FK REPNUS Desak Evaluasi Total Pengelolaan Sampah DKI: Soroti Praktik Open Dumping dan Risiko Bencana di Bantargebang

NasionalPos.com, Jakarta- 

Forum Kekeluargaan Relawan Pemuda Nusantara (FK REPNUS) mengeluarkan peringatan keras terhadap sistem pengelolaan sampah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Praktik pengolahan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dinilai masih menyerupai sistem pembuangan terbuka (open dumping), yang secara eksplisit dilarang oleh regulasi nasional.

Ketua Umum FK REPNUS, Faisal Nasution, menegaskan bahwa indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tengah terjadi. Menurutnya, kegagalan beralih ke sistem sanitary landfill yang standar bukan sekadar masalah administratif, melainkan ancaman keselamatan jiwa.

“Undang-undang dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f sudah sangat jelas melarang open dumping. Jika praktik ini terus dipelihara, Jakarta sedang menabung risiko bencana longsor sampah yang bisa menelan korban jiwa, seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia,” ujar Faisal kepada wartawan, Selasa 31/3/2026 di Jakarta.

Selain itu, FK REPNUS juga menyoroti masalah volume sampah harian Jakarta yang mencapai ribuan ton telah memberikan tekanan ekstrem pada struktur timbunan di Bantargebang.

Tanpa pengelolaan berbasis teknologi dan standar keamanan yang memadai, risiko longsor dan pencemaran lingkungan menjadi sangat tinggi.

“Ini bukan ancaman sepele. Selain risiko fisik seperti longsor, sistem yang belum optimal ini menciptakan krisis kesehatan bagi masyarakat sekitar. Tekanan terhadap struktur timbunan semakin besar setiap harinya,” tukas Faisal.

Selain aspek teknis, Faisal juga menyayangkan adanya pola evaluasi di internal Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang dinilai cenderung bersifat parsial dan hanya fokus pada pergantian personel (orang per orang).

“ Sebaiknya Gubernur DKI Jakarta tidak cukup hanya mengevaluasi individu. Namun yang lebih mendesak adalah mengevaluasi sistem pengelolaan sampah secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Sistemnya yang harus dibenahi, bukan sekadar rotasi jabatan,” tegasnya.

Untuk itulah, lanjut Faisal, Sebagai langkah konkret untuk mengurangi beban Bantargebang, dirinya mendorong penerapan sistem desentralisasi pengelolaan sampah di setiap wilayah kota dan kabupaten administratif di DKI Jakarta.

Poin-poin solusi yang ditawarkan meliputi:

Kemandirian Wilayah: Mendorong setiap wilayah mengelola sampah secara mandiri melalui teknologi waste to energy, komposting, hingga daur ulang berbasis komunitas.

Kemitraan Strategis: Membuka peluang pelibatan sektor swasta dalam pengelolaan sampah berbasis klaster wilayah secara transparan dan akuntabel guna meningkatkan efisiensi teknologi.

Audit Menyeluruh: Mendesak Pemprov DKI melakukan audit sistemik untuk mengidentifikasi titik lemah dan potensi pelanggaran regulasi agar langkah perbaikan lebih terukur.

FK REPNUS memperingatkan bahwa pembenahan sistem pengelolaan sampah adalah agenda mendesak yang tidak bisa ditunda. Keterlambatan dalam bertindak hanya akan meningkatkan risiko sosial dan lingkungan di masa depan.

“Ini bukan sekadar isu lingkungan, tapi soal keselamatan warga. Jangan sampai kita menunggu bencana terjadi baru kemudian bertindak,” pungkas Faisal.