Dollar Naik, Rezim Runtuh?

Oleh: Ridwan Umar

(Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)

NasionalPos.Com, Jakarta – Setiap kali dolar naik dan rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan. Politik pun ikut berguncang.

Di Indonesia, nilai tukar bukan sekadar angka ekonomi. Ia adalah indikator psikologis kekuasaan. Ketika rupiah melemah terlalu dalam, publik mulai mempertanyakan satu hal paling mendasar: apakah negara masih benar-benar memegang kendali?

Rakyat mungkin tidak memahami mekanisme moneter global, suku bunga The Fed, atau arus modal internasional. Tetapi rakyat memahami harga. Mereka merasakan beras yang naik, cicilan yang terasa lebih berat, biaya hidup yang makin menekan, dan lapangan kerja yang makin sulit.

Di titik itu, ekonomi berhenti menjadi urusan teknokrat. Ia berubah menjadi ancaman politik.

Sejarah menunjukkan bahwa rezim jarang jatuh hanya karena oposisi kuat. Banyak kekuasaan justru mulai retak ketika tekanan ekonomi membuat rakyat kehilangan rasa aman. Ketika kebutuhan pokok terasa makin mahal, kepercayaan publik perlahan terkikis. Dan bagi kekuasaan, hilangnya kepercayaan selalu lebih berbahaya daripada kritik.

Masalah terbesar dari kenaikan dolar sebenarnya bukan pada kurs itu sendiri, melainkan pada efek psikologisnya. Dolar yang terus naik menciptakan kesan bahwa negara sedang berada dalam tekanan. Investor mulai ragu. Pelaku usaha menahan ekspansi. Kelas menengah mulai cemas. Elite politik mulai membaca arah angin.

Dalam politik modern, persepsi sering kali lebih menentukan daripada kenyataan.

Sebuah pemerintahan masih bisa bertahan dalam ekonomi yang sulit selama publik percaya pemimpinnya mampu mengendalikan keadaan. Tetapi ketika muncul kesan bahwa pemerintah mulai kehilangan kontrol, kepanikan bisa menyebar jauh lebih cepat daripada krisis itu sendiri.

Di era media sosial, keadaan menjadi lebih rumit. Pelemahan rupiah bukan lagi sekadar berita ekonomi di halaman bisnis. Ia berubah menjadi amunisi politik, bahan propaganda, dan alat pembentukan opini publik.

Narasi seperti “negara menuju krisis”, “rupiah hancur”, atau “investor kabur” memiliki daya ledak politik yang besar—bahkan ketika kondisi fundamental belum tentu separah itu.

Karena itu, stabilitas ekonomi hari ini tidak cukup dijaga dengan kebijakan fiskal dan moneter semata. Ia juga dijaga melalui kemampuan negara mengelola persepsi.

Di sinilah kualitas kepemimpinan diuji.

Publik tidak selalu menuntut keadaan sempurna. Tetapi publik ingin melihat ketenangan, arah yang jelas, dan keyakinan bahwa pemerintah memahami situasi. Ketika pemimpin terlihat panik, pasar ikut panik. Ketika elite terlihat saling menyalahkan, ketidakpercayaan tumbuh lebih cepat.

Dalam konteks Indonesia, tekanan dolar juga memiliki dimensi historis yang sensitif. Bangsa ini pernah mengalami trauma besar ketika krisis moneter menghancurkan stabilitas ekonomi dan meruntuhkan kekuasaan yang sebelumnya tampak begitu kuat. Karena itu, setiap pelemahan rupiah selalu membawa bayang-bayang sejarah yang tidak pernah benar-benar hilang dari memori politik nasional.

Namun kondisi hari ini tentu berbeda dengan 1998. Sistem perbankan lebih kuat, cadangan devisa lebih besar, dan kontrol negara terhadap sektor keuangan jauh lebih baik. Tetapi satu hal tetap sama: kekuasaan selalu bergantung pada kepercayaan.

Dan kepercayaan adalah sesuatu yang bisa melemah jauh lebih cepat daripada nilai tukar.

Kenaikan dolar mungkin tidak langsung menjatuhkan rezim. Tetapi jika ia bertemu dengan pengangguran, korupsi, ketimpangan, dan kemarahan sosial, maka tekanan ekonomi bisa berubah menjadi delegitimasi politik.

Sebab pada akhirnya, rezim tidak runtuh dalam satu malam.

Ia melemah perlahan—ketika rakyat mulai lelah, kelas menengah mulai pesimis, dan elite mulai menjaga jarak. (X)