tanpa merusak citra lembaga, sehingga anggota polri lebih fokus pada tugas utama (menjaga keamanan)dan juga Semua lembaga bekerja sesuai aturan, sehingga hukum lebih terjaga.

” Dengan solusi tersebut kami juga sangat berharap semoga semua elemen bisa saling menyesuaikan .. satu sama lain nya sehingga tidak menimbulkan kegaduhan . yang juga bisa  memicu ke tidak kompakan dalam pengelolaan negara khususnya di kalangan birokrasi” pungkas A. Darwin R Rangreng SH MH