Home » Headline » Di Seminar Nasional Bedah Peristiwa G 30S/PKI, Muncul Ungkapan Hentikan Perpanjangan Dendam Masa Lalu

Di Seminar Nasional Bedah Peristiwa G 30S/PKI, Muncul Ungkapan Hentikan Perpanjangan Dendam Masa Lalu

dito 21 Okt 2023 186

NasionalPos.com, Jakarta-  Sejarah kelam Gerakan 30 September 1965 seharusnya menjadi perjalanan bangsa yang tidak lagi menciptakan dendam/permusuhan baru atau memperpanjang permusuhan lama,  sudah seharusnya belajar dari kepedihan sejarah ini, seperti yang telah dilakukan dengan oleh Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) yang memiliki semangat menghentikan menciptakan masalah baru dan berhenti mewariskan konflik masa lalu, demikian disampaikan Yudi Latif Cendekiawan yang hadir sebagai narasumber  di acara seminar Membedah Peristiwa G30S/PKI di Universitas Trilogi, di kawasan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu, 21/10/2023.

“Abad 20 merupakan abad perang ideologi dan hampir seluruhnya masuk ke indonesia karena kita masyarakatnya majemuk. Jadi kita itu tanah gembur yang bibit ideologi apa pun bisa tumbuh subur,” ujarnya.

ia juga menjelaskan proses  untuk menjadi bangsa yang demokratis relatif baru. Penjajahanpun yang terjadi di tanah air sesungguhnya tidak pernah terjadi terhadap Indonesia tetapi terhadap unit politik kerajaan yang bersifat sporadis dan lokal.

“Jadi pemberantasan kepada komunis juga tidak kalah brutalnya dan menyerempet pada orang-orang yang tidak bersalah. Komunis brutal tapi dilakukan terhadap komunis juga brutal. Oleh karena itu  harus mulai belajar bagaimana ke depan tidak boleh mengulangi hal yang sama,”Tukas Yudi Latif.

Baca Juga :  GN98 Tegaskan Reformasi Polri Harus Berlandaskan Filosofis Supremasi Sipil.

Dia menekankan tidak ada gunanya  saling bongkar dan menyalahkan termasuk menuntut pihak untuk bertanggung jawab sebab ada aksi dan reaksi. Hal tersebut bahkan akan memperpanjang konflik.

“Yang penting pulihkan hak-hak mereka, hak politik harus dipulihkan. Tidak bisa rekonsiliasi yang dilakukan itu sama dengan negara lain,” tandasnya.

Soal Tim Non Yudisial HAM Berat,  menurut Kiki Syahnarki yang juga hadir sebagai narasumber,  ia mengatakan bahwa selama ini rekonsiliasi antara keluarga enam jenderal revolusi dan keluarga PKI telah terjadi secara alamiah. Melalui Forum Sosialisasi Anak Bangsa rekonsiliasi telah berjalan baik. Hal ini telah satunya telah dibuktikan dengan tidak lagi dilakukan pembatasan dalam hak politik terhadap pihak-pihak yang terkait PKI.

“Sebenarnya ini pekerjaan orang-orang yang punya kepentingan untuk mengungkit lagi. Rekonsiliasi itu sudah terjadi sejak lama anak, cucu PKI dengan TNI dan keluarga TNI tanpa campur tangan pemerintah atau secara alamiah,” jelasnya.

Lebih lanjut Kiki Syahnarki mengungkapkan, wacana pengungkapan dalang G30 September dinilainya sebagai upaya pihak tertentu yang tidak menyetujui adanya rekonsiliasi alamiah yang selama ini sudah tercipta. Upaya pemerintah pun dengan menerbitkan Inpres tentang penyelesaian kasus HAM berat non yudisial dan yudisial merupakan jalan tengah yang harus tetap dijalankan.

Baca Juga :  Faisal Saleh : Erick Thohir Sosok Bernyali dan Inspirator

“Rekonsiliasi yang sudah terjadi secara alami ini jangan diganggu lagi. Non yudisial tidak menghilangkan rekonsiliasi alamiah. Ada 12 pelanggaran ham berat. Itu harus berlanjut non yudisial tidak boleh terhenti”ucap Kiki Syahanarki

Sementara itu putri pahlawan Revolusi Jenderal Ahmad Yani, Amelia Yani mengatakan sudah melakukan rekonsiliasi sejak lama. Rekonsiliasi itu dilakukan tanpa campur tangan pemerintah.

“Itu lebih baik dan berjalan baik dengan adanya Kepres dan Inpres itu membuat pecah belah bangsa,” ungkapnya.

Menurutnya ada pihak yang yang tidak setuju dan juga bersikap berlebihan dengan rekonsiliasi. Sikap pemerintah yang memberikan kompensasi dan meminta maaf telah melukai anak cucu pahlawan revolusi.

“Itu menyakitkan sekali. Kami tidak perpanjang dendam dan memunculkan dendam baru, ini susah karena ini riak di bawah permukaan dan soal 30 S jangan ada yang disembunyikan biarkan publik tahu sejarah. Dulu Ketua MPR Taufik Kiemas merangkul semua sama, kita diperlakukan sama,” pungkasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

Pernikahan RINI ANGGRAENI dan AZHAR DZULFIQAR di BANDUNG Berlangsung Megah, Karangan Bunga Tokoh Publik Curi Perhatian

- Banyuwangi

11 Okt 2026

BANDUNG, NASIONALPOS.COM — Suasana penuh kebahagiaan dan kemeriahan menyelimuti pernikahan Rini Anggraeni, S.Tr.Kes., dan Azhar Dzulfiqar, S.T., yang berlangsung pada Minggu (11/10/2026) di Maison Grande, Bandung, Jawa Barat. Perhelatan istimewa ini menjadi momentum bersejarah bagi kedua mempelai untuk memulai perjalanan baru dalam membangun rumah tangga. Pernikahan tersebut berlangsung dengan nuansa elegan, memadukan kesakralan prosesi dengan …

Dugaan Penarikan Kendaraan oleh Debt Collector di Banyuwangi, WOM Finance Diminta Buka Dasar Hukumnya

- Banyuwangi

11 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS. COM – Penarikan satu unit mobil Toyota Avanza tahun 2009 bernomor polisi DK 1156 IS di wilayah Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, tepatnya di depan Masjid Arohman, menuai keberatan dari pemilik kendaraan, (RR). Mobil yang disebut dibeli melalui pembiayaan WOM Finance tersebut diduga telah ditarik paksa oleh pihak ketiga yang disebut sebagai debt …

x
x