Dugaan LPG Subsidi Dibajak , Jejak Pohsanten–Pangyangan di Jembrana Disorot

Jembrana, Nasionalpos.com –

Dugaan penyelewengan LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi di Kabupaten Jembrana kian mengundang sorotan. Seorang pengusaha yang disebut mengantongi izin pangkalan resmi diduga mengalihkan pasokan LPG 3 kg dari Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, menuju sebuah lokasi di Desa Pangyangan, Kecamatan Pakutatan, yang diduga digunakan untuk aktivitas pengoplosan.

Dugaan tersebut semakin serius lantaran kedua lokasi yang disebut dalam alur distribusi itu diduga memiliki keterkaitan dengan pihak yang sama. Jika benar, maka muncul pertanyaan besar: apakah izin pangkalan resmi justru dimanfaatkan sebagai kedok untuk menguasai LPG subsidi sebelum dialihkan ke kepentingan komersial?

Informasi yang dihimpun menyebutkan, LPG 3 kg yang semestinya dinikmati masyarakat sasaran diduga dikumpulkan dalam jumlah besar. Isinya kemudian diduga dipindahkan ke tabung 12 kg yang merupakan produk non-subsidi. Praktik semacam ini berpotensi mengubah subsidi negara menjadi keuntungan bisnis dan sekaligus menggerus hak masyarakat mendapatkan LPG dengan harga terjangkau.

Yang patut dibongkar bukan hanya siapa yang berada di lokasi, tetapi siapa pemasok, siapa pengendali, siapa pemilik fasilitas, siapa pengangkut, serta siapa yang menikmati keuntungan dari dugaan praktik tersebut. Sebab, jika berlangsung secara terorganisasi, persoalannya tidak berhenti pada aktivitas pengoplosan semata, melainkan menyangkut dugaan penyalahgunaan jalur distribusi LPG bersubsidi, Minggu (15/08/2026).

Aparat penegak hukum bersama instansi terkait dinilai perlu memeriksa secara menyeluruh kuota LPG pangkalan, catatan distribusi, jumlah tabung yang diterima dan dijual, kendaraan pengangkut, hingga aktivitas di lokasi yang diduga menjadi tempat pengoplosan. Selisih antara data administrasi dan kondisi di lapangan patut menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan permainan tersebut.

Publik juga mempertanyakan bagaimana LPG 3 kg dalam jumlah besar bisa berpindah dari jalur distribusi resmi menuju lokasi yang diduga digunakan untuk pengoplosan. Jika benar terjadi, pengawasan distribusi LPG bersubsidi di Jembrana patut dipertanyakan: longgarkah pengawasannya, atau ada pihak yang sengaja membiarkannya?

Dari sisi hukum, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga LPG yang disubsidi pemerintah dapat dikenakan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Karena itu, penanganan perkara ini tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan apabila nantinya ditemukan bukti adanya jaringan. Aktor utama, pemodal, pengendali distribusi dan pihak yang menikmati keuntungan harus ditelusuri hingga terang. Jangan sampai pelaku kecil menjadi tumbal sementara pemain utamanya tetap aman di belakang layar.

Kini bola berada di tangan aparat penegak hukum dan instansi pengawas distribusi LPG. Dugaan aliran LPG 3 kg dari Pohsanten menuju Pangyangan harus diuji melalui pemeriksaan faktual dan transparan. Jika tidak benar, pihak yang dituding berhak memberikan klarifikasi. Namun jika terbukti, jangan ada ruang untuk tebang pilih.

Sebab LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat tertentu. Ketika subsidi rakyat diduga dibajak untuk kepentingan bisnis, yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi masyarakat yang setiap hari harus berjuang mendapatkan gas dengan harga terjangkau. Jembrana membutuhkan jawaban yang terang: siapa bermain, bagaimana LPG subsidi bisa dialihkan, dan siapa yang selama ini menikmati keuntungannya?

(Tim)