KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid.

“Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas),” ungkap Ridwan Umar, Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada (15/9/2026).

Menurut Ridwan permintaan klarifikasi tersebut kepada KPK demi kepastian, penegakkan dan keadilan hukum.

“Sesuai dengan tekad Presiden Prabowo untuk membersihkan negeri tercinta ini dari segala bentuk praktik KKN, maka kami mengambil langkah ini. Penegakkan hukum tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Permintaan klarifikasi LAKI tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm.

“Putusan Pengadilan Tipikor PN Banjarmasin itu juga diunggah dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung yang bisa diakses publik,” jelasnya.

Untuk diketahui dalam putusan tersebut, dalam persidangan, Syahrul selaku Kasie Ekonomi dan Moneter Kejati Kalimantan Selatan (Kalsel) disebut saksi telah menerima uang sebesar Rp300 juta.

Saksi Abraham Radi yang saat itu menjabat Kabid Cipta Karya pada Dinas PUPRP HSU sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya mengungkap Syahrul pernah menerima uang Rp300 juta.

Disebutkan bahwa uang tersebut berasal dari fee proyek dan diserahkan melalui kurir Syahrul atas permintaan Maliki, selaku PPK Bidang SUmber Daya Air (SDA) Dinas PUPRP HSU. Saat itu, Maliki disebut sedang menghadapi persoalan hukum di Kejatu Kalsel.

“Uang yang merupakan uang fee proyek diserahkan kepada Syahrul Kasi Ekmon Kejati Kalsel sebesar Rp300.000.000,” demikian keterangan Abraham Radi dalam putusan.

Abraham Radi bersama Marwoto disebut menyaksikan langsung penyerahan uang tersebut. Dalam keterangannya, keduanya melihat Maliki menyerahkan 2 kotak dus berisi uang kepada Syahrul melalui kurirnya.

Pemberian kepada Syahrul disebut bukan satu-satunya aliran fee proyek. Dalam putusan, Syahrul juga disebut menerima bagian dari fee proyek yang dikumpulkan dari para rekanan di Kabupaten HSU.

Untuk 2021, misalnya, total fee proyek disebut mencapai Rp. 818,95 juta. Dari jumlah itu, Rp. 225 juta disebut diterima terdakwa melalui ajudannya, sedangkan Rp. 245 juta diserahkan kepada Syahrul.

“Sejumlah Rp. 344.950.000 belum sempat diserahkan kepada terdakwa, saksi Maliki sudah terkena OTT KPK,” demikian keterangan yang tercantum dalam putusan.

Diketahui Pengadilan Tipikor Banjarmasin, KalSel menyatakan Bupati HSU Abdul Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut serta melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada Abdul Wahid. Dia juga dihukum membayar denda Rp. 500 juta subside 6 bulan kurungan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan perbuatan Abdul Wahid dilakukan bersama Maliki, yang saat itu menjabat Plt. Kepala Dinas PUPRP 2017 dan Kabid Sumber Daya Air, Agus Susiawanto, mantan Kepala Dinas PURP HSU Marwoto, Kasie Jalan dan Jembatan Bina Marga Dinas PUPRP, serta Abraham Radi, Kabid Cipta Karya dan Plt. Dinas PUPRP pada 2021.

Namun dari sejumlah pihak tersebut, baru Maliki yang dimintai pertanggung jawaban pidana. Sementara Agus Susiawanto, Marwoto, dan Abraham Radi harus turut bertanggung jawab.

“Maka semua barang bukti juga ada hubungannya dengan Agus Susiawanto, Marwoto, dan Abraham Radi, patut dikembalikan kepada penuntut umum,” tulis putusan Majelis Hakim. (X)